JAKARTA – Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono, mendengar langsung aspirasi dan keluhan warga Kampung Bayam yang terdampak relokasi akibat pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
Dalam kesempatan tersebut, Suswono mendengar langsung aspirasi dan keluhan masyarakat yang masih menanti kepastian akan hak hunian mereka di Kampung Susun Bayam, serta menggarisbawahi pentingnya penyelesaian segera terhadap kendala yang dihadapi warga terdampak.
Suswono menegaskan bahwa hunian Kampung Susun Bayam harus diprioritaskan bagi warga asli Kampung Bayam yang terdampak langsung pembangunan JIS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyerukan transparansi dalam penentuan penerima hunian tersebut agar tidak diberikan kepada yang tidak berhak.
“Kami mendorong pemerintah untuk tetap memberikan solusi yang adil bagi semua pihak, termasuk penyediaan hunian di lokasi alternatif bagi mereka yang memang membutuhkan,” ujar Suswono, Jumat (8/11/2024).
Sebagai bagian dari komitmennya terhadap pembangunan Jakarta yang berkeadilan, Suswono akan menginstruksikan fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta untuk segera mengkaji kebijakan terkait Kampung Bayam.
Menurutnya langkah ini bertujuan untuk memperjuangkan hak warga sejak sekarang, tanpa menunggu hingga dirinya dan Ridwan Kamil resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.
“Kami yakin pasti ada solusi terbaik bagi warga Kampung Bayam. Prinsip yang saya pegang adalah keadilan, keberpihakan pada masyarakat, objektivitas, dan tetap sesuai peraturan dalam pengambilan keputusan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membantu menyelesaikan masalah ini dengan segera,” tegasnya.
Untuk menjamin keadilan, Suswono juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mendalami lebih lanjut hambatan yang dihadapi dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Jakpro.
“Kami ingin mendengar langsung apa saja yang menjadi kendala dari sisi administrasi, perizinan, dan pengelolaan sehingga proses relokasi belum bisa tuntas. Kami berharap semua pihak dapat berkolaborasi untuk mewujudkan hak-hak warga dengan cara yang adil,” ungkap Suswono.
Sebagai langkah tambahan untuk kesejahteraan warga, Suswono mempromosikan ketahanan pangan di Kampung Bayam dengan mendorong warga untuk bercocok tanam di sekitar tempat tinggal mereka. Langkah ini diharapkan akan membantu warga tidak hanya dalam hal hunian, tetapi juga kemandirian pangan untuk kehidupan yang lebih baik.
“Kami juga ingin mendukung ketahanan pangan di Kampung Bayam dengan memfasilitasi warga untuk bercocok tanam di sekitar hunian mereka. Petani di Kampung Bayam akan dibina. Dengan cara ini, warga tidak perlu membeli bahan pangan pokok, melainkan bisa memetik langsung dari halaman mereka sendiri. Selain hunian yang layak, ketahanan pangan mandiri juga penting untuk kesejahteraan hidup mereka,” ujarnya.
Suswono berharap dengan perhatian dan aksi konkret dari berbagai pihak, masalah yang dihadapi warga Kampung Bayam dapat segera terselesaikan. Beliau berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak warga demi Jakarta yang inklusif dan berkeadilan untuk semua.
Sementara itu, Ahman Nurdin, Anggota Dewan Pakar DPP PKS bidang Komunikasi dan Kebijakan Publik, memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil Suswono dalam memperjuangkan hak-hak warga Kampung Bayam.
Menurutnya, kebijakan yang digagas oleh Suswono mencerminkan keberpihakan pada masyarakat kecil dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang diusung oleh PKS.
“Komitmen Pak Suswono untuk mendengarkan dan memberikan solusi nyata bagi warga terdampak menunjukkan kepekaan beliau terhadap kebutuhan rakyat Jakarta. Terlebih, inisiatifnya dalam mengembangkan ketahanan pangan di Kampung Bayam adalah langkah strategis yang tidak hanya mengatasi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendukung kemandirian jangka panjang bagi masyarakat,” ujar Ahman.
Ahman menambahkan, upaya untuk meninjau kebijakan Kampung Bayam dan mendorong transparansi dalam distribusi hunian adalah hal penting yang harus diperjuangkan oleh pemerintah daerah.
“Sebagai bentuk keberpihakan, Pak Suswono telah menginstruksikan Fraksi PKS di DPRD untuk mengkaji kebijakan terkait Kampung Bayam. Ini adalah wujud komitmen kami dalam memastikan bahwa hak warga yang terdampak oleh pembangunan besar seperti JIS tidak diabaikan. Kami berharap kerja sama seluruh pihak dapat terjalin agar masalah ini dapat segera menemukan penyelesaian,” lanjut Ahman.
Menurut Ahman, langkah ini menegaskan visi PKS untuk Jakarta yang berkeadilan dan inklusif, di mana seluruh warga memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar, termasuk hunian dan pangan.
