Pungutan Uang Sekolah Bukan untuk Kesejahteraan Komite

Jumat, 17 Januari 2020 - 13:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hampir setiap sekolah menengah di Indonesia saat ini memiliki Lembaga yang bernama Komite Sekolah/Madrasah. Komite merupakan lembaga yang pada dasarnya merupakan tempat bagi orang yang peduli pada pendidikan
Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (25), menerangkan bahwa komite sekolah/madrasah adalah  lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Baca juga: Pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah di Pessel Hanya 0,01 Pertahun

Peran Komite sekolah/madrasah dibentuk adalah  untuk peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan hal itu diatur dalam Undang-undang yang sama pada pasal 56 ayat (3).
Dalam dunia pendidikan banyak ditemui pungutan terhadap peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik dengan alasan untuk menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dan untuk mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan. Hal yang demikian adalah hal yang sesuai konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 48.

Baca juga: Ide Meningkatkan Literasi Anak Sekolah

Walaupun sesuai konstitusi, akan tetapi pungutan tersebut wajib memenuhi ketentuan tertentu, salah satunya adalah ketentuan tentang Komite Sekolah/madrasah.

ADVERTISEMENT

space kosong

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan PP No. 48 th 2008 tentang pendanaan pendidikan, pasal 52 menerangkan bahwa tidak ada alokasi dana untuk kesejahteraan anggota Komite, baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

Pungutan tersebut harus berdasarkan perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan sebagai tambahan peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis tidak dipungut dan harus menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan.

Berita Terkait

Ini Trend yang Dipatahkan Hendrajoni Jika Kembali Maju di Pilkada Pessel 2024
Akankah Hendrajoni Maju dan Menang pada Pilkada Pesisir Selatan 2024?
Kata Kebudayaan dan Budaya tidak Ditemukan dalam Kamus Bahasa Minangkabau
Di Balik Isu Penculikan Anak
Kemerdekaan Belum Sampai ke Langgai
Padang Panjang atau Padangpanjang? Ini Penulisan yang Benar Menurut Pengamat Bahasa
LKAAM Pesisir Selatan yang Pasang Badan dalam Persoalan KAN Tambang
Keteladanan dalam Kegelapan | Alirman Sori
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:44 WIB

Ini Trend yang Dipatahkan Hendrajoni Jika Kembali Maju di Pilkada Pessel 2024

Rabu, 14 Juni 2023 - 18:28 WIB

Akankah Hendrajoni Maju dan Menang pada Pilkada Pesisir Selatan 2024?

Sabtu, 6 Mei 2023 - 08:10 WIB

Kata Kebudayaan dan Budaya tidak Ditemukan dalam Kamus Bahasa Minangkabau

Sabtu, 4 Februari 2023 - 00:34 WIB

Di Balik Isu Penculikan Anak

Rabu, 17 Agustus 2022 - 06:33 WIB

Kemerdekaan Belum Sampai ke Langgai

Kamis, 4 Agustus 2022 - 12:57 WIB

Padang Panjang atau Padangpanjang? Ini Penulisan yang Benar Menurut Pengamat Bahasa

Rabu, 22 Juni 2022 - 20:49 WIB

LKAAM Pesisir Selatan yang Pasang Badan dalam Persoalan KAN Tambang

Selasa, 5 April 2022 - 09:53 WIB

Keteladanan dalam Kegelapan | Alirman Sori

Berita Terbaru