Jawaban Viral: Jokowi Bukan Lulusan UGM, Roy Suryo Khawatir Pembuat AI Milik LISA Jadi Tersangka

BANDASAPULUAH.COM – Praktisi telematika Roy Suryo khawatir pembuat sistem LISA Artificial Intelligence (AI) di Universitas Gadjah Mada bisa menjadi tersangka berikutnya dalam kasus ijazah Jokowi dan keabsahannya sebagai lulusan salah satu kampus tertua di Indonesia.

LISA (Lean Intelligent Service Assistant) merupakan alat artistik yang dikembangkan oleh UGM University Services, sistem layanan terpadu satu pintu berbasis online (portal) dan offline (GIK UGM) untuk kebutuhan mahasiswa (akademik, kemahasiswaan, administrasi).

Roy mengatakan hal itu lantaran beredar video operasi LISA yang menimbulkan pertanyaan apakah Jokowi merupakan alumnus UGM. Alhasil, LISA menjawab bahwa Joko Widodo yang pernah menjadi Presiden RI memang pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, namun tidak lulus.

Mungkinkah pengembang atau pembuat LISA sendiri kini menjadi tersangka karena jawaban dari mesin LISA AI yang dibuatnya dengan jelas menyatakan bahwa Jokowi tidak lolos UGM? kata Roy dalam tulisannya yang diterima Holopis.com, Minggu (7/12/2025).

Roy menyatakan, data yang disampaikan LISA jelas merupakan hasil proyeksi dari database Universitas Gadjah Mada. Pasalnya, seluruh informasi yang diproses AI LISA diyakini berasal dari Biro Transformasi Digital dan Direktorat Kemahasiswaan UGM.

“LISA secara teknis dikembangkan oleh unit internal UGM, dan merupakan hasil kerja sama dengan pihak ketiga yaitu Botika. Basis pengetahuan LISA dibangun dari data internal UGM mengenai akademik, administrasi, informasi kampus, dan bila diperlukan data eksternal dari internet,” jelasnya.

Apalagi, kata Roy, LISA tidak dirancang untuk tujuan komersial sehingga ia meyakini sumber informasi LISA murni berasal dari database yang dikelola Universitas Gadjah Mada. Oleh karena itu, Roy yang juga alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Jurusan Ilmu Komunikasi dan Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masyarakat FK UGM ini sangat yakin, informasi yang disampaikan LISA adalah valid, bahwa Joko Widodo yang pernah menjabat Presiden RI tidak pernah tercatat sebagai lulusan kampus tersebut.

Ia juga menyinggung kasus mesin LISA yang saat ini tidak bisa digunakan karena sedang dilakukan perbaikan. Jika jawaban LISA berubah dari sebelumnya, dan menyatakan bahwa Jokowi memang lulusan UGM, namun nyatanya bukan, maka jelas hotball tersebut bisa menyasar pengembang platform AI, bahkan bisa menimbulkan implikasi hukum, yakni dugaan pelanggaran UU ITE.

“Apakah memanipulasi data atau tanggapan LISA sehingga jawabannya berubah, atau mendistribusikan kembali jawaban lama sebagai palsu atau dipalsukan? Penafsiran ini melanggar UU ITE, khususnya Pasal 32 dan 35. Karena orang yang dengan sengaja mengubah keluaran atau hasil LISA (misalnya mengedit video, teks, metadata) sehingga menghasilkan informasi palsu atau berbeda dari aslinya, kemudian menyebarkannya sebagai ‘hasil resmi LISA’ jelas-jelas melibatkan manipulasi atau pemalsuan informasi elektronik sebagaimana dilarang dalam Pasal 32 dan-atau 35 UU ITE,” kata Roy Suryo.

Dengan demikian, berdasarkan informasi yang diberikan mesin kecerdasan buatan UGM, serta hasil penelitian ilmiah materi ijazah Joko Widodo bersama dua rekannya, yakni Tifauziyah Tyassuma dan Rismon Hasiholan Sianipar, semakin terkonfirmasi bahwa Jokowi tidak pernah lulus dari UGM, dan gelar Sarjana Fakultas Kehutanan yang dimilikinya palsu.

Kalaupun hasil kajian ilmiahnya salah, dan ternyata Jokowi benar-benar memiliki ijazah asli yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada (UGM), maka Presiden ke-7 RI itu hanya perlu dengan bangga menunjukkan ijazah tersebut ke publik, seperti yang dilakukan sejumlah pejabat lainnya.

Kesimpulannya, kasus ijazah Jokowi yang secara teknis terbukti 99,9% palsu semakin kontroversial dan memakan banyak korban. “Ini semua terjadi karena ketidakjujuran dan kenegarawanan seseorang yang dengan mudah bisa memberikan bukti, sekalipun asli, seperti Hakim Konstitusi Arsul Sani atau bahkan Barack Obama dalam kasus ‘Akta Kelahiran’, tanpa harus repot membayar pengacara, relawan atau preman,” pungkas Roy.