Sosok Teuku Abdul Khalid, Anggota DPR yang menyebut Menteri Bahlil berbohong kepada Prabowo soal listrik di Aceh

BANDASAPULUAH.COM – Inilah sosok Teuku Abdul Khalid, Anggota DPR RI dari Partai Gerindra yang menuding Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berbohong kepada Presiden Prabowo karena menyatakan 97 persen listrik di Aceh menyala.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo pada 7 dan 8 Desember 2025, listrik di Aceh aktif 93 persen dan 97 persen.

Namun saat laporan disampaikan, mayoritas pasokan listrik di 18 kabupaten/kota terdampak banjir dan longsor tersebut masih padam.

Teuku Abdul Khalid menilai laporan tersebut tidak akurat.

“Saat ini listrik di 18 kabupaten/kota terdampak banjir dan longsor di Aceh baru 60 persen menyala. Saya minta semua menteri melaporkan data yang benar ke Presiden, jangan berbohong kepada Presiden, agar bisa mengambil kebijakan yang tepat dan benar untuk rakyat,” kata Khalid melalui telepon, Selasa (9/12/2025).

Khalid menegaskan, kebohongan dalam laporan data bisa berdampak langsung pada masyarakat dan memperlambat penanganan bencana di Aceh.

“Laporkan data sebenarnya, jangan hanya senang. Saya minta seluruh menteri tidak berbohong kepada Presiden soal banjir di Aceh,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan, jika kondisi ini dibiarkan terus menerus maka akan sangat merugikan masyarakat Aceh.

“Bisa jadi ketika dibangun shelter sementara, data aktualnya juga ikut berkurang. Ini akan mengadu domba pemimpin daerah di Aceh dengan rakyatnya,” imbuhnya.

“Kita semua bekerja untuk rakyat, jangan sampai rakyat menjadi korban dari laporan-laporan palsu yang kita sampaikan kepada Presiden,” tutupnya.

Siapa Teuku Abdul Khalid?

Teuku Abdul Khalid atau biasa disapa TA Khalid lahir pada tanggal 25 Februari 1970.

Pendidikan dari sekolah dasar hingga sarjana dihabiskan di Aceh.

Berikut sejarahnya:

SD Negeri Panjangbuya Bandar Dua Pidie Jaya (1978-1983)

SMP Negeri Tanjongan, Samalanga, Aceh Utara (1983-1986)

SMA Negeri Lhokseumawe Aceh Utara (1986-1989)

S-1 Universitas Abulyatama Aceh Besar (1989-1994)

Magister Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta (2003-2004)

Selain itu juga mengikuti pendidikan informal antara lain Leadership Academy ALGAP Jakarta (2005)

dan Workshop Best Practices Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia (2007).

Kemudian, Workshop Sinergi Peran Pelaku Hubungan Industrial dalam Peningkatan Investasi DPP IPHI dan Kementerian Ketenagakerjaan RI (2007), RUU Politik Sistem Pemerintahan Presidensial Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia, Jakarta (2008), dan Lemhannas Pendidikan Indonesia (2008).

TA. Khalid juga aktif di beberapa organisasi, yaitu:

Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe (2002-2004)

Penasihat Ikatan Dakwah Indonesia Kota Lhokseumawe (2005-2007)

Staf Ahli Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Lhokseumawe (2005-2007)

Penasihat Taliban untuk Kota Lhokseumawe (2005-2010)

Ketua DPD Partai Gerindra Aceh (2013-2022)

Wakil Ketua KONI Aceh (2015-sekarang)

Karir politiknya diawali dengan menjadi Ketua DPR Kota Lhokseumawe dari PBR (2004-2009).

Saat ini beliau menjabat sebagai Anggota DPR-RI sejak tahun 2019 mewakili daerah pemilihan Aceh II. Khalid merupakan kader Partai Gerindra dan duduk di Komisi IV.

Berikut riwayat pekerjaan selengkapnya:

Direktur PT. ILHAM Teguh (1995)

Komisaris PTIlham Prima Nusantara (1998)

Komisaris PT. Ilham Teguh (2003)

Ketua DPR Kota Lholseumawe (2004)

Komisaris PT Mustika Ilham Karya Jayasakti (2017)

Anggota DPR RI (2019-sekarang)

Bahlil Diprotes Warga Aceh

Menghadapi tuntutan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia terkait kondisi kelistrikan di Aceh, warga protes.

Pasalnya, saat laporan disampaikan pada Minggu (7/12/2025), sejumlah wilayah di Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang masih mengalami pemadaman listrik.

Warga Kabupaten Aceh Tamiang, Armiadi mengungkapkan, listrik di wilayahnya hanya menyala di titik-titik tertentu di ibu kota kabupaten.

Itu hanya beberapa jam. Mohon Menteri Bahlil melaporkan fakta sebenarnya kepada Presiden, jelas Armiadi, Senin (8/12/2025) dikutip dari Kompas.com.

Senada dengan Armiadi, Halida Bahri, warga Desa Panggoi, Kota Lhokseumawe menegaskan, desa tempat tinggalnya masih gelap gulita saat Menteri Bahlil memberikan laporannya kepada Presiden.

“Semua klaim listrik Aceh berfungsi. Itu tidak benar. Di Lhokseumawe saja yang relatif membaik, listriknya 24 jam belum menyala. Masih terputus-putus,” ujarnya.

Sementara data dari internal PLN justru memperkuat keluhan warga.

Manajer PT PLN UP3 Lhokseumawe, Husni membenarkan, pasokan listrik di wilayah kerjanya meliputi Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Utara sebenarnya baru mencapai 65 persen.

“Kami terus berupaya mempercepat perbaikan. Namun, beberapa tiang dan trafo kami tumbang dan rusak saat terjadi banjir dan longsor,” tegasnya.