Hingga 31 Juli 2023, DJP Kumpulkan Pajak Digital Sebesar Rp13,87 Triliun

Jumat, 11 Agustus 2023 - 15:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDASAPULUAH.COM – Hingga 31 Juli 2023, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengumpulkan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau pajak digital sebesar Rp13,87 triliun. Penerimaan pajak tersebut berasal dari 139 pelaku usaha PMSE.

“Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, dan Rp3,73 triliun setoran tahun 2023,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti dalam keterangan tertulisnya yang dikutip bandasapuluah.com pada Jumat (11/8).

Pada Juli 2023, pemerintah telah menunjuk dua PMSE baru sebagai pemungut PPN, yaitu Salesforce.com Singapore Pte. Ltd. Dan Grammarly, Inc. Sehingga, sebanyak 158 PMSE yang telah ditunjuk pemerintah hingga 31 Juli 2023. Selain penunjukan dua PMSE, pemerintah juga melakukan pembetulan elemen data dalam surat keputusan penunjukan atas Audible Ltd.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11 persen atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia. Selain itu, pemungut juga wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

Baca Juga :  DJP Jadikan Hari Pajak Sebagai Momentum Wujudkan Perubahan

“Ke depan, untuk terus menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha atau level playing field bagi pelaku usaha, baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia,” ujar Dwi.

Kriteria pelaku usaha yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE adalah yang nilai transaksi dengan pembeli Indonesia telah melebihi Rp600 juta setahun atau Rp50 juta sebulan; dan/atau jumlah traffic di Indonesia telah melebihi 12 ribu setahun atau seribu dalam sebulan

Berita Terkait

Kental Manis sebagai Faktor Terlupakan dalam Penanggulangan Stunting
Polri dan Penyedia Jasa Telekomunikasi Gelar Deklarasi Pemilu Damai
Ketiga Capres Dinilai Tampil Lugas di Debat Perdana
Ini 4 Imbauan Sandi di Libur Nataru 2024
Polri Pantau Harga dan Kawal Distribusi Sembako dan BBM Saat Nataru
Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2024, Polisi Tidak Diberlakukan Tilang Elektronik
Kominfo Telusuri Dugaan Kebocoran Data Pemilih di KPU
Tim LPPM UNP Bersama 12 Universitas Susun Roadmap Riset Pendidikan Indonesia
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 18 Desember 2023 - 11:30 WIB

Kental Manis sebagai Faktor Terlupakan dalam Penanggulangan Stunting

Rabu, 13 Desember 2023 - 16:14 WIB

Polri dan Penyedia Jasa Telekomunikasi Gelar Deklarasi Pemilu Damai

Rabu, 13 Desember 2023 - 15:59 WIB

Ketiga Capres Dinilai Tampil Lugas di Debat Perdana

Selasa, 12 Desember 2023 - 17:39 WIB

Ini 4 Imbauan Sandi di Libur Nataru 2024

Selasa, 12 Desember 2023 - 17:03 WIB

Polri Pantau Harga dan Kawal Distribusi Sembako dan BBM Saat Nataru

Selasa, 12 Desember 2023 - 09:46 WIB

Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2024, Polisi Tidak Diberlakukan Tilang Elektronik

Rabu, 29 November 2023 - 16:41 WIB

Kominfo Telusuri Dugaan Kebocoran Data Pemilih di KPU

Selasa, 28 November 2023 - 18:41 WIB

Tim LPPM UNP Bersama 12 Universitas Susun Roadmap Riset Pendidikan Indonesia

Berita Terbaru