BANDASAPULUAH.COM – Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih menegaskan lembaganya tidak akan memberikan hibah tanah pembangunan Pasar Surantih kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
Ketua KAN Surantih Hasan Basri Datuak Rajo Kayo mengatakan, pemberian hibah tanah untuk keberlanjutan pembangunan Pasar Surantih terhalang oleh hukum adat.
Kata Hasan, dalam adat Minangkabau, pusako tinggi tidak boleh dihibahkan atau dipindahtangankan. Dalam hal ini, tanah pembangunan Pasar Surantih termasuk pusako tinggi atau tanah ulayat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dalam adat Minangkabau kan sudah jelas, bahwa pusako tinggi itu tidak bisa digadai apalagi dijual. ‘Kok digadai ndak dimakan sando, Dijua indak dimakan bali’,” kata Hasan Basri di Kantor Wali Surantih, Jumat (4/8).
Ia mengatakan, bila dihibahkan maka akan berganti alas haknya. Dan pergantian itulah yang tidak diperbolehkan oleh adat.
“Bila tetap dilakukan, kami takut disumpah oleh arwah leluhur,” ujarnya.
Dikatakan, bila sekiranya Pemkab Pessel menginginkan persetujuan yang baru, lembaga niniak mamak itu telah mengambil suatu kesepakatan.
KAN sepakat menyerahkan tanah ulayat kepada Pemda Pessel untuk membangun pasar nagari, bukan pasar pemerintah. Ia beralasan pasar tersebut adalah kepunyaan bersama masyarakat Surantih guna kesejahteraan anak kamanakan.
Tanah yang diserahkan untuk pembangunan pasa Surantih itu berlaku azas terpisah atau horizantale splitting yaitu siapa saja boleh menggunakan, tetapi tidak diperjualbelikan.
Kata dia, Adat Minangkabau telah memfatwakan, ‘buahnya boleh di makan, airnya boleh diminum, batangnya tetap tinggal.
“Tanah ulayat nagari tidak dapat diganti alas haknya, baik dalam bentuk hak milik, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha dan lain sebagainya,” jelasnya.
Kendati demikian, KAN Surantih menegaskan lembaganya tidak menghalangi keberlanjutan Pasar Surantih. Keberlanjutan Pasar Surantih adalah suatu keharusan.
Bila keberlanjutan pembangunan Pasar Surantih terhalang oleh tidak dihibahkannya lahan kepada Pemkab Pessel, maka KAN dan stakeholder terkait akan mencari jalan alternatif.
Hasan menilai, tidak mungkin pembangunan Pasar Surantih terbengkalai seperti saat ini. “Makanya kita cari alternatif untuk membangun, apakah masyarakat membangun, atau yang lain membangun, atau bagaimana, tapi baiknya diputuskan beliau (Pemkab),” katanya.
KAN Surantih itu khawatir nasib Pasar Surantih seperti Pasar Silaut. Setelah dihibahkan kepada pemerintah, Pasar Silaut tidak lagi dikembalikan kepada KAN setempat.
“Kami juga telah mempelajari pembangunan pasar lainnya di Pessel. Ada juga yang pembangunannya yang tidak dihibahkan kepada pemerintah,” ujar Hasan.
