Jakarta –
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Jawa Barat menyelenggarakan LSM Summit 2025 sebagai forum koordinasi strategis antara pemerintah pusat, perangkat daerah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/ormas asing). Forum ini merupakan upaya memperkuat sinergi pembangunan sekaligus mengatasi tantangan di Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
Asisten Pemda Jabar Faiz Rahman mengungkapkan, keberadaan LSM dalam banyak hal lebih militan dalam menjangkau masyarakat dibandingkan pemerintah daerah sendiri. Untuk itu, Pemprov Jabar menginisiasi forum ini untuk memperkuat kolaborasi.
Bahkan, kehadirannya lebih militan dibandingkan pemerintah daerah itu sendiri. “Jadi kami dari Provinsi Jawa Barat hari ini mengambil inisiatif,” ujarnya di gedung UID Learning Center, Jakarta Selatan, Kamis, (11/12/20250).
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Lebih lanjut dia menjelaskan, forum ini merupakan salah satu bentuk fasilitas dari pemerintah untuk mengakomodir supply dan demand. Dimana, pemerintah menyediakan data yang dibutuhkan LSM, sedangkan kabupaten/kota menyediakan data kebutuhan daerah sehingga kedua belah pihak dapat menemukan kesesuaian program masing-masing.
“Makanya kita anggap (ini) marketplace. Supply dan demand kita fasilitasi di satu tempat, bapak dan ibu dari LSM bawa produknya apa, datanya apa yang dibutuhkan. Lalu dari kabupaten kota kita bawa datanya juga. Ini untuk memenuhi kebutuhannya,” sambungnya.
“Jadi hari ini kita dalam semangat kolaborasi, kita bekerja sama, mudah-mudahan semua bisa berpartisipasi, dan embrio-embrio yang kita lakukan hari ini, kedepannya bisa kita lakukan secara rutin,” tambah Faiz.
LSM Summit Menjadi Forum Sinergi Pemerintah Daerah dan LSM untuk Mendorong Program di Daerah Fiskal Rendah
Salah satu anggota Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tasikmalaya, Rudi menjelaskan, daerah di selatan Jabar seperti Tasikmalaya yang kapasitas fiskalnya rendah berdampak pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut, memerlukan kehadiran program LSM.
“Di wilayah Selatan (Jawa Barat) indeks desentralisasi fiskalnya rendah, IPM juga di bawah, Tasikmalaya, Cianjur, itu saja Pak. Kita di Tasikmalaya urutan ketiga paling bawah, dari bawah, dari 27, ya, posisi terbawah. IPM rendah ini, tentu kalau kita bicara program dari LSM, ini sangat membantu, ditambah dengan kondisi saat ini, rendahnya kemandirian fiskal, berkurangnya TKD, kita rugi Rp 312 miliar,” dia menjelaskan.
Lebih lanjut, Rudi menekankan perlunya arahan bagaimana menjalin kerja sama dengan LSM di wilayahnya. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan harapannya agar LSM dapat memberikan kontribusi yang lebih nyata kepada masyarakat.
“Kita tunggu LSM, LSM bisa berkontribusi lebih besar untuk kemaslahatan masyarakat kita. Kemiskinan di negara kita 10,32% pak, jadi masih sangat terbuka. Ada persoalan lingkungan hidup, persoalan sosial dan sebagainya. (Tapi) bagaimana kita memulainya, dimulai dari masyarakat kita mana saja,” pintanya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota LSM Rikolto Ratna mengatakan perlunya koordinasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengetahui permasalahan, data dan dukungan yang bisa diberikan LSM sekaligus menyesuaikan dengan jangka waktu pendanaan yang tersedia.
“Pak Tasikmalaya pak, menarik sekali. Memang kami setuju dengan apa yang bapak sampaikan, bahwa harus ada koordinasi dengan Kemendagri untuk mengusulkan permasalahannya apa, lalu datanya seperti apa, bagaimana kami bisa membantu, kemudian perlu juga dikoordinasikan ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan dari LSM SNV, Nisa, menyambut baik respon pemerintah daerah yang menginginkan program LSM tersebut hadir di wilayahnya. Menurutnya, forum strategis ini membantu mempertemukan daerah dan ormas di luar negeri mengenai kebutuhan dan prioritasnya secara lebih terkoordinasi.
“Kami sangat senang jika ada pemerintah daerah yang mau membawa program seperti itu ke daerahnya, karena ketika kami khususnya saya berkeliling Indonesia seperti itu melanjutkan perjanjian ini, dari pembuatan RKT Satu Indonesia banyak kita temui pemerintah daerah yang responnya berbeda-beda,” tutupnya.
(akn/ega)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. bandasapuluah.com tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini.






