 |
| (Objek Wisata Mandeh) |
Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera yang merupakan visi kepala daerah terpilih rupanya tidak akan berjalan dengan mudah.
Pasalnya, terdapat beberapa permasalahan dan kendala dalam pembangunan yang sifatnya strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Seperti yang tertuang didalam Perubahan RPJMD Pessel 2016-2021 yang kemudian dikenal dengan Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018, Permasalahan tersebut antara lain:
Baca juga: Empat Permasalahan Pokok di Pesisir Selatan
a. Urusan Pendidikan
Untuk urusan pendidikan, saat ini masih menghadapi tantangan berupa belum tuntasnya program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun yang terindikasi dari rata- rata lama sekolah masih 8,13 tahun. Selain itu, akses terhadap layanan pendidikan masih belum terwujud secara maksimal yang terindikasi dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun masih 90,18%. Dengan demikian masih 10% usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar. Dan hal yang tak kalah pentingnya adalah masih kurangnya jumlah dan kualitas SDM tenaga pendidik sehingga berimbas pada rendahnya daya saing siswa.
b. Urusan Kesehatan
Ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga medis yang terbatas masih menjadi kendala yang utama dalam penyelenggaraan urusan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Rasio rumah sakit persatuan penduduk (1:450.186) serta rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan penduduk (1:25.000) mencerminkan masih kurangnya sarana layanan kesehatan tersebut. Keterbatasan Sumber Daya Kesehatan (SDK) menjadi faktor penghambat lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah alat kesehatan yang terbatas, masih kurangnya tenaga penunjang medis serta jumlah tenaga medis dan jumlah dokter spesialis menyebabkan kurang optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
c. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kondisi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan irigasi yang saat ini banyak mengalami kerusakan sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Perlu intervensi dari Pemerintah Pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Pesisir Selatan yang membutuhkan investasi yang sangat besar.
Baca juga: Potensi Wisata di Pesisir Selatan
Baca juga: Potensi Wisata di Pesisir Selatan
d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Saat ini masih terdapat rumah tangga yang mendiami rumah tidak layak huni. Selain itu masih diperlukan perhatian khusus terhadap pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak bagi masyarakat yang saat ini masih belum optimal.
e. Sosial
Masih terbatasnya akses pelayanan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta belum optimalnya pemanfaatan data terpadu dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam penanganan masalah sosial serta kinerja Dinas Sosial sebagai pelaksana teknis menyelenggarakan urusan sosial belum mampu menumbuhkan nilai-nilai kesetiakawanan secara signifikan.
f. Urusan Tenaga Kerja
Tingkat partisipasi tenaga kerja yang rendah mencerminkan rendahnya daya saing tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan masih rendahnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi ini maka berarti terbatas pula jumlah kesempatan kerja yang ada.
g. Urusan PemberdayaanMasyarakat Dan Desa
Adanya kecendrungan penurunan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masalah ini terindikasi dari swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat yang semakin rendah. Hal ini diduga salah satunya disebabkan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat belum berjalan sebagaimana seharusnya.
h. Urusan Perhubungan
Saat ini ketersediaan moda transportasi publik yang layak dan nyaman di Pesisir Selatan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini terlihat dengan masih maraknya transportasi tanpa izin seperti travel liar, ojek dan becak motor.
i. Urusan Penanaman Modal
Keinginan investor untuk melakukan investasi di Pesisir Selatan masih rendah. Hal ini terkait dengan masih minimnya ketersediaan infrastruktur, regulasi, sarana dan prasarana pendukung bagi berinvestasi.
j. Urusan Perpustakaan
Budaya baca dan literasi masyarakat yang masih belum baik. Hal ini ditandai dengan rendahnya daya baca masyarakat. Karena itu perlu gerakan terpadu untuk menggalakan budaya literasi dan budaya baca masyarakat semenjak usia dini.
k. Urusan Perikanan
Sebagian besar masyarakat yang bermata pencarian sebagai nelayan adalah masyarakat miskin dan tidak masuk dalam kelompok. Sementara paket bantuan yang diberikan biasanya diserahkan kepada
kelompok. Maka tentu saja nelayan miskin tersebut jarang mendapatkan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupannya. Kesulitan benih pada pembudidaya serta harga pakan yang relatif mahal. Selain itu, nilai tambah dari komoditi perikan juga masih rendah karena sebagain besar masih dipasarkan dalam bentuk barang mentah.
l. Urusan Pariwisata
Secara umum pada urusan pariwisata menghadapi tantangan berupa terbatasnya sarana dan prasarana pendukung wisata, belum adanya sinergitas antara sektor-sektor produktif dengan sektor pariwisata, disamping masih belum berkembangnya ekonomi kreatif. Untuk mengembangkan industri pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan membutuhkan peran serta aktif masyarakat dan pihak swasta karena terbatasnya kemampuan Pemerintah Daerah baik secara finansial maupun SDM.
m. Urusan Pertanian
Terbatasnya penguasaan teknologi budidaya dan pasca panen oleh petani menyebabkan nilai produksi dan produktifitas komoditi hasil pertanian masih relatif rendah. Untuk mempercepat desiminasi teknologi ke petani masih terkendala oleh keterbatasan jumlah tenaga penyuluh pertanian.
n. Urusan Perdagangan
Keberadaan sebagian pasar rakyat syang kondisinya memprihatinkan dan jauh dari kenyamanan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah. karena itu, program revitalisasi pasar rakyat akan menjadi prioritas Pemerintah daerah pada tahun 2016-2021.
Follow WhatsApp Channel Bandasapuluah.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow
