BANDASAPULUAH.COM – Tokoh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, Amran, mengecam lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat yang dinilai tidak bekerja efektif.
Mereka dituding lebih banyak ongkang-ongkang kaki sambil menerima gaji Rp10 juta per bulan, meski tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 hanya mencapai 76,6 persen, jauh di bawah target RPJMN 2020-2024 sebesar 79,5 persen.
Amran menyebut kegagalan ini disebabkan kurangnya upaya komunikasi dan sosialisasi dari KPU kepada masyarakat, terutama di daerah yang tidak terjangkau media massa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“KPU kurang komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang di wilayah yang tidak terpapar media massa. KPU ongkang-ongkang kaki dapat RP10 juta, padahal gajinya besar,” ujarnya dengan nada kesal.
Ia menambahkan, bisa jadi para pemilih di Nagari bukannya tidak tahu waktu pelaksanaan pemungutan suara, namun, KPU tidak bekerja dengan baik, karena sosialisasi minim KPU lebih banyak ongkang-ongkang kaki di kantornya.
Akibat semua itu, lanjutnya, masyarakat yang hendak memberikan hak suara mereka menjadi kekurangan informasi dalam memutuskan siapa yang akan dipilih.
“Bingung bagaimana memberikan suara, sosialisasi lemah, Komisioner KPU ongkang-ongkang kaki di kantornya,” ujarnya dengan nada kesal.
Kondisi ini, kata Amran, harus menjadi pelajaran bagi KPU untuk berbenah menghadapi PSU DPD Sumbar. KPU harus memperbaiki kesalahan agar tidak terulang di pemilu lima tahun mendatang yang digabung antara pileg dan pilpres.
“Ini harus dicatat dan diperbaiki. Pilpres mendatang kita akan serentak dan lebih krusial. Jika komunikasi dan sosialisasi belum dilakukan maksimal, partisipasi pemilih akan lebih anjlok,” tugasnya.
Klik selanjutnya untuk membaca halaman berikutnya…
Halaman : 1 2 Selanjutnya
