Soal Hibah Lahan Pasar Surantih, KAN: Dulu Bisa Dibangun, Kenapa Sekarang Tidak?

Sabtu, 5 Agustus 2023 - 11:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDASAPULUAH.COM – Kerapatan Adat Nagari (KAN Surantih) mempertanyakan keberlanjutan pembangunan Pasar Surantih yang mangkrak. Pembangunan itu disebut terhenti karena belum adanya surat hibah lahan dari niniak mamak kepada Pemkab Pessel.

Pertanyaan itu diungkapkan oleh Ketua KAN Hasan Basri Datuak Rajo Kayo dalam rapat pembangunan Pasar Surantih bersama walinagari, Bamus dan tokoh masyarakat se-Kenagarian Adat Surantih di Kantor Wali Nagari Surantih, Kecamatan Sutera, Jumat (4/8).

Hasan menyebut, terbengkalainya pembangunan Pasar Surantih karena belum dihibahkannya lahan kepada pemerintah merupakan pertanyaan besar. “Dulu bisa dibangun, kenapa sekarang tidak bisa?” tanya dia.

Soal hibah lahan, Hasan menegaskan KAN Surantih menolak untuk memberikan hibah lahan pembangunan Pasar Surantih kepada Pemkab Pessel.

Sebagai tanah ulayat, bila dihibahkan kepada Pemkab Pessel, maka hak kepemilikan lahan tersebut juga akan berpindah. Dengan begitu, sebutnya, pasar tersebut dinilai bukan lagi sebagai pasar nagari tetapi akan berganti menjadi pasar pemerintah.

Ia menyebut, dalam hukum adat Minangkabau pusako tinggi tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada orang lain. Jika itu terjadi, ia mengaku takut disumpah oleh arwah leluhur.

Lembaga niniak mamak Surantih itu khawatir nasib Pasar Surantih seperti Pasar Silaut. Setelah dihibahkan kepada pemerintah, Pasar Silaut tidak lagi dikembalikan kepada KAN setempat.

Baca Juga :  Benarkah Megawati dan Puan Maharani ke Inderapura? Ini Kata PDI Perjuangan Pessel

“Kami juga telah mempelajari pembangunan pasar lainnya di Pessel. Ada juga yang pembangunannya yang tidak dihibahkan kepada pemerintah,” ujar Hasan.

Dijelaskan, pada tanah ulayat nagari berlaku azas terpisah atau horizantale splitting. Kata dia, adat memfatwakan, ‘buahnya boleh di makan, airnya boleh diminum, batangnya tetap tinggal.

“Silahkan pemerintah membangun pasar akan tetapi tanah ulayat nagari tidak dapat diganti alas haknya, baik dalam bentuk hak milik, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha dan lain sebagainya,” jelasnya.

Berita Terkait

Dana CSR Aqua Solok Dinilai Bermanfaat bagi Masyarakat
Zarfi Deson Ajak Ormas Sukseskan Pemilu: Mari Tangkal Hoax dan Tolak Politik Uang
Buka Kejurda Dayung, Zarfi Deson Harap Ekonomi Masyarakat Meningkat
Yuk Ramaikan TPI Kambang, Ada Kejuaraan Dayung Antar Klub se-Pessel Selama Dua Hari
Gubernur Sumbar Resmi Buka MTQ XL-2023 Tingkat Sumbar di Solok Selatan
Jelang Nataru, Polda Sumbar Imbau Masyarakat Waspadai Peredaran Uang Palsu
Kembali Raih IGA Award, Padang Panjang Dinobatkan sebagai Kota Sangat Inovatif
Hari Jadi Kota Padang Panjang ke-233, Disporapar dan Pokdarwis Gelar Festival Batu Limo #2
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 20 Desember 2023 - 10:04 WIB

Dana CSR Aqua Solok Dinilai Bermanfaat bagi Masyarakat

Rabu, 20 Desember 2023 - 09:45 WIB

Zarfi Deson Ajak Ormas Sukseskan Pemilu: Mari Tangkal Hoax dan Tolak Politik Uang

Sabtu, 16 Desember 2023 - 13:18 WIB

Buka Kejurda Dayung, Zarfi Deson Harap Ekonomi Masyarakat Meningkat

Sabtu, 16 Desember 2023 - 07:31 WIB

Yuk Ramaikan TPI Kambang, Ada Kejuaraan Dayung Antar Klub se-Pessel Selama Dua Hari

Rabu, 13 Desember 2023 - 16:19 WIB

Gubernur Sumbar Resmi Buka MTQ XL-2023 Tingkat Sumbar di Solok Selatan

Rabu, 13 Desember 2023 - 16:06 WIB

Jelang Nataru, Polda Sumbar Imbau Masyarakat Waspadai Peredaran Uang Palsu

Rabu, 13 Desember 2023 - 10:21 WIB

Kembali Raih IGA Award, Padang Panjang Dinobatkan sebagai Kota Sangat Inovatif

Selasa, 12 Desember 2023 - 16:32 WIB

Hari Jadi Kota Padang Panjang ke-233, Disporapar dan Pokdarwis Gelar Festival Batu Limo #2

Berita Terbaru