Ini Daftar 4 Penyelenggara Umrah yang Izinnya Dihentikan Sementara oleh Kementerian Agama

Kamis, 10 Agustus 2023 - 21:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDASAPULUAH.COM – Kementerian Agama menghentikan sementara izin usaha empat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sanksi pembekuan izin usaha ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Pembekuan Perizinan Berusaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah tertanggal 29 Mei 2023.

Keempat PPIU yang mendapat sanksi adalah PT Amana Berkah Mandiri (KMA Nomor 473 Tahun 2023), PT Arofah Mina (KMA Nomor 474 Tahun 2023), PT Mubina Fifa Mandiri (KMA Nomor 475 Tahun 2023), dan PT Arafah Medina Jaya (KMA Nomor 476 Tahun 2023).

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengatakan, sanksi diberikan setelah dilakukan proses pemantauan, pengawasan dan permintaan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK). Tiga PPIU (PT Amana Berkah Mandiri, PT Arofah Mina, dan PT Mubina Fifa Mandiri), terbukti melakukan pelanggaran berupa gagal memberangkatkan jemaah umrah melewati batas waktu 3×24 jam. Sementara PT Arafah Medina Jaya, terbukti telah melakukan pelanggaran berupa gagal memberangkatkan jemaah umrah melewati batas waktu 1×24 jam dan gagal memulangkan jemaah umrah melewati batas waktu 1×24 jam.

Keempat PPIU tersebut dikenakan sanksi administratif mulai dari 6 bulan hingga 1 tahun. “Atas pelanggaran yang dilakukan serta kerugian yang ditimbulkan kepada jemaah dan masyarakat, PT Amana Berkah Mandiri, PT Arofah Mina, dan PT Mubina Fifa Mandiri dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha selama 1 tahun, terhitung dari 29 Mei 2023,” tegas Hilman di Jakarta, Rabu (9/8/2023).

“Sedangkan untuk PT Arafah Medina Jaya, sanksi administratif berlaku selama 6 bulan, juga terhitung dari 29 Mei 2023,” sambungnya.

Selama menjalani sanksi administratif tersebut, keempat PPIU ini tidak boleh menerima pendaftaran jemaah umrah dan tidak boleh memberangkatkan jemaah umrah. Selain itu, PPIU harus melakukan penjadwalan ulang keberangkatan jemaah umrah, serta mengembalikan biaya bagi jemaah umrah yang membatalkan keberangkatannya.

“Selama pembekuan izin berusaha dan penghentian sementara ini pula, user id SISKOPATUH dari keempat PPIU ini akan diblokir,” tambah Hilman.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin mengimbau kepada seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi agar turut melakukan pemantauan dan pengawasan PPIU di wilayah masing-masing. “Pastikan PPIU tersebut dalam masa pembekuan dan penghentian sementara kegiatannya tidak menerima pendaftaran dan memberangkatkan jemaah umrah, serta larangan atau sanksi-sanksi lainnya yang telah ditetapkan,” kata Nur Arifin.

Baca Juga :  Ribuan Dosen Pemula PTK Ikuti Short Course Peningkatan Kompetensi

Ia menambahkan, PPIU harus lebih profesional dalam menjalankan usahanya, patuh terhadap regulasi dan mengutamakan pelayanan kepada jemaah umrah. “PPIU harus menjalankan usaha sebaik-baiknya dengan mematuhi regulasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 dan peraturan turunannya. Yang tidak kalah pentingnya, PPIU juga harus makin profesional dalam melayani jemaah umrah. Pelayanan kepada jemaah umrah harus memenuhi standar pelayanan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021,” tegas Nur Arifin.

Ia juga mengingatkan kembali Program Lima Pasti Umrah. Menurutnya, program tersebut sangat penting bagi para calon jemaah umrah agar terhindar dari penipuan.

“Selain memastikan izin PPIU, masyarakat yang akan beribadah umrah juga perlu memastikan visa, hotel, biaya/paket, serta jadwal/tiket. Pastikan pula ada surat perjanjian antara PPIU dengan jemaah umrah,” tutup Nur Arifin.

Berita Terkait

Kental Manis sebagai Faktor Terlupakan dalam Penanggulangan Stunting
Polri dan Penyedia Jasa Telekomunikasi Gelar Deklarasi Pemilu Damai
Ketiga Capres Dinilai Tampil Lugas di Debat Perdana
Ini 4 Imbauan Sandi di Libur Nataru 2024
Polri Pantau Harga dan Kawal Distribusi Sembako dan BBM Saat Nataru
Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2024, Polisi Tidak Diberlakukan Tilang Elektronik
Kominfo Telusuri Dugaan Kebocoran Data Pemilih di KPU
Tim LPPM UNP Bersama 12 Universitas Susun Roadmap Riset Pendidikan Indonesia
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 18 Desember 2023 - 11:30 WIB

Kental Manis sebagai Faktor Terlupakan dalam Penanggulangan Stunting

Rabu, 13 Desember 2023 - 16:14 WIB

Polri dan Penyedia Jasa Telekomunikasi Gelar Deklarasi Pemilu Damai

Rabu, 13 Desember 2023 - 15:59 WIB

Ketiga Capres Dinilai Tampil Lugas di Debat Perdana

Selasa, 12 Desember 2023 - 17:39 WIB

Ini 4 Imbauan Sandi di Libur Nataru 2024

Selasa, 12 Desember 2023 - 17:03 WIB

Polri Pantau Harga dan Kawal Distribusi Sembako dan BBM Saat Nataru

Selasa, 12 Desember 2023 - 09:46 WIB

Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2024, Polisi Tidak Diberlakukan Tilang Elektronik

Rabu, 29 November 2023 - 16:41 WIB

Kominfo Telusuri Dugaan Kebocoran Data Pemilih di KPU

Selasa, 28 November 2023 - 18:41 WIB

Tim LPPM UNP Bersama 12 Universitas Susun Roadmap Riset Pendidikan Indonesia

Berita Terbaru