Risnaldi menambahkan, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat, provinsi, dan daerah akan terus dijaga agar program prioritas tetap dapat berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah yang lebih luas.
Aparatur daerah, lanjutnya, juga dituntut untuk terus meningkatkan kinerja, inovasi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan.
Terkait dengan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah dalam RAPBD 2026, Risnaldi menegaskan bahwa pemerintah daerah menyusunnya dalam bentuk berimbang dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyambut baik saran dari fraksi DPRD untuk lebih mengintensifkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, baik dari pajak, retribusi, maupun sumber sah lainnya, tanpa mengganggu iklim investasi di daerah.
Pada sektor pendidikan, pemerintah daerah sepakat untuk terus memperkuat sarana dan prasarana pendidikan sesuai kemampuan keuangan daerah. Di bidang kesehatan, pelayanan bagi masyarakat kurang mampu juga akan terus dipermudah, termasuk dengan penambahan kuota BPJS.
“Kami akan berupaya mempermudah pelayanan kesehatan dan menambah kuota BPJS bagi masyarakat kurang mampu,” tegas Risnaldi.
Untuk bidang infrastruktur, pemerintah daerah akan menyesuaikan pembangunan dan peningkatan fasilitas seperti jalan, drainase, serta akses transportasi ekonomi masyarakat sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan fiskal daerah.
Dalam bidang ekonomi, pemerintah juga akan meningkatkan sinergi antara perangkat daerah dengan perbankan dalam memberikan pelatihan, bantuan modal, dan pendampingan masyarakat agar tercipta rantai pasok ekonomi nagari yang kuat.
Menjawab saran DPRD terkait pengawasan terhadap pelaksanaan program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Pengurangan Kemiskinan Terpadu, Risnaldi menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Ia juga berharap proses pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan bersama dengan DPRD demi memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat.
Menanggapi permintaan data mengenai proyek infrastruktur yang belum selesai, terhenti, atau belum difungsikan, Risnaldi menjelaskan bahwa rincian data tersebut akan disampaikan secara lengkap pada saat hearing antara komisi DPRD dengan perangkat daerah terkait.
Risnaldi juga menegaskan bahwa program pro-rakyat telah sepenuhnya diintegrasikan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025–2029 melalui lima program unggulan, yaitu Nagari Kanyang, Nagari Pandai, Nagari Mengaji, Nagari Sehat, dan Nagari Sejahtera. Seluruhnya telah dituangkan dalam Renstra dan Renja OPD Tahun 2026 sebagai panduan pelaksanaan pembangunan daerah.
Terkait dengan upaya peningkatan PAD, Risnaldi menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar sesuai dengan harga pasar, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Pendataan pajak daerah kini juga dilakukan melalui sistem GIS (Geographic Information System) untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas pemungutan pajak daerah.
Dalam bidang pertanian, pemerintah daerah telah merancang sejumlah program spesifik seperti pencanangan tanam serentak, hilirisasi komoditas unggulan, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, serta pelibatan generasi muda dalam modernisasi pertanian. Program unggulan Nagari Kanyang diharapkan mampu menciptakan ketahanan dan kemandirian pangan berkelanjutan di tingkat nagari.
Sementara itu, di sektor pariwisata, Risnaldi menyebut pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan, serta promosi melalui berbagai media dan kegiatan pameran di luar daerah. Pemerintah juga mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan produk wisata lokal sebagai bagian dari strategi penguatan destinasi wisata Pesisir Selatan.
“Dengan langkah-langkah strategis tersebut, pemerintah daerah optimistis RAPBD 2026 dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat,” tutup Risnaldi.
Halaman : 1 2
