Jujur saja, jangan pastikan Anda bahagia!

BANDASAPULUAH.COM – Klaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait keberhasilan pemulihan listrik mencapai 97 persen di Aceh memicu reaksi keras dari masyarakat yang tengah berjuang melawan banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera.

Di tengah situasi yang masih ricuh, pernyataan tersebut dinilai jauh dari kenyataan di lapangan yang justru menunjukkan masih banyak daerah yang mengalami pemadaman total.

Warga di berbagai kabupaten dan kota menegaskan, rumah mereka masih gelap gulita meski pemulihan listrik disebut hampir selesai.

Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo pada 7 dan 8 Desember 2025, Bahlil menyebut persentase listrik di Aceh sudah mencapai 93 persen, bahkan sebelumnya diklaim 97 persen.

Namun ironisnya, saat laporan disampaikan, sebagian besar wilayah Aceh masih gelap gulita akibat infrastruktur listrik yang rusak.

Dari pantauan di berbagai lokasi yang dihimpun media, pemadaman listrik masih meluas dan belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang berarti.

Seperti dilansir Serambinews.com, Senin (12/8/2025) malam, aliran listrik di banyak titik di Aceh masih padam total.

Beberapa daerah seperti Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Bireuen dan Gayo Lues masih belum merasakan aliran listrik normal meski pemerintah pusat sudah mengklaim pemulihan.

Fakta tersebut jelas tak sejalan dengan pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia yang belakangan menjadi sorotan publik.

Banyak warga Aceh yang dihubungi Serambinews.com antara pukul 20.00-21.00 WIB mengaku listrik di rumahnya belum menyala.

Hilmi Irsyadi (20), warga Gampong Pango Deah, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, mengatakan, sejak Minggu pagi listrik padam total hingga Senin malam.

Hal serupa juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi Kota Bireuen, M Zubair MH, dengan mengatakan, “Malam ini seluruh Bireuen gelap karena listrik masih padam.”

Dari Gayo Lues, laporan datang dari seorang relawan bernama Syarifah Aini yang sedang bertugas di wilayah tersebut.

Aini yang tergabung dalam tim Psikososial MDMC Aceh menjelaskan, pemadaman listrik sangat menghambat aktivitas warga.

Bahkan ia harus ke Masjid Taqwa Muhammadiyah untuk mencari sinyal Starlink dan mandi sore karena listrik belum ada.

Aini menjelaskan situasi di sana dengan mengatakan, “Untungnya di Masjid Taqwa Muhammadiyah ada genset. Tapi, hanya menyala saat waktu shalat.”

Dari Aceh Besar, dosen ISBI Aceh bernama Ichsan MSn juga melaporkan kondisi serupa yang mengganggu aktivitas masyarakat.

Katanya, “Sudah mati sejak magrib. Siangnya nyala, tapi baru lima jam mati. Malah dua hari mati,” menggambarkan betapa memprihatinkannya keadaan tersebut.

Murni, dosen di kawasan Darussalam, Banda Aceh, juga mengaku listrik di kediamannya masih mati total pada malam hari.

Ia merasa heran sekaligus kecewa karena pernyataan Menteri Bahlil dinilai tidak mencerminkan kondisi sebenarnya yang dialami masyarakat.

Menurut Murni, perbedaan laporan dan kondisi lapangan yang begitu mencolok hingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai keakuratan data pemerintah pusat.

Dari Sabang, warga bernama Muhammad Nauval pun mengutarakan pendapatnya terkait pernyataan Menteri Bahlil.

Ia mengatakan, pernyataan tersebut merupakan gambaran sebagian pejabat yang saat ini melakukan komunikasi politik tanpa mempertimbangkan fakta di lapangan.

Sukma, salah satu dosen di Banda Aceh, mengungkapkan kemarahannya karena warga terdampak bencana merasa dipermainkan dengan klaim yang tidak akurat.

Ia mengatakan, masyarakat Aceh telah di-prank oleh Bahlil selama tiga hari terakhir sejak Jumat.

Kritik lebih tajam juga datang dari Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, yang mengeluarkan bantahan resmi atas klaim tersebut.

Menurutnya, apa yang disampaikan Menteri Bahlil di hadapan Presiden Prabowo tidak sesuai dengan keadaan nyata yang dialami masyarakat.

Ia menilai kesenjangan informasi ini dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat dan berpotensi mengganggu proses penanggulangan bencana.

Oleh karena itu, dia menekankan perlunya semua pihak berhati-hati dalam menyampaikan data atau kebijakan terkait penanggulangan bencana.

Muhammad MTA menegaskan, informasi yang akurat sangat penting, apalagi ketika warga berada dalam situasi sulit dan membutuhkan kejelasan serta kehadiran pemerintah yang benar-benar memahami kondisinya.

DPR meminta Bahlil tidak berbohong kepada presiden

Anggota DPR RI dari Partai Gerindra TA Khalid mengkritik laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut 97 persen listrik di Aceh menyala.

Khalid menilai laporan tersebut tidak akurat dan menuding Bahlil berbohong kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda kawasan tersebut.

“Saat ini listrik di 18 kabupaten/kota terdampak banjir dan longsor di Aceh baru 60 persen menyala. Saya minta semua menteri melaporkan data yang benar ke Presiden, jangan berbohong kepada Presiden, agar bisa mengambil kebijakan yang tepat dan benar untuk rakyat,” kata Khalid melalui telepon, Selasa (9/12/2025).

Khalid menegaskan, kebohongan dalam laporan data bisa berdampak langsung pada masyarakat dan memperlambat penanganan bencana di Aceh.

“Laporkan data sebenarnya, jangan hanya senang. Saya minta seluruh menteri tidak berbohong kepada Presiden soal banjir di Aceh,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan, jika kondisi ini dibiarkan terus menerus maka akan sangat merugikan masyarakat Aceh.

“Bisa jadi ketika dibangun shelter sementara, data aktualnya juga ikut berkurang. Ini akan mengadu domba pemimpin daerah di Aceh dengan rakyatnya,” imbuhnya.

“Kita semua bekerja untuk rakyat, jangan sampai rakyat menjadi korban dari laporan-laporan palsu yang kita sampaikan kepada Presiden,” tutupnya.

Ombudsman meminta pemerintah/lembaga melaporkan informasi yang akurat

Dari Jakarta, Ombudsman RI juga meminta seluruh instansi terkait, termasuk Kementerian ESDM dan PLN, menyampaikan informasi yang akurat, faktual, dan sesuai dengan kondisi lapangan terkait pemulihan listrik pasca bencana banjir di Aceh.

Dalam situasi darurat, keakuratan informasi sangat penting untuk menjamin kepastian masyarakat dan dapat mengambil langkah penyelamatan yang tepat.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro menegaskan, penyampaian informasi yang tidak sesuai fakta justru dapat menghambat pemulihan pelayanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat.

“Dalam kondisi bencana, masyarakat tidak membutuhkan laporan yang dibuat untuk menyenangkan pimpinan,”

Ceritakan kondisinya, apa saja yang dilakukan, apa kendalanya, dan daerah mana saja yang masih padam, kata Johanes, Senin (8/12/2025) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, Minggu (7/12/2025) di Bireuen, ia menyebut wilayah Aceh sudah menyala 97 persen dan kemarin sore targetnya mencapai 100 persen.

Namun pemantauan Ombudsman RI menemukan adanya ketidaksinkronan antara laporan dan kondisi di lapangan.

Hingga berita ini diturunkan, masih banyak wilayah yang mengalami pemadaman listrik, termasuk sejumlah wilayah di Banda Aceh yang merupakan ibu kota Provinsi Aceh.

Karena fakta yang ada tidak sesuai dengan pernyataan Menteri ESDM, pernyataan Bahlil pun menjadi bahan gunjingan di Aceh.

Ada warga yang menyebut Bahlil banyak drama, bahkan ada yang menyebut itu hanya ‘palsu’ Bahlil terhadap masyarakat Aceh yang sedang dilanda bencana besar.