Eka Putra Tegaskan UU Sumbar adalah Momentum bagi Tanah Datar

Selasa, 2 Agustus 2022 - 01:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Tanah Datar Eka Putra

Bupati Tanah Datar Eka Putra

Bandasapuluah.com – Lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 25 Juli 2022 yang lalu adalah momentum bagi Kabupaten Tanah Datar.

Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan UU tersebut adalah momentum bagi Tanah Datar untuk terus mengembangkan destinasi wisata.

Terutama Puncak Bukit Marapalam yang merupakan tempat di laksanakannya Peristiwa Sumpah Sati Marapalam.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tempat di langsungkannya peristiwa
Sumpah Sati Marapalam itu adalah di Puncak Marapalam yang berada di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Tanah Datar,” jelas Eka Putra, Senin (1/8/).

Menurut Eka Putra, pihaknya sudah menginstruksikan OPD yang bergerak di bidang kebudayaan dan pariwisata untuk serius menggarap isu ini.

“Orang Minang seluruh dunia ingin tahu dan harus tahu falsafah ABS-SBK. Bagaimana sejarahnya, dan dimana tempatnya. Ini yang harus kita siapkan untuk pengunjung,” terang Eka.

Sekadar diketahui, Presiden Jokowi telah menandatangani UU tentang Provinsi Sumatera Barat. Di dalamnya mengatur falsafah adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah (ABS-SBK), yaitu dalam Pasal 5 huruf c yang berbunyi :

Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku.

Serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.

Dalam bab ‘Penjelasan’, dijelaskan maksud pasal tersebut. Bahwa falsafah adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga dijelaskan perihal pengertian adat salingka nagari.

Berikut bunyi penjelasan Pasal 5 c : Pelaksanaan nilai falsafah adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan “adat salingka nagari” adalah adat yang berlaku dalam suatu nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum dan diwarisi secara turun-temurun di Minangkabau, serta menjadi sarana mediasi bagi penyelesaian permasalahan warga adat di nagari tersebut.

Follow WhatsApp Channel m.bandasapuluah.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Perantau Punggasan Kompak! FORKAP Rayakan HUT RI ke-80 dengan Penuh Semangat
Rang Punggasan Akan Gelar Silaturahmi dan Lomba 17 Agustus di Bekasi
Minang Diaspora, UNAND, dan Wardah Group Bersinergi Majukan Pendidikan dan SDM Minang
Andre Rosiade Tinjau Jembatan Koto Rawang, Akses Permanen Siap dalam 8 Bulan
Balai Gakkum dan Pemkab Solok Bertindak, Aktivitas Penebangan di Sariek Bayang Dihentikan
Musorkab KONI Pessel Resmi Ditunda, TPP Tunggu Arahan dari Provinsi
Atasi Minim Personil, Bawaslu Pessel Gandeng 2 Siswa MAN 2 Jadi Duta PPID
Marwah SIWO PWI Pessel Dipertaruhkan, Mario Rosy Dorong Revitalisasi Organisasi

Berita Terkait

Senin, 18 Agustus 2025 - 11:53 WIB

Perantau Punggasan Kompak! FORKAP Rayakan HUT RI ke-80 dengan Penuh Semangat

Sabtu, 16 Agustus 2025 - 19:56 WIB

Rang Punggasan Akan Gelar Silaturahmi dan Lomba 17 Agustus di Bekasi

Jumat, 15 Agustus 2025 - 21:19 WIB

Minang Diaspora, UNAND, dan Wardah Group Bersinergi Majukan Pendidikan dan SDM Minang

Kamis, 14 Agustus 2025 - 21:28 WIB

Andre Rosiade Tinjau Jembatan Koto Rawang, Akses Permanen Siap dalam 8 Bulan

Jumat, 8 Agustus 2025 - 10:42 WIB

Balai Gakkum dan Pemkab Solok Bertindak, Aktivitas Penebangan di Sariek Bayang Dihentikan

Berita Terbaru