Terra Drone Fire Disebut Intimidasi untuk Menghancurkan Dokumen Pemetaan Lahan Kelapa Sawit di Sumatera

BANDASAPULUAH.COM – Kebakaran gedung Terra Drone menjadi sorotan tajam setelah kebakaran pada 10 Desember 2025 menciptakan salah satu tragedi industri paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, bangunan tersebut dibangun tanpa mengikuti aturan keselamatan dasar. Strukturnya yang hanya memiliki satu pintu masuk dan keluar, tangga sempit, dan tidak ada pintu darurat membuat bangunan ini menjadi jebakan. “Ini adalah bangunan yang dibangun tanpa aturan,” ujarnya.

Dalam penyelidikan awal kasus kebakaran yang memakan korban jiwa 22 orang tersebut, api diduga berasal dari ruang penyimpanan baterai litium – komponen utama armada drone Terra Drone.

Namun di tengah penelusuran tersebut, muncul jejak perusahaan di sektor pertanian. Bahwa, sebelum tragedi yang memakan korban 22 orang tersebut, Terra Drone sudah dikenal luas sebagai salah satu pionir teknologi udara untuk perkebunan kelapa sawit di Sumatera – kawasan yang telah lama menjadi jantung produksi CPO Indonesia.

Bertahun-tahun sebelum kejadian maut tersebut, Terra Drone Indonesia melalui unit Terra Agri aktif memetakan ribuan hektar perkebunan kelapa sawit di berbagai provinsi di Sumatera.

Mereka menyediakan pemetaan resolusi tinggi, sensus pohon, dan survei kondisi lahan yang digunakan perusahaan besar untuk perencanaan penanaman dan panen, prediksi tanaman, dan deteksi hama.

Kini Terra Drone masuk dalam daftar pemain penting penerapan pertanian presisi di Indonesia. “Drone memberikan gambaran detail kondisi perkebunan kelapa sawit yang tidak dapat dicapai dengan pemeriksaan manual,” tulis keterangan perusahaan.

Apakah ada hubungannya dengan banjir sumatera?

Kebakaran Terra Drone disebut-sebut merupakan bagian dari dugaan intimidasi pihak tertentu untuk menghilangkan dokumentasi terkait pemetaan lahan kelapa sawit di Sumatera.

Pasalnya, di balik bencana Sumatera terdapat warisan Terra Drone sebagai pionir revolusi pertanian presisi di jantung perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, rekam jejak pembukaan lahan kelapa sawit terus disorot pasca bencana yang memakan ratusan korban jiwa.

Keterkaitan kebakaran Terra Drone dengan bencana Sumatera juga ramai diperbincangkan di media sosial (medsos) TikTok, “Sepertinya Terra Drone diintimidasi oleh pihak tertentu hingga menghancurkan dokumennya,” tulis akun @ijat***.

“Ya, aku pasti sudah membaca gaya bermainnya,” kata @danny.

“SEKARANG MASYARAKAT LEBIH TAHU….ternyata ada kaitannya dengan PALM…OMG, beraninya kamu melakukan itu…pejabat kita,” kata @Ams***.

“Coba tebak siapa dalangnya, tidak jauh dari apa yang terjadi di beberapa tempat,” kata @Ontay***.

Makanya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung menghadiri konferensi pers, meski ada kasus kebakaran di Kejaksaan Agung, dia tetap tenang, kata @idzho83.

Motifnya, pada masa Orde Baru, saat persidangan kasus korupsi Soeharto, banyak kantor yang dibakar hingga menghilangkan barang bukti dan saksi. ucap @Fransiskasari

“Aneh bukan kenapa Pemprov DKI MW memberikan santunan kepada korban? Mungkinkah Pemprov tertekan karena menyangkut masalah besar yang ditutup-tutupi oleh pusat?” jawab @mhd nizam.

“Apakah sengaja dibakar? Agar kita tidak tahu siapa dalang mafia sawit penyebab banjir di Sumatera,” kata @chika.

“Di kelas mereka menyimpan file, mereka pasti bisa,” ucap @Akbar Firmansyah Munarfa.

“Sebentar lagi isu ini akan reda, karena data dan fakta sudah hilang. Akan ada pengalihan isu. Ini memang tahap akhir dari penyakit akut negeri ini,” kata @vienDmart.

“Ya Tuhan, ini ada hubungannya dengan kejahatan,” kata @wangs.

“Betul…baterai yang mengalami korsleting bisa berakibat buruk,” ucap @MAJU MAPAN.

“Yang pasti drone Terra punya cadangan data pemetaan. Tapi kejadian kebakaran itu seperti sabotase klasik,” kenang Kejaksaan di kawasan Blok M. Sambo CS, sekarang siapa pemainnya?” kata @meziko.

Sementara akun @Fransiskasari menilai motifnya mirip dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Soeharto. Motifnya, pada masa Orde Baru, saat persidangan kasus korupsi Soeharto, banyak kantor yang dibakar sehingga merusak barang bukti dan saksi. katanya.

Apa penyebab bencana sumatera?

Mengungkap penyebab banjir dan tanah longsor di Sumatera sangat penting agar pemerintah dapat mengambil langkah tepat untuk mencegah terulangnya bencana.

Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, siklon tropis Senyar yang membawa curah hujan ekstrem memang menjadi salah satu faktor pemicunya.

Namun di luar itu, ada aspek manusia atau keberadaan industri yang juga menjadi faktor penting. “Faktor ini harus ditelusuri untuk menemukan akar permasalahannya,” jelasnya, dikutip Kamis (11/12/2025).

Menurut dia, khusus di Sumut, terdapat tiga klaster industri yang santer disebut-sebut menjadi penyebab banjir dan longsor, yaitu industri kelapa sawit, pertambangan, dan kertas. Berdasarkan berbagai data dan temuan di lapangan, industri kelapa sawit memiliki konsesi terluas yaitu mencapai 2,018 juta hektar.

Angka tersebut baru tercatat secara resmi, selain itu masih terdapat perkebunan kelapa sawit ilegal yang diduga sering melakukan land clearing atau pembukaan lahan dengan cara menebang hutan secara sembarangan, jelasnya.

Salah satu yang terungkap adalah aksi PT Sinar Gunung Sawit Raya (SGSR) yang disebut Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu melakukan perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan seluas 451 hektare.

Pengadaan lahan ilegal seperti yang dilakukan PT SGSR harus diusut tuntas dan diproses hukum, kata Uchok.

Klaster kedua yang menjadi sorotan adalah industri pertambangan, khususnya tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources. Menurut Uchok, perusahaan tambang ini memiliki konsesi seluas 130.252 hektare.

Dari jumlah tersebut, kata dia, 40 ribu hektarenya tumpang tindih dengan kawasan ekosistem Batang Toru. Selain itu, sekitar 30 ribu hektare juga tumpang tindih dengan hutan lindung di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

Seperti diketahui, wilayah Tapanuli merupakan salah satu episentrum bencana banjir dan tanah longsor terparah di Sumut. Oleh karena itu, menurut Uchok, pemerintah harus melakukan audit menyeluruh mengenai penyebab terjadinya tumpang tindih lahan ini. “Kalau ada pelanggaran harus diproses hukumnya agar bisa menjadi pembelajaran bagi yang lain,” ujarnya.

Klaster ketiga, lanjut Uchok, adalah industri kertas. Di sini ada PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang beroperasi di sekitar wilayah Toba. Perusahaan milik Allied Hill Limited asal Hong Kong ini tercatat memiliki konsesi seluas 167.912 hektar.

Dari luas tersebut, 46 ribu hektare ditanami kayu putih dan 48 ribu hektare lainnya dijadikan lahan konservasi dan kawasan lindung. Jadi, jika melihat skala penggunaan lahan yang ditanami untuk industri kertas, luas TPL hanya 2,3 persen dari luas konsesi industri sawit.

“Jadi, pemerintah harus jeli melihat akar permasalahan sebenarnya,” ujarnya.

Uchok menekankan bahwa memahami skala relatif konsesi lahan yang digunakan oleh klaster kelapa sawit, pertambangan, dan industri kertas penting untuk mengetahui akar permasalahannya.

Ibarat suatu penyakit, pemerintah harus mampu melakukan diagnosis yang tepat agar kebijakan pemulihan yang diambil untuk mencegah terulangnya bencana dapat efektif. Menurut Uchok, pemerintah harus benar-benar tegas menindak aktivitas ilegal seperti penebangan hutan untuk industri.

Pasalnya, kegiatan ilegal seperti ini biasanya memiliki daya rusak yang jauh lebih besar karena dilakukan tanpa mengindahkan aturan.

“Jangan sampai karena ada pengusaha yang mengejar uang besar, masyarakat menjadi korban bencana,” ujarnya.