 |
| Ilustrasi : Bandasapuluah/ Riri Tri Utami |
Bantuan untuk warga terdampak wabah coronavirus disease (Covid-19) di Sumatera Barat (Sumbar) hingga kini belum disalurkan. Khususnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar yang diperuntuk bagi 119.970 KK sebesar 600 ribu rupiah per-KK selama 3 bulan, yakni: April hingga Juni. Alasannya karena persoalan data yang tidak kunjung selesai.
Baca juga: Ditengah PSBB, Semua KK Bisa Dapat BLT, Kenapa tidak Diterapkan?
Sementara itu masyarakat di Sumbar, terutama yang berpenghasilan menengah ke bawah mulai menjerit karena ekonomi mulai sulit. Terlebih lagi, setelah pemberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan sepekan terakhir.
Politisi Golkar asal Pesisir Selatan, Saidal Masfiyuddin, S.H, menilai pemerintah tidak usah tebang pilih memberikan bantuan kepada masyarakat. Karena semua masyarakat pasti terdampak wabah covid-19 ini.
Baca juga: Hendrajoni Vs Bupati Pesisir Selatan di Situasi Pandemi Covid-19
” Dengan diberlakukannya PSBB, seharusnya semua KK harus dapat BLT,” ujar politisi yang menjadi anggota DPRD Sumbar 4 Periode tersebut.
Dengan begitu, tidak akan sulit mendata masyarakat, karena tidak perlu lagi menunggu data dari Kabupaten/Kota, sebab data tersebut sudah ada, maka tidak perlu Klasifikasi lagi.
Dengan memberikan bantuan bagi seluruh masyarakat Sumbar, maka bagi yang mampu diminta kesadarannya untuk tidak mengambil bantuan tersebut.
“Bagi yang mampu ndak usah ambil,
Kalau Begitu kan ndak Sulit mendatanya?,” terangnya.
Bila kondisi ini terus berlarut, menurutnya, masyarakat bisa mati kelaparan. Oleh sebab itu harus pemerintah berani mengambil resiko, sepanjang hal tersebut tidak korupsi.
“Tergantung Political Will KDH. Mau ndak mengambil kebijakan, agar masyarakat tidak kelaparan. Ambil resiko sepanjang tidak melakukan korupsi,” ungkapnya.
Politisi yang sudah 20 tahun malang melintang di DPRD Sumbar tersebut paham betul dengan menggeser dana APBD sebesar 10 persen atau 25 persen dari Belanja Langsung di APBD, maka cukup untuk semua KK yang ada di Sumbar.
Baca juga: Wagub : BLT Provinsi Dikirimkan Langsung Ke Alamat Penerima Via Pos
“Dan itu tidak begitu banyak menganggu APBD,” tutup Saidal.
