Dukung KPK Usut Dugaan Mark Up di Kereta Cepat Whoosh, DPR: Pelakunya Harus Diseret ke Pengadilan

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, menyatakan dukungannya terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini menyatakan sedang melakukan penyidikan terkait dugaan mark-up atau penggelembungan anggaran pada proyek Kereta Cepat atau Whoosh Jakarta–Bandung.

Abdullah menilai apa yang dilakukan KPK sangat penting untuk menjawab kekhawatiran masyarakat.

Proyek strategis nasional ini kini tengah menjadi polemik di tengah masyarakat, terutama karena besarnya beban utang yang harus ditanggung Indonesia dan munculnya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggarannya.

“Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh takut dalam menangani kasus ini. Dugaan pembengkakan anggaran pada proyek kereta cepat harus diusut tuntas dan transparan,” kata Abdullah kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Menurut dia, KPK harus bertindak tegas jika menemukan bukti adanya mark up anggaran Whoosh.

Dia menegaskan, siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi, baik pemerintah, BUMN, maupun swasta, harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

KPK tidak bisa sembarangan. Jika ditemukan tindak pidana korupsi dalam penyidikan, maka pelakunya harus diadili tanpa kecuali, ujarnya.

Lebih lanjut, Abdullah berharap penyidikan yang dilakukan KPK dapat dilakukan secara profesional dan independen, sehingga hasilnya dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di bidang infrastruktur.

“Proyek sebesar Kereta Cepat Whoosh harusnya menjadi kebanggaan bangsa, bukan menjadi beban akibat penyimpangan anggaran. Oleh karena itu, kita harus mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bisa menyelesaikan kasus ini,” tutupnya.

Foto: Kereta cepat Whoosh/Net