Bandasapuluah.com – Pemerintahan Rusma Yul Anwar – Rudi Hariyansyah sebentar lagi genap berusia setahun. Pasangan ini dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan pada 26 Februari 2021 lalu.
Pemerintahan yang hampir berjalan setahun itu, membuat publik berharap agar janji kampanye mereka pada Pilkada Pessel 2020 segera diwujudkan. Salah satunya, program kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Pesisir Selatan.
Pilkada 2020 lalu, pasangan yang dikenal dengan RA-RUDI ini dalam janji kampanyenya menjanjikan tiga program unggulan (progul). Salah satunya adalah kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Pesisir Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Janji kampanye itu kemudian diakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang menargetkan tidak ada lagi masyarakat tidak terlayani jaminan kesehatan.
Namun sayangnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengakui hingga kini belum memiliki skema, besaran pembiayaan dan sasaran program kesehatan gratis sesuai janji kampanye Bupati Rusma Yul Anwar – Rudi Hariyansyah.
Kepala Dinas Kesehatan, Syahrizal Antoni mengungkapkan hingga kini pihaknya masih dalam tahap merencanakan pendataan sasaran penerima dan besaran biaya yang bakal digelontorkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Untuk tahun ini sekemanya tetap seperti biasa, talangan dana di RSUD untuk pasien bermasalah. Kemudian juga di Puskesmas,” terang Syahrizal kepada awak media di Painan, Rabu (2/2).
Saat ini, kata Syahrizal, masyarakat yang sudah memiliki jaminan kesehatan tercatat 64,29 persen dari total 514 ribu jiwa masyarakat Pessel.
“Artinya masih ada sekitar 170 ribu jiwa yang belum terlindungi jaminan kesehatan.”
“Anggarannya memang besar. Untuk 30 ribu jiwa saja Rp12 miliar. Itu hanya layanan Kelas III. Kalau 170 ribu jiwa, diperkirakan dananya mencapai Rp60 miliar-Rp70 miliar” jelasnya.
Meski begitu dirinya optimis target tersebut bakal tercapai. Selain melalui subsidi APBD, pemerintah kabupaten juga terus gencar menyosialisasikan kesadaran untuk memiliki kartu jaminan kesehatan secara mandiri.
“Kemudian sebagai antisipasi habisnya dana talangan pasien bermasalah di RSUD M. Zein dan Puskesmas, pemerintah kembali menambah pada perubahan anggaran tahun berjalan,” pungkasnya.
