Presiden Diminta Pecat Bahlil dan Dirut PLN Menyusul Kebohongan Soal Listrik di Aceh Sembuh 93%

KOTA ACE – Koordinator Nasional Relawan Ketenagalistrikan untuk Negeri (Kornas Re-LUN) dan Ketua Umum Ikatan Jurnalis Online (IWO), Teuku Yudhistira dengan tegas meminta Presiden Prabowo Subianto segera memecat Bahlil Lahadalia dari jabatan Menteri ESDM dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo yang jelas-jelas memberikan informasi palsu terkait pemilihan listrik di Tanah Rencong yang disebut-sebut sudah pulih 93%. Menyampaikan informasi bahwa PLN memang sudah bekerja maksimal dan tujuannya Asalkan Bos Senang (ABS). Apa yang dilakukan bapak (Bahlil dan Darmawan Prasodjo) sungguh menjijikan, kata Yudhistira, Selasa (9/12/2025).

Saya kira, tidak ada jalan lain. Presiden harus memecat Menteri ESDM dan Dirut PLN karena jelas-jelas mempermainkan masyarakat Aceh yang sedang berduka,” imbuhnya.

Diakui Yudhistira, timnya yang tersebar di wilayah Aceh Tamiang, Aceh Utara hingga Aceh Tengah, tepatnya di Takengon dan Bener Meriah, melaporkan bahwa mereka hidup dalam kondisi memprihatinkan pascabencana, apalagi listrik padam total.

“Kami memahami ini pasca mayor dan awalnya kami tidak bisa menyalahkan siapapun, termasuk PLN yang tentunya juga sedang bekerja keras memulihkan sistem ketenagalistrikan. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan Menteri ESDM mengenai kondisi kelistrikan yang hampir pulih secara keseluruhan tentu bisa menjadi hiburan bagi para korban, namun kini informasi tersebut menjadi sesuatu yang menyakitkan karena kami anggap hanya iseng saja, ”ujarnya.

Dan tentunya, lanjut Yudhis, pernyataan Bahlil di hadapan media mengenai kondisi kelistrikan di Aceh tidak lepas dari informasi yang disampaikan Darmo selaku lembaga bawahannya.

Artinya, Darmo harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang kami anggap sangat fatal tersebut. Apalagi semua platform media termasuk media sosial memberitakan informasi tersebut karena dianggap sebuah prestasi. P3BS dan pejabat lainnya,” ujarnya.

Yudhis juga mengatakan, seorang pejabat negara patut bersyukur karena sistem hukum di Indonesia tidak seperti Korea Utara yang langsung menjatuhkan hukuman mati kepada pejabat yang gagal menangani banjir.

Kalau tidak, bukankah pejabat seperti ini akan dijatuhi hukuman mati, apalagi jika berani mengerjai korban yang kini kondisinya memprihatinkan, tutupnya.

Sebelumnya, dalam jumpa pers yang digelar hari ini, Selasa (9/12/2025), Dirut PLN menyampaikan beberapa poin pernyataan, antara lain:

Permintaan Maaf dan Klarifikasi

Darmawan Prasodjo menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Aceh karena pemulihan listrik belum mencapai target 93% seperti diberitakan sebelumnya.

Diakuinya, informasi awal tidak akurat karena menghadapi tantangan teknis yang sangat sulit di lapangan.

Kondisi Terkini di Aceh

Darmawan juga menjelaskan kegagalan sinkronisasi ketenagalistrikan telah mengisolasi seluruh wilayah Aceh dari jaringan sistem ketenagalistrikan Sumatera. Penyebab utamanya adalah ambruknya enam menara transmisi Bireuen-Arun.

Hal ini terjadi akibat pelebaran sungai secara drastis (dari sekitar 80 meter menjadi lebih dari 300 meter) akibat banjir bandang yang juga menyebabkan kabel transmisi putus terbawa arus.

Sasaran Pemulihan

PLN, kata Darmawan, membutuhkan waktu sekitar lima hari ke depan untuk memulihkan sistem kelistrikan di Aceh secara menyeluruh, termasuk memastikan pasokan listrik di Banda Aceh pulih sepenuhnya.

Tim pemulihan PLN telah dikerahkan dan Darmawan Prasodjo sendiri berada di Aceh untuk memastikan penanganan dilakukan secara langsung dan cepat.

“Kami mohon maaf karena menyampaikan informasi bahwa sistem ketenagalistrikan di Aceh akan meningkat hingga 93%. Ternyata dalam prosesnya kami menghadapi kendala teknis,” kata Darmo.***