 |
|
Dengan diberlakukan PSBB tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar telah menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama tiga bulan, sebesar Rp.600.000 perbulan untuk 119.970 KK. Ditegaskan BLT Propinsi, ini tidak boleh rangkap dengan bantuan lainnya. Sehingga data yang terkirim benar-benar valid.
Baca juga: Ditengah PSBB, Semua KK Bisa Dapat BLT, Kenapa tidak Diterapkan?
Akan tetapi, bantuan dari Propinsi tersebut belum bisa disalurkan kepada penerima. Alasannya karena kabupaten/kota belum mengirimkan data penerima tersebut. Sebab bantuan tersebut langsung dikirimkan ke penerima via Pos.
Kondisi seperti ini, membuktikan bagaimana lalainya pemerintah, sekaligus menjelaskan secara tidak langsung. Bahwa pemerintah daerah tidak memiliki data base yang lengkap atas masyarakatnya. Pemerintah daerah tidak bisa menyediakan data apabila suatu saat dibutuhkan.
Baca juga: Kebijakan Fiskal Agresif dan Berharap Ekonomi Bangkit (Rebound) Ditengah Gempuran Covid-19
Seharusnya, ditingkat pemerintah nagari, data masyarakat telah tersedia dan bisa diberikan, tanpa harus menunggu lama. Telah menjadi kebiasaan, apabila ada program bantuan, pemerintah akan mendata kembali masyarakatnya. Bagaimana bisa sekelas pemerintah, tidak lengkap database penduduknya.
Sialnya, mendata dari rumah ke rumah akan menimbulkan masalah baru. Pasalnya penetapan Sosial Distancing diberlakukan untuk tidak melakukan interaksi langsung dengan orang lain. Kondisi semakin mendesak, mendata akan butuh waktu lama. Sedang di luar badan pemerintah, keluhan terus berdatangan.
Baca juga: Wagub : BLT Provinsi Dikirimkan Langsung Ke Alamat Penerima Via Pos
Di era Revolusi 4.0 ini, sudah sepantasnya data selalu tersedia dan siap digunakan kapan saja. Apalagi ini menyangkut bantuan untuk masyarakat yang terkena dampak dari covid-19, baik finansial maupun mental. Bukankah aneh, di saat masyarakat membutuhkan bantuan dan pemerintah adalah harapan mereka. Tapi masih sibuk mencari data dan mengkonsep cara pembagiannya. Uangnya telah siap disalurkan, tapi datanya yang tak lengkap juga menjadi dilema.
Baca juga: Strategi Penyaluran Bantuan Covid-19
Bantuan bukan hanya BLT Propinsi, bantuan lainnya tentu akan membutuhkan data. Mudahan saja, Pemerintah daerah telah siap dengan datanya, sehingga masyarakat bisa terbantu ditengah musibah ini. Pemerintah dan masyarakat butuh kerja sama untuk persoalan ini, masalah yang sedang kita hadapi saat ini jangan sampai menjadi lepas tangan bagi pemerintah dan abai pula dikalangan masyarakat.
Baca juga: Bantuan Sembako: Debat Kusir Masyarakat dan Pemerintah
Editor: Arif P Putra
