BANDASAPULUAH.COM – Puluhan orang tua murid dari Nagari Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, menggelar aksi damai di depan gerbang SMA Negeri 1 Sutera, Sabtu (12/7/2025).
Mereka memprotes sistem domisili dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dianggap tidak adil dan merugikan masyarakat sekitar sekolah.
Para orang tua menyampaikan kekecewaan mendalam karena anak-anak mereka gagal diterima melalui jalur domisili, meskipun rumah mereka berada sangat dekat dari sekolah — hanya sekitar 400 hingga 800 meter.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk anak-anak kami yang ditolak ada 136 orang, padahal jaraknya ke sekolah tidak sampai dua kilometer. Ini sangat tidak masuk akal,” ujar Arji Aprizal (55), perwakilan orang tua murid.
Arji menyampaikan, masyarakat merasa harga diri mereka terinjak oleh sistem yang tidak berpihak kepada warga setempat.
Ia menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti sampai anak-anak mereka bisa diterima di sekolah tersebut.
“Lebih baik berkalang tanah daripada berputih mata melihat anak-anak kami tidak bisa sekolah di kampung sendiri,” ucapnya dengan suara bergetar, disambut teriakan dukungan dari peserta aksi lainnya.
Menurut para orang tua, sistem domisili yang diterapkan tidak mencerminkan keadilan. Banyak siswa yang berasal dari daerah lain justru diterima, sementara anak-anak yang tinggal di sekitar sekolah terpaksa gigit jari.
Mereka juga menuntut transparansi data domisili dan meminta pihak sekolah serta Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB.
“Kalau sistem ini tidak dijalankan dengan adil, lebih baik dihapus saja. Untuk apa sekolah didirikan di sini kalau bukan untuk anak-anak di lingkungan ini?” tambah Arji.
Menanggapi hal itu, Ketua Komite SMA Negeri 1 Sutera, Desmorizal, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti keluhan para orang tua ke Dinas Pendidikan Provinsi.
“Kami akan mengusahakan agar aspirasi masyarakat segera sampai ke provinsi. Kami juga akan melakukan evaluasi terhadap sistem penerimaan siswa agar tidak ada lagi ketimpangan seperti ini,” kata Desmorizal.
Aksi damai tersebut berjalan tertib dan mendapat pengawalan dari personel Polres Pesisir Selatan, Polsek Sutera, serta Babinsa Koramil Sutera. Situasi selama aksi berlangsung aman dan terkendali.
Diberitakan sebelumnya, para orang tua menyampaikan keresahan dan harapan agar anak-anak mereka tetap bisa bersekolah tanpa harus keluar dari kecamatan atau menambah beban biaya yang tinggi.
“Saya kecewa sekali. Anak saya mendaftar lewat jalur domisili karena rumah kami sangat dekat dengan sekolah. Tapi tetap tidak diterima,” ujar Fitriani, salah satu orang tua murid.
Ia mengungkapkan, pihak sekolah menyatakan bahwa faktor nilai menjadi dasar dalam perankingan meski menggunakan jalur domisili.
Fitriani menyesalkan hal ini karena sebelumnya salah satu guru di sekolah itu menyampaikan bahwa anak-anak sekitar sekolah akan diterima jika mendaftar lewat jalur zonasi atau domisili.
Senada dengan itu, Sari, orang tua murid lainnya, mengaku tidak menyangka anaknya akan gagal di jalur domisili.
“Kami kira yang dekat dengan sekolah pasti diterima. Kalau tahu dari awal ada penilaian nilai juga, kami tentu pilih jalur afirmasi atau prestasi,” katanya.
Menurut para orang tua, solusi yang ditawarkan saat ini adalah menyekolahkan anak-anak ke SMAN 2 Sutera, SMKN 1 Sutera, atau sekolah lain di luar kecamatan seperti di Lengayang dan Batang Kapas. Namun mereka menilai opsi tersebut membebani secara ekonomi dan emosional.
“Anak-anak kami nanti jauh dari pengawasan, dan biaya transportasi bertambah. Ini berat bagi kami,” ucap Yeni, salah satu orang tua lainnya.
Ia juga menambahkan, sekolah itu dulunya diperjuangkan oleh masyarakat setempat agar generasi mereka tidak harus pergi jauh untuk mengenyam pendidikan. Namun sekarang, justru anak-anak dari lingkungan terdekat tidak mendapatkan kesempatan belajar di sekolah tersebut.
Mereka juga mempertanyakan implementasi amanat undang-undang yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan gratis. Karena itu, para orang tua berharap pemerintah hadir dan mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan ini.