Mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pessel itu menjelaskan bahwa pihaknya hanya berwenang untuk melakukan pendampingan hukum untuk kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan kasus perdata, seperti sengketa aset.
“Kalau menyiapkan bantuan hukum untuk kasus pidana, memang tidak ada dalam tupoksi kami,” tuturnya.
Halaman : 1 2
Follow WhatsApp Channel Bandasapuluah.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow
