Bandasapuluah.com – Sebagai upaya untuk mewujudkan azas pelayanan informatif pada badan publik, Universitas Negeri Padang (UNP) menyiapkan Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai model nagari informatif di Sumatera Barat.
Untuk merealisasikan itu, UNP melakukan program pengabdian masyarakat. Program pengabdian itu berjudul ” Pendampingan Program Nagari Informatif Berbasis Android dan Ios”.
Kegiatan ini digelar di Aula Kantor Walinagari VII Koto Talago pada Minggu (11/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNP Yohandri dalam sambutannya mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu unsur dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat.
Program nagari informatif, kata Yohandri, adalah salah satu yang urgen dilakukan oleh UNP sebagai bentuk komitmen institusi sebagai perguruan tinggi informatif di Indonesia
“Tentu kita harapkan sistem informasi semakin cepat tersampaikan ke publik, kita harapkan program nagari informatif ini efektif dan bermanfaat,” harapnya.
Ketua Pelaksana Pengabdian Masyarakat UNP di Nagari VII Koto Talago Erianjoni dalam laporannya mengatakan, kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang dalam dua tahap.
Tahap pertama, katanya, adalah penyampaian materi tentang konsep nagari informatif.
Sedangkan tahap kedua adalah praktek aplikasi nagari informatif berbasis IOS.
“Sehingga program nagari informatif ini betul-betul terimplikasi dengan baik,” ucapnya.
Dalam kegiatan ini, UNP menghadirkan Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumbar Tanti Endang Lestari.
Tanti Endang Lestari membawakan materi tentang “Keterbukaan Informasi dan Sengketa Informasi” yang dijelaskan dengan konteks pemerintah nagari.
Sementara itu Wali Nagari VII Koto Talago dalam sambutannya mengatakan, pihaknya berterimakasih atas kepercayaan UNP sebagai lokasi pengabdian.
“Kita siap membantu UNP untuk merealisasikan program nagari informatif ini,” ujarnya.
Pada kegiatan ini hadir sebanyak 30 orang peserta mewakili aparatur pemerintah nagari, jorong, karang taruna, PKK dan unsur lainnya.
