Prabowo Subianto Mengantongi Nama Pejabat TNI dan Polri Pengrusak Hutan Sumatera

Nama-nama pejabat TNI dan Polri yang merusak hutan dengan bisnis ilegal pun sampai ke telinga Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/12/2025).

Di hadapan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Negara RI mengungkap kebodohan aparat penegak hukum dalam bisnis illegal logging di Indonesia.

Prabowo mengaku mendapat laporan dari pejabat dan lembaga yang membantu sumber daya alam (SDA) Indonesia dengan merusak hutan.

Dimana aparat dari instansi dan penegak hukum saling berkolusi untuk menyelundupkan kayu.

Pada akhirnya, kata Prabowo, penyelundupan ini membawa kerugian besar bagi perekonomian Indonesia.

Prabowo mengaku mendapat laporan keterlibatan pejabat dan aparatur negara dari pihak TNI sendiri.

TNI sendiri yang melaporkan ada pejabat, ada aparat TNI yang terlibat. Ada juga laporan yang melibatkan aparat Polri, jelasnya.

Oleh karena itu, Prabowo langsung menegur Agus dan Sigit agar segera menindak anak buahnya yang terlibat tindak pidana perusakan hutan.

“Saya sangat berharap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar bisa menindak aparat yang melindungi aktivitas penyelundupan ini,” ujarnya.

Belakangan ini, pascabanjir Sumatera, kerusakan hutan di Indonesia menjadi sorotan nasional dan global.

Banjir bandang dan tanah longsor ini juga disebabkan oleh kebijakan negara yang gagal dalam menjaga hutan di kawasan tersebut.

Demikian diungkapkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara (Sumut) pada Rabu (26/11/2025).

WALHI Sumut menegaskan, bencana terjadi hampir setiap tahun karena dipicu oleh rusaknya ekosistem Batang Toru (Harangan Tapanuli).

Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sumut, Jaka Kelana Damanik mengingatkan, wilayah terdampak tersebut memang masuk dalam kategori risiko tinggi bencana banjir bandang dan tanah longsor.

Hal ini berdasarkan dokumen kajian risiko bencana nasional Provinsi Sumatera Utara tahun 2022-2026.

Menurutnya, di Provinsi Sumut, hanya Kabupaten Samosir yang masuk kategori risiko rendah bencana banjir.

Sementara wilayah di Sumut mayoritas masuk kategori kelas tinggi bencana banjir dan tanah longsor.

“Hanya Kabupaten Samosir yang masuk kategori kelas risiko rendah bencana ini, sedangkan mayoritas masuk Kelas Risiko Tinggi,” kata Jaka, seperti dimuat Kompas.com, Rabu (26/11/2025).

Dikatakannya, hal ini harus menjadi acuan penting bagi pengambil kebijakan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumut untuk menerapkan kebijakan yang dapat meminimalisir dampak bencana.

“Serta membuat kebijakan yang pro lingkungan hidup,” kata Jaka.

Jaka mengkritik narasi yang selalu menyalahkan hujan sebagai satu-satunya penyebab bencana.

Sebaliknya, fakta di lapangan menunjukkan adanya campur tangan manusia yang signifikan.

Bahkan, saat banjir datang, terlihat banyak kayu yang terbawa air. Dan jika dilihat dari citra satelit, terlihat hutan di sekitar lokasi bencana sudah gundul, jelas Jaka.

Menurut WALHI Sumut, intervensi manusia tersebut diwujudkan melalui keputusan-keputusan politik atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan atas nama pembangunan dan perekonomian.

Jaka menilai kegagalan negara dalam mengelola lingkungan hidup telah menimbulkan krisis ekologi yang berujung pada bencana ekologi.

Artinya, negara dalam hal ini pemerintah atau pengambil kebijakan berperan besar dalam bencana ekologi yang terjadi saat ini, kata Jaka.

WALHI Sumut berkali-kali menyuarakan pentingnya perhatian penuh terhadap ekosistem Batang Toru (Harangan Tapanuli), yang disebut-sebut sebagai hutan tropis terakhir di Sumut.

Wilayah ini meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.

Kerusakan ekosistem ini sangat mengancam karena kawasan tersebut kaya akan flora dan fauna, termasuk orangutan Tapanuli yang paling langka di dunia.

WALHI Sumut menduga bencana yang terjadi saat ini diperparah dengan kebijakan pemerintah yang memberikan izin kepada perusahaan di ekosistem Batang Toru.

Laju deforestasi di kawasan ini sulit dihentikan karena perusahaan-perusahaan yang beroperasi di ekosistem Batang Toru (Harangan Tapanuli) menebang pohon sambil berlindung di balik izin yang dikeluarkan pemerintah, katanya.

Diketahui, hingga Senin (14/12/2025) malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban jiwa akibat banjir dan tanah longsor di Sumatera mencapai 1.030 orang dan korban hilang sebanyak 206 orang.

Jumlah tersebut berasal dari hasil rekapitulasi korban di tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Data terakhir BNPB, ditemukan 14 korban jiwa, sehingga jumlah korban jiwa dari sebelumnya 1.016 orang pada Minggu (14/12/2025), menjadi 1.030 orang pada Senin malam.

Korban meninggal bertambah 14 orang, dari 1.016 orang pada Minggu 14 Desember lalu, kini menjadi 1.030 orang, kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers Senin (15/12/2025).