Janji Seratus Hari Kerja Hamsuardi-Risnawanto Dinilai Gagal, PMM: Ada Motif Lain dalam Pemecatan Ribuan THL

Jumat, 4 Juni 2021 - 02:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, Bandasapuluah.com – Pergerakan Milenial Minang (PMM) kembali angkat bicara tentang kebijakan Pemkab Pasaman Barat yang merumahkan 3.200 tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemerintahan setempat.

Ketua Umum Pergerakan Milenial Minang (PMM) Fikri Haldi mengatakan keluarnya kebijakan yang dilakukan Pemkab Pasbar tersebut dengan dalih biaya penghematan tersebut Kata Fikri, kebijakan merumahkan THL yang dinilai brutal. Sebab, bupati tidak mengkaji berbagai aspek kebijakannya tersebut.

“Sebetulnya jika ingin menghemat biaya tidak perlu mengorbankan sebanyak 3200 THL itu,” kata Fikri kepada bandasapuluah, Jumat (4/6).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Seharusnya bupati, lanjut Fikri, anggaran perjalanan dinas dan kunjungan studi banding tiap-tiap instansi keluar daerah maupun keluar negeri. Selain itu, pembelian peralatan kendaraan dinas dan lainnya yang tidak mendesak tidak dilakukan bupati.

“Itu lebih menjadi kebijakan yang kongkrit, bukan menciptakan penggangguran asal Air,” ujar mahasiswa mahasiswa Bangis tersebut.

Baca Juga :  50 Mahasiswa di Pasaman Barat Terima Beasiswa Baznas

Dikatakan, kebijakan tersebut merusak tatanan sosial dan dapat menimbulkan kerawanan sosial.

“Itu sudah menjadi konsekuensinya, jika angka kejadiannya tinggi, maka tingkat kriminalitas juga semakin tinggi. Bukannya luasnya lapangan pekerjaan malah membuat kebijakan menyengsarakan rakyatnya sendiri,” tuturnya.

Fikri menyebut janji seratus hari kerja bupati dan wakil bupati hanyalah khayalan. Ditambah, janji tersebut tak terealisasi.

Program penuntasan kemiskinan dan penyelesaian sengketa lahan yang banyak menimbulkan konflik selama ini di berbagai nagari di Pasaman Barat tidak terealisasi. Malah, beliau membuat timbulnya dampak.

“Padahal APBD Pasbar lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, angka yang sekarang mencapai 1,2 Triliun, mengapa tidak bisa di manfaatkan dan dimaksimalkan, lowongan pekerjaan di Pasaman barat masih sulit, malahan mem-PHK buat masyarakat nya,” jelasnya.

Baca Juga :  Pemkab Pasaman Barat Gandeng PT Samsung Electronic Indonesia untuk Aksi Manajemen Data Dalam Percepatan Penurunan Stunting

Ditambahkan, tanggung jawab seorang pemimpin adalah mensejahterakan rakyatnya, bukan malah membuat masyarakat sulit.

Dari data yang kami telusuri melalui pemberitaan di berbagai kabupaten/kota di seluruh Indonesia, kebijakan merumahkan THL rata-rata polanya sama dilakukan pasca pilkada dimasa awal transisi kepemimpinan di berbagai kabupaten/kota dengan alasan yang sama di berbagai kabupaten/kota lemahnya Anggran Daerah dan tidak mampunya anggaran daerah untuk membayar gaji THL,” tulis Fikri.

Dan lebih mengejutkan Pasbarlah yang paling brutal di posisi teratas merumahkan THL. Jadi, kita bisa simpulkan poinnya bukan lemahnya Anggaran, tetapi ada motif lain. Di era informasi hari ini masyarakat bisa telusuri, silahkan awak media dan masyarakat cek di google soal THL ini di berbagai kota/kabupaten, dan himpun datanya kalau tidak percaya,” tutup Fikri.

Follow WhatsApp Channel Bandasapuluah.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satpol PP dan Damkar Pessel Latih Mental dan Disiplin Anggota, Gandeng Polres Tingkatkan Profesionalisme
Polisi Amankan 4 Pria Terkait Praktik Calo dan Parkir Liar di Painan
SPMB SD di Pessel Diawasi Ketat, Disdikbud Akan Tindak Sekolah yang Langgar Daya Tampung
Vasko Ruseimy Janji Tuntaskan Persoalan Pukat Harimau di Pessel Lewat Pendekatan Ninik Mamak
Pemkab Pessel Gelar Apel Gabungan di Masjid, Wabup Risnaldi Tekankan Keseimbangan Dunia-Akhirat
Pemkab Pessel Siapkan Program S1 untuk Wali Nagari dan Tokoh Masyarakat
Harga Gambir Anjlok Akibat Konflik India-Pakistan, Wabup Pessel: Semoga Perdamaian Segera Terwujud
Pengurus Baru IKMS Sydney Dikukuhkan, Prof Fasli Jalal: Ini Wujud Demokrasi dan Musyawarah ala Minangkabau

Berita Terkait

Jumat, 16 Mei 2025 - 19:45 WIB

Satpol PP dan Damkar Pessel Latih Mental dan Disiplin Anggota, Gandeng Polres Tingkatkan Profesionalisme

Jumat, 16 Mei 2025 - 17:57 WIB

Polisi Amankan 4 Pria Terkait Praktik Calo dan Parkir Liar di Painan

Jumat, 16 Mei 2025 - 11:52 WIB

SPMB SD di Pessel Diawasi Ketat, Disdikbud Akan Tindak Sekolah yang Langgar Daya Tampung

Jumat, 16 Mei 2025 - 10:39 WIB

Vasko Ruseimy Janji Tuntaskan Persoalan Pukat Harimau di Pessel Lewat Pendekatan Ninik Mamak

Kamis, 15 Mei 2025 - 20:35 WIB

Pemkab Pessel Siapkan Program S1 untuk Wali Nagari dan Tokoh Masyarakat

Berita Terbaru

error: Content is protected !!