Sosok Mahyeldi, Gubernur Sumbar yang mendapat bantuan luar negeri meski pemerintah belum mengeluarkan izin

BANDASAPULUAH.COM – Inilah sosok Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah yang mengaku mendapat bantuan asing untuk penanganan bencana banjir dan longsor di wilayahnya.

Pengakuan Mahyeldi menjadi sorotan karena pemerintah belum secara resmi membuka bantuan luar negeri bagi korban bencana di Sumatera dan Aceh.

Langkah Mahyeldi serupa dengan Gubernur Aceh yang sebelumnya mengundang tim ahli dari China untuk membantu pencarian korban banjir bandang yang diduga masih berlumuran lumpur di sejumlah wilayah terdampak.

Mahyeldi mengungkapkan, negara yang mengirimkan bantuan ke Sumbar antara lain Palestina, Turki, dan Malaysia.

Bantuan dari Palestina datang melalui kantor perwakilan mereka di Inggris.

“Ada bantuan dari Palestina, dari Gaza yang kantornya di Inggris, ada juga dari Turki, bahkan datang langsung untuk memberikannya,” ujarnya di Padang, Jumat (12/12/2025).

Menurut Mahyeldi, relawan datang langsung ke Padang untuk memberikan bantuan, namun hanya mendampingi dan tidak bekerja di lapangan.

“Bantuannya bervariasi, ada kebutuhan tidur, kasur, pakaian, dan makanan,” ujarnya.

Selain warga Palestina, ada juga warga Turki asal Malaysia. Mahyeldi mengatakan, pihaknya terbuka terhadap bantuan asing.

Saat ditanya apakah Gubernur terbuka terhadap bantuan luar negeri, Gubernur mengatakan pada dasarnya bantuan luar negeri tidak akan terhambat.

“Sebenarnya kalau dibuka, kami tidak akan memblokirnya,” ujarnya.

Menurutnya, kini banyak perantau Minang di berbagai daerah yang membantu korban bencana. Para migran merasa perlu membantu saudara-saudaranya di kampung halaman.

Sebelumnya tawaran bantuan dari berbagai negara sahabat, mulai dari tim medis, penyelamat, logistik, hingga dukungan teknologi sudah siap dilancarkan, namun pemerintah Indonesia menyatakan masih mampu menangani bencana secara mandiri.

Sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono yang mengatakan Indonesia masih mampu menangani bencana Sumatera secara mandiri sehingga belum diperlukan bantuan dari luar negeri.

Senada, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan Indonesia masih mampu mengatasi bencana di Sumatera dan masih memiliki stok pangan yang cukup untuk para korban.

Prabowo juga sebelumnya mengatakan pemerintah masih mampu menangani bencana di Sumatera tanpa bantuan dari luar.

Namun keputusan pemerintah tersebut menuai kritik dan menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat, hingga pemerintah disebut terlalu egois.

Banyak yang mendesak pemerintah segera membuka jalan bagi bantuan asing untuk mempercepat proses penanggulangan bencana.

Terbaru, Istana menyatakan pemerintah tidak berniat menolak bantuan asing.

Meski demikian, Presiden Prabowo yakin pemerintahannya masih mampu menangani bencana di Sumatera secara mandiri.

Pak Presiden tidak pernah bilang ‘oh kita tidak perlu menerima bantuan luar negeri karena punya ego atau bangga’, bukan itu. Lebih-lebih karena pemerintah yakin kita masih mampu (menangani bencana di Sumatera),” tegas Staf Khusus Kepala Staf Presiden (KSP), Timothy Ivan Triyono, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (12/12/2025).

Diakui Timothy, sejumlah pemerintah daerah sempat menyatakan anggarannya habis.

Namun, kata Timotius, pemerintah telah mengatasinya dengan meningkatkan anggaran pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi.

Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) dalam rapat terbatas (di Aceh) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2 miliar per kabupaten kota dan juga untuk provinsi, kemudian Presiden memutuskan kabupaten kota diberikan tambahan anggaran sebesar Rp 4 miliar untuk setiap daerah.

“Kalau provinsi diberikan tambahan Rp 20 miliar tiap provinsi. Apa gunanya? Agar pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota bisa mempercepat penanganan korban seperti itu,” jelas Timotius.

Timothy juga mengatakan, pemerintah Indonesia tentunya sangat mengapresiasi dan mengapresiasi dukungan internasional, baik menyampaikan keprihatinan maupun memberikan bantuan.

“Tetapi sekali lagi, pemerintah masih merasa kami mampu dan kami terus berusaha. Presiden juga berkomitmen untuk mempercepatnya,” tegasnya.

“Kita punya pahlawan di lapangan, kita punya TNI, Polri, kita punya BNPB, kita punya Basarnas, kita juga punya pahlawan kesehatan, kita juga punya pahlawan listrik,” tambah Timotius.

Timothy mengatakan Indonesia hanya akan menerima bantuan luar negeri jika ada kebutuhan mendesak dan pemerintah tidak mampu menanganinya karena keterbatasan yang ada.

“Indikator perlunya bantuan luar negeri adalah jika ada kebutuhan mendesak yang sudah tidak dapat kami tangani lagi,” ujarnya.

Bantuan ini, kata Timotius, bukan hanya soal anggaran saja, tapi bisa juga karena faktor kebutuhan lainnya.

“Jika ada kebutuhan akan jasa dokter spesialis yang mungkin tidak ada di Indonesia, maka kita pasti membutuhkan bantuan luar negeri.”

“Atau ada alat-alat berat yang kita tidak punya teknologinya, tentu kita butuh bantuan luar negeri, mau tidak mau, tapi itu dalam kondisi kita tidak punya teknologinya, kita tidak punya sumber daya manusianya,” jelasnya.

Sosok Mahyeldi Ansharullah

Dilansir SURYA.CO.ID dari laman sumbarprov.go.id, Mahyeldi Ansharullah menyandang gelar adat Datuak Marajo.

Ia lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 25 Desember 1966.

Mahyeldi dikenal sebagai pendakwah dan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gubernur Sumatera Barat.

Sebelum memangku jabatan orang nomor 1 di Sumbar, ia pernah menjabat Wali Kota Padang dua periode hasil pemilu 2013 dan 2018.

Pada masa kepemimpinannya, Padang mencapai kemajuan di bidang infrastruktur, pariwisata, dan kebersihan.

Melalui pendekatan partisipatif, ia memimpin penataan tempat wisata dan pasar tradisional yang semrawut pasca gempa tahun 2009 tanpa menimbulkan gejolak.

Sebagai anak dari ayah yang menjadi buruh asuh, Mahyeldi kecil bersekolah sambil bekerja membantu orang tuanya.

Semasa kuliah di Universitas Andalas, ia terlibat dalam gerakan Islam dan terjun ke masyarakat sebagai pendakwah.

Oleh PKS, ia dicalonkan menjadi anggota DPRD Sumbar pada pemilu legislatif 2004 dan terpilih dengan suara terbanyak.

Ia menjabat Wakil Ketua DPRD Sumbar periode 2004–2009, kemudian menjadi Wakil Wali Kota Padang mendampingi Wali Kota Fauzi Bahar periode 2009–2014.

Mahyeldi menjabat Walikota Padang sejak 13 Mei 2014 setelah memenangkan pemilu 2013.

Pada pemilu berikutnya, ia terpilih kembali menjadi Wali Kota Padang periode 2019-2024. Ia menjalani masa jabatan keduanya pada 13 Mei 2019 hingga 25 Februari 2021