Menteri Seperti Apa Dia? Mundur!

BANDASAPULUAH.COM — Mantan Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Susno Duadji melontarkan kritik paling keras yang pernah disampaikan mantan petinggi polisi terkait bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, beberapa waktu lalu.

Menurut Susno, bencana ini bukan disebabkan oleh alam, melainkan akibat dari perilaku manusia yang serakah dan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Susno mengatakan penggundulan hutan dan pertambangan secara besar-besaran menjadi penyebab utama bencana yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor sehingga desa-desa lenyap ditelan lumpur, jutaan meter kubik kayu terbawa arus, meninggalkan pemandangan yang memilukan.

Dengan suara yang terdengar meluap-luap haru, dalam acara On Point di Kompas TV, Jumat (5/12/2012), Susno menyebut hujan adalah anugerah Tuhan.

“Tetapi ini adalah bencana yang disebabkan oleh ulah manusia—karena hutan ditebang oleh orang-orang yang tamak,” katanya.

Susno mengaku geram dan marah mendengar pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait bencana ini saat dipanggil DPR.

Sebab, Susno menyebut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni belum mau menyebutkan nama 20 perusahaan pemegang izin yang akan dicabut dan menunggu arahan Presiden.

“Tidak lumrah kalau seorang menteri bilang begitu. Kenapa tidak lumrah? Itu tanggung jawab teknisnya. Jangan tanggung jawab ke presiden,” kata Susno.

Sebab, kata dia, sebagai menteri, Raja Juli merupakan asisten presiden dan diberi kewenangan tersebut.

Susno menilai, saat Raja Juli mengeluarkan izin tersebut, ia tidak memberitahu Presiden atau tidak mendapat izin dari Presiden.

“Presiden punya banyak tugas. Urusan teknis kehutanan sudah diserahkan ke menteri. Dia yang menandatangani, dia yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Oleh karena itu, Susno mengkritik Raja Juli yang menolak permintaan DPR mewakili rakyat.

Ada ribuan korban. Wajar jika DPR meminta data tersebut kepada Menteri Kehutanan. Jawabannya, tidak perlu izin presiden dulu, kata Susno.

“Menteri macam apa dia? Kalau semua menteri seperti itu, sungguh buruk bagi kita. Kasihan presiden.

Presiden itu sedikit presiden, jangan lempar masalah ke presiden. Dia adalah asisten presiden dan harus bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab, kata Susno.

Menurut dia, Raja July harus menjelaskan kepada masyarakat dan DPR.

“Kalau merasa bersalah, mundur saja. Melihat ada bencana, pasrahlah jawabannya. Tanggung jawab sosial itu satu, mundur. Lalu ada tanggung jawab hukum. Kalau ada pelanggaran hukum ikuti norma hukum yang berlaku,” jelas Susno.

Apalagi, Susno menyebut dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo sudah secara tegas menyatakan akan memberantas pencuri uang negara.

Makanya hal ini perlu didalami, benar atau tidaknya izin tersebut. Memang secara formal izin tersebut ada, namun apakah izin yang diberikan tersebut sesuai dengan ketentuan atau tidak. Apakah berbahaya bagi masyarakat atau tidak? Mereka semua ahli dalam pelayanan. Pakar teknis di bidang perkayuan, kata Susno.

Jika staf memberi nasihat agar izin tidak diberikan karena berbahaya, menurut Susno, besar kemungkinan keputusan pemberi izin berbeda dengan pandangan staf.

“Misalnya ada saran dari pegawainya pak, jangan keluarkan izin di sana. Bahaya tapi mereka tetap nekat mengeluarkannya.

Kita harus bertanggung jawab, kata Susno.

Menurut Susno, pengusutannya tidak sulit, karena ada izinnya, ada aturannya, ada ketentuan teknisnya, ada pemilik kayunya, dan ada pejabat yang menandatanganinya.

“Pencuri tidak selalu membawa kayu. Pencuri bisa bersembunyi di balik izin. Itu semua bisa dilacak,” jelasnya.

Dia meminta Polri, Kejaksaan, KPK, dan PPATK bersatu.

“Jangan hanya jadi satgas. Ini jadi ‘korban nasional’. Ribuan nyawa hilang. Jangan hilang begitu saja seperti kasus-kasus sebelumnya,” ujarnya.

Susno menyoroti pejabat di Jakarta yang mengeluarkan izin penebangan hutan tanpa memahami kondisi di lapangan.

“Masyarakat yang menandatangani izin itu duduk-duduk di ruang AC di Jakarta. Mereka tidak turun ke lapangan. Jutaan meter kubik kayu hanyut, mereka kaget,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemilik kayu gelondongan yang kini berserakan di sungai dan permukiman bukanlah sebuah misteri.

“Kayunya tidak mungkin ajaib. Ada pemiliknya, ada izinnya, ada yang menebangnya,” tegasnya.

Dengan suara gemetar, Susno mengaku sakit hati dengan pernyataan sejumlah pejabat yang menurutnya tidak punya empati.

“Ada pejabat yang bilang bencana ini hanya menakutkan di media sosial. Ada yang bilang kayunya bukan dari illegal logging tapi kayu busuk yang sudah roboh. Di mana otaknya?”

Di tengah masyarakat yang kehilangan keluarga, harta benda, dan tanah leluhur, pernyataan ini ibarat garam di luka.

“Ribuan orang meninggal. Masih banyak yang hilang. Masyarakat teriak-teriak. Kenapa jawabannya kayu busuk? Sakit sekali,” kata Susno.

Susno mengingatkan, warga sekitar hutan tidak pernah menikmati manfaat eksploitasi.

“Masyarakat di sana miskin. Cuma dapat debu. Dapat bahaya. Hutan itu hutan adatnya. Hartanya. Tapi yang nikmati itu orang-orang yang rakus,” kata Susno.

Ia menegaskan, hutan merupakan amanat konstitusi untuk mensejahterakan rakyat, bukan kelompok tertentu.

Menurut Susno, Presiden Prabowo telah memberikan sinyal kuat untuk memberantas pencuri negara.

Bagi Susno, ini momen emas penegakan hukum.

“Kalau Presiden bilang akan memberantas maling negara, ini lampu hijau bagi aparat. Jangan takut. Tegakkan hukum.”

Dengan nada getir, ia menutup penjelasannya dengan mengatakan bahwa ia dan banyak orang kini menangis.

“Kami hanya bisa bersuara. Kami tidak punya kekuatan apa pun. Tapi negara ini punya rakyatnya sendiri. Dan rakyatnya menangis sekarang,” ujarnya