Komnas Haji Dukung Langkah Kemenag Beri Sanksi Travel Umrah Tidak Profesional

Jumat, 11 Agustus 2023 - 15:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDASAPULUAH.COM – Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj mendukung langkah Kementerian Agama yang memberi sanksi travel umrah yang tidak profesional.

Mustolih Siradj menilai pemberian sanksi itu sebagai kebijakan yang sangat tepat. Terlebih pembekuan izin diberlakukan setelah melalui proses kajian, analisis, pemantauan, klarifikasi langsung kepada pihak travel yang bersangkutan.

Ia mendukung langkah “Law Inforcemant” Kementerian Agama tersebut sebagai upaya melakukan pelindungan hukum kepada jemaah agar tidak terulang kasus Fisrt Travel dan Abu Tour.

ADVERTISEMENT

space kosong

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pembekuan izin merupakan penghukuman dari segi hukum administrasi sebagai langkah yang paling rasional menjaga iklim penyelenggaraan dan bisnis umrah agar tetap kondusif sehingga tidak terganggu, terutama PPIU yang dikelola secara profesional dan serius memberikan pelayanan sungguh-sungguh yang baru bangkit dihantam pandemi Covid-19,” jelas Mustolih Siradj dalam keterangan tertulis yang diterima Humas, Jumat (11/8/2023).

Baca Juga :  Ribuan Dosen Pemula PTK Ikuti Short Course Peningkatan Kompetensi

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah membekukan izin usaha empat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sanksi pembekuan berlaku sejak 29 Mei 2023 untuk masa enam bulan sampai satu tahun.

Keempat PPIU yang mendapat sanksi adalah PT Amana Berkah Mandiri, PT Arofah Mina, PT Mubina Fifa Mandiri, dan PT Arafah Medina Jaya. Mereka diberi sanksi karena terbukti tidak professional, lalai dan gagal memberangkatkan maupun memulangkan jemaah umrah.

Komnas Haji berharap, Kemenag tidak sampai di situ. Travel-travel nakal tersebut juga harus mengembalikan biaya dan memberikan kompensasi kepada Jemaah yang menjadi korban. “Jika tidak, maka Kemenag bisa mencairkan bank garansi yang dibuat oleh travel manakala mereka melakukan proses pendaftaran yang menjadi syarat diteritkannya izin PPIU untuk diberikan kepada jemaah,” sebutnya.

Baca Juga :  Ini Daftar 4 Penyelenggara Umrah yang Izinnya Dihentikan Sementara oleh Kementerian Agama

Jika pimpinan dan para pengurus PPIU, dalam masa pembekuan masih belum memiliki iktikad baik menjalankan rekomendasi Kemenag, maka menurut Mustolih Siradj, perlu dipertimbangkan untuk mencabut izin secara permanen. PPIU tersebut juga bisa dimasukkan dalam ‘black list’ (catatan hitam) tidak diberikan izin mendirikan travel baru dalam kurun waktu tertentu agar menjadi efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat luas. Terlebih, kata Mustolih, saat ini penyelenggaraan umrah memasuki fase awal di tahun 1445 H.

“Jemaah juga jangan tinggal diam. Mereka berhak mengajukan gugatan ganti rugi dan kompensasi sebagaimana diatur UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) atau melakukan laporan ke kepolisian dengan delik pelanggaran UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,” tandasnya.

Berita Terkait

Kental Manis sebagai Faktor Terlupakan dalam Penanggulangan Stunting
Polri dan Penyedia Jasa Telekomunikasi Gelar Deklarasi Pemilu Damai
Ketiga Capres Dinilai Tampil Lugas di Debat Perdana
Ini 4 Imbauan Sandi di Libur Nataru 2024
Polri Pantau Harga dan Kawal Distribusi Sembako dan BBM Saat Nataru
Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2024, Polisi Tidak Diberlakukan Tilang Elektronik
Kominfo Telusuri Dugaan Kebocoran Data Pemilih di KPU
Tim LPPM UNP Bersama 12 Universitas Susun Roadmap Riset Pendidikan Indonesia
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 18 Desember 2023 - 11:30 WIB

Kental Manis sebagai Faktor Terlupakan dalam Penanggulangan Stunting

Rabu, 13 Desember 2023 - 16:14 WIB

Polri dan Penyedia Jasa Telekomunikasi Gelar Deklarasi Pemilu Damai

Rabu, 13 Desember 2023 - 15:59 WIB

Ketiga Capres Dinilai Tampil Lugas di Debat Perdana

Selasa, 12 Desember 2023 - 17:39 WIB

Ini 4 Imbauan Sandi di Libur Nataru 2024

Selasa, 12 Desember 2023 - 17:03 WIB

Polri Pantau Harga dan Kawal Distribusi Sembako dan BBM Saat Nataru

Selasa, 12 Desember 2023 - 09:46 WIB

Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2024, Polisi Tidak Diberlakukan Tilang Elektronik

Rabu, 29 November 2023 - 16:41 WIB

Kominfo Telusuri Dugaan Kebocoran Data Pemilih di KPU

Selasa, 28 November 2023 - 18:41 WIB

Tim LPPM UNP Bersama 12 Universitas Susun Roadmap Riset Pendidikan Indonesia

Berita Terbaru