Untuk konfirmasi lebih lanjut, media ini telah berupaya menghubungi yang bersangkutan. Namun, hingga berita ini diterbitkan oknum polisi tersebut tidak mengangkat telpon, dan WhatsApp pun tidak dibalas.
Polri Tindak Tegas Penyalahguna BBM Bersubsidi
Beberapa bulan terakhir, polisi telah menetapkan 19 orang sebagai tersangka terkait kasus penyelewengan bahan bakar minyak (BBM).
Tak tanggung-tanggung, penyidik menjerat mereka dengan pasal dan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, untuk para penimbun BBM nantinya bakal dijerat dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
“Dalam proses penyidikan tersebut, polisi menerapkan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dengan ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar,” kata Dedi dalam keterangan resminya di Jakarta.
Menurutnya, tindakan tegas tersebut dilakukan oleh jajaran kepolisian untuk memitigasi atau mencegah terjadinya kelangkaan BBM di tengah-tengah masyarakat. Hal itu kata dia, juga untuk memberikan rasa tenang terhadap masyarakat akan ketersediaan BBM.
“Untuk menjaga ketersediaan BBM dan memitigasi penyimpangan yang mengakibatkan kelangkaan minyak yang dibutuhkan masyarakat,” sambungnya.
“Polri akan menindak tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran terkait penyalahgunaan, pendistribusian, penyimpanan dan pengangkutan BBM,” tuturnya.
Dedi menyebut, ke-19 tersangka itu ditangkap di 6 provinsi, yakni di wilayah hukum Polda Sumatera Barat, Polda Jambi, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali dan Polda Gorontalo.
Penimbunan BBM Bersubsidi di Sumbar
Klik untuk melanjutkan membaca halaman selanjutnya…
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
