5 Tokoh yang Menolak SKB 3 Menteri, dari Ketua MUI hingga Anggota DPR

Rabu, 17 Februari 2021 - 03:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Otonomi Daerah, Adat Minangkabau dan SKB 3 Menteri

Otonomi Daerah, Adat Minangkabau dan SKB 3 Menteri

SMK Negeri 2 Padang menjadi sempat menjadi sorotan publik terkait video siswa non-muslim diminta berjilbab viral di jagat maya. Atas kejadian itu, Kepala SMKN 2 Padang, Rusmadi menyampaikan permintaan maaf.

Hal ini mengakibatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas resmi menerbitkan SKB 3 Menteri.

SKB 3 Menteri itu terkait dengan penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah negeri jenjang pendidikan dasar dan menengah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penertiban SKB 3 Menteri itupun mendapat penolakan dari tokoh Sumatera Barat. Setidaknya 5 tokoh yang menolak.

Pertama, Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar. Gusrizal mengatakan penertiban SKB 3 Menteri bukanlah penyelesaian. Ia mengibaratkan langkah tersebut ibaratkan menembak pipit dengan Meriam.

“Sebab, hal tersebut bukannya menjaga sendi-sendi keberagaman tetapi malah membuat kupak-kupak tatanan keharmonisan dan kedamaian sesama anak bangsa,” terang Gusrizal.

Hal senada juga disampaikan Ketua Bundo Kanduang Sumbar Raudah Thaib. Raudah mengatakan pakaian perempuan Minangkabau adalah jilbab sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu, ia mengimbau agar kearifan lokal tersebut itu dilestarikan bukan dihabisi.

Baca Juga :  SKB 3 Menteri, Kesatuan Anak Minangkabau

“Jika ini tidak disikapi, maka akan hanyuik sarantau kito,” kata Raudah.

Sementara itu, eks Walikota Padang Fauzi Bahar mengatakan sudah saatnya seluruh potensi anak kamanakan dan lembaga untuk bahu membahu menolak SKB 3 Menteri. “Lakukan judicial rewiew ke Mahkamah Agung,” sebutnya.

Anggota DPR RI Fraksi PAN Dapil II Sumbar Guspardi Gaus juga ikut menolak. Ia menyebut SKB 3 Menteri tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Tepatnya UUD 1945 pasal 29 ayat 1&2. Dimana negara memberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya.

Terakhir dari Walikota Pariaman, Genius Umar. Genius menegaskan SKB 3 Menteri tidak akan ditetapkan di Kota Pariaman. “Intinya untuk Kota Pariaman, kebijakan SKB 3 Menteri ini tidak akan diberlakukan,” tegas Genius.

Sementara itu, di dalam SKB 3 Menteri, Nadiem mengungkapkan ada enam keputusan utama penggunaan pakaian seragam di sekolah negeri.

Bahkan, ada beberapa sanksi yang diberikan bila tidak dipatuhi SKB 3 Menteri tersebut.

Berikut enam keputusan utama penggunaan pakaian seragam di sekolah negeri yang telah diputuskan oleh tiga menteri:

1. SKB 3 Menteri ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda).

2. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara:

  • Seragam dan atribut tanpa kekhususan agama.
  • Seragam dan atribut dengan kekhususan agama.
Baca Juga :  SKB 3 Menteri, Ketua MUI Sumbar : Bagaikan Menembak Pipit dengan Meriam

3. Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

4. Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak SKB 3 Menteri ini ditetapkan.

5. Jika terjadi pelanggaran terhadap SKB 3 Menteri ini, maka saksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar:

  • Pemda bisa memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, atau tenaga kependidikan.
  • Gubernur memberikan sanksi kepada bupati/wali kota.
  • Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sanksi kepada gubernur.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan sanksi kepada sekolah terkait bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya.

Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) akan melakukan pendampingan praktik agama yang moderat dan bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi.

6. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentukan SKB 3 Menteri ini, sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh.

Follow WhatsApp Channel Bandasapuluah.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wabup Risnaldi: Idul Adha Bukan Sekadar Kurban, Tapi Pengingat untuk Ikhlas dan Peduli Sesama
Sentuhan Servant Leadership Fadly-Maigus Dalam Kepemimpinan 100 Hari di Kota Padang
Tak Ada Sapi Berbobot 800 Kg, Pessel Justru Dapat 2 Ekor Kurban dari Presiden Prabowo
Didemo Ratusan Warga, Novermal: Demi Allah, Saya Tak Marah, Ini Persoalan Lama yang Harus Diselesaikan
Ratusan Nelayan Air Haji Gelar Aksi Damai di Depan Kantor DPRD Pesisir Selatan
Hadiri Wisuda Tahfidz di SDIT Miftahul Ulum, Wabup Risnaldi Ajak Semua Pihak Dukung Pendidikan Agama
HIPMI Pessel Fasilitasi Investor Jepang Jajaki Kerjasama Multisektor
Hadiri Halal Bihalal Permatalusi, Wabup Risnaldi Ajak Perantau Dukung Pembangunan Pessel

Berita Terkait

Jumat, 6 Juni 2025 - 19:53 WIB

Wabup Risnaldi: Idul Adha Bukan Sekadar Kurban, Tapi Pengingat untuk Ikhlas dan Peduli Sesama

Kamis, 5 Juni 2025 - 08:39 WIB

Sentuhan Servant Leadership Fadly-Maigus Dalam Kepemimpinan 100 Hari di Kota Padang

Senin, 2 Juni 2025 - 23:46 WIB

Didemo Ratusan Warga, Novermal: Demi Allah, Saya Tak Marah, Ini Persoalan Lama yang Harus Diselesaikan

Senin, 2 Juni 2025 - 23:02 WIB

Ratusan Nelayan Air Haji Gelar Aksi Damai di Depan Kantor DPRD Pesisir Selatan

Rabu, 28 Mei 2025 - 20:52 WIB

Hadiri Wisuda Tahfidz di SDIT Miftahul Ulum, Wabup Risnaldi Ajak Semua Pihak Dukung Pendidikan Agama

Berita Terbaru

error: Content is protected !!