SKB 3 Menteri, Kesatuan Anak Minangkabau

Jumat, 5 Februari 2021 - 01:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anak Minangkabau perlu kritis menyikapi semua kebijakan yang akan merubah tatanan adat yang sudah mulai dinikmati anak Nagari. Pemakaian seragam sekolah berjilbab, berkerudung. Sedangkan anak laki memakai baju taluak balango sudah menjadi budaya Minangkabau.

Maka perlu sama kita antisipasi, atau kritisi semua kebijakan yang merugikan anak Nagari Minangkabau seperti SKB 3 Menteri yang kemarin dikeluarkan. Orang Minangkabau tidak mungkin mundur kebelakang, harus menyuruh anak padusinya menanggalkan pakaian yang telah sesuai “adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah” (ABS-SBK) atau agama Islam.

Apalagi budaya berpakai itu sudah diperkuat oleh kesepakatan bersama secara formal hukum negara yaitu ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai dan bundo kanduang, kepala daerah melalui keputusan DPRD Provinsi Sumbar, atau kabupaten/kota dalam bentuk Peraturan Daerah dan aturan adat.

ADVERTISEMENT

space kosong

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam tulisan ini perlu sama-sama mengkritik kebijakan 3 Menteri di Pemerintahan sekarang terkait penerbitan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (SKB 3 Menteri) yang tidak mengizinkan sekolah mewajibkan atau melarang seragam dengan kekhususan agama.

Baca Juga :  DPR RI Peduli Cagar Budaya, Pantau Pelaksanaan UU 11/ 2010

SKB 3 Menteri dalam poin keempat yang mewajibkan kepala daerah dan kepala sekolah mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama tersebut ditetapkan.

Semenjak SKB itu keluar, ulama Minangkabau melalui MUI, tokoh budayawan mempermasalahkan poin yang ada tersebut. Mengapa Menteri tersebut telah melampaui kewenangan dan keputusan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).

SKB 3 Menteri melampaui kewenangannya terutama di diktum keempat yang memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk mencabut peraturan yakni peraturan daerah. Hal itu tidak sesuai dengan UU P3.

Perlu dijelaskan untuk anak Minangkabau bahwa Pasal 7 UU P3 menjelaskan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan mengatur peraturan harus tunduk kepada peraturan daerah provinsi, peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di atasnya. Maka mekanisme pencabutan itu diatur melalui pembatalan oleh Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga :  Resmi Ditabuh, Pameran Seni Rupa Tambo Art Tampilkan 50 Karya Seni di Padang Panjang

Semua elemen anak Nagari mendorong agar pemerintah lebih arif dan bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan. Apalagi semua itu sudah menjadi budaya Minangkabau yang memperlihatkan jati diri dan harga diri.

Minangkabau merupakan daerah yang istimewa, sama Istimewanya dengan daerah Aceh yang saat ini dikatakan dalam SKB 3 Menteri tidak berlaku penerwpan diaceh. Sekarang anak nagari melalu Anggota Dewan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, termasuk Kepala Daerah perlu membuat surat ditujukan kepada 3 Menteri yang mengeluarkan SKB tersebut agar memasukan daerah Sumbar atau Minang juga tidak berlaku SKB 3 Mentri tersebut seperti Aceh.

Semua anak Nagari Minangkabau mari sama-sama menyuarakan bahwa SKB 3 Menteri untuk Minangkabau pengecualian juga walaupun secara SKB 3 Mentri tersebut tidak menuliskan Sumbar ini.

Labai Korok Piaman

Berita Terkait

Ini Trend yang Dipatahkan Hendrajoni Jika Kembali Maju di Pilkada Pessel 2024
Akankah Hendrajoni Maju dan Menang pada Pilkada Pesisir Selatan 2024?
Kata Kebudayaan dan Budaya tidak Ditemukan dalam Kamus Bahasa Minangkabau
Di Balik Isu Penculikan Anak
Kemerdekaan Belum Sampai ke Langgai
Padang Panjang atau Padangpanjang? Ini Penulisan yang Benar Menurut Pengamat Bahasa
LKAAM Pesisir Selatan yang Pasang Badan dalam Persoalan KAN Tambang
Keteladanan dalam Kegelapan | Alirman Sori
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:44 WIB

Ini Trend yang Dipatahkan Hendrajoni Jika Kembali Maju di Pilkada Pessel 2024

Rabu, 14 Juni 2023 - 18:28 WIB

Akankah Hendrajoni Maju dan Menang pada Pilkada Pesisir Selatan 2024?

Sabtu, 6 Mei 2023 - 08:10 WIB

Kata Kebudayaan dan Budaya tidak Ditemukan dalam Kamus Bahasa Minangkabau

Sabtu, 4 Februari 2023 - 00:34 WIB

Di Balik Isu Penculikan Anak

Rabu, 17 Agustus 2022 - 06:33 WIB

Kemerdekaan Belum Sampai ke Langgai

Kamis, 4 Agustus 2022 - 12:57 WIB

Padang Panjang atau Padangpanjang? Ini Penulisan yang Benar Menurut Pengamat Bahasa

Rabu, 22 Juni 2022 - 20:49 WIB

LKAAM Pesisir Selatan yang Pasang Badan dalam Persoalan KAN Tambang

Selasa, 5 April 2022 - 09:53 WIB

Keteladanan dalam Kegelapan | Alirman Sori

Berita Terbaru