Luhut hanyalah dongeng! – Jaringan RakyatPos

Ah, itu hanya dongeng dari Luhut. “Menenangkan suasana saja,” kata LHK, sapaan akrab La Ode Hasanuddin Kansi, saat berbincang dengan Monitorindonesia.com di kawasan Jakarta Timur (Jaktim), Selasa (2/12/2025) malam.

Bukan tanpa alasan LHK berpendapat demikian, pasalnya PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Bandara Morowali kini menjadi perbincangan hangat usai disorot Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut absennya pejabat negara seperti petugas Bea dan Imigrasi bahkan untuk lalu lintas penerbangan internasional.

LHK menjelaskan, Bandara IMIP dibangun saat Luhut masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

Lulut pun mengaku bandara itu dibangun atas campur tangan dirinya sendiri. Dimana bandara ini terintegrasi dengan kawasan industri PT IMIP yang memiliki portofolio industri investasi Tiongkok.

Bandara bisa dijadikan tempat transaksi barang ilegal karena tidak memiliki petugas Bea dan Imigrasi, lanjut LHK.

Banyak spekulasi di media sosial bahwa bandara yang disebutkan Menteri Pertahanan Sjafrie adalah bandara di IMIP. Pernyataan tersebut kebetulan disampaikan Sjafrie usai menyaksikan Latihan Pertahanan Terpadu Tahun 2025 yang digelar TNI dan personel lainnya di Morowali, Sulawesi Tengah, pada 20 November 2025.

LHK kemudian meminta Presiden dan Menteri Pertahanan Sjafrie tidak perlu takut dan mengambil tindakan tegas agar tidak ada lagi permasalahan kenegaraan di dalam negeri. Padahal, kata dia, persoalan Bandara IMIP ini mencuat dan diungkapkan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin saat sidak intensif di kawasan tersebut.

Menteri Pertahanan Sjafrie yang juga Ketua Harian Dewan Pertahanan Negara (DPN) dan Pengawas Tim Penguasaan Kawasan Hutan (PKH) saat ini fokus mengamankan wilayah terkait pertambangan, khususnya di kawasan obyek vital nasional seperti Bandara PT IMIP yang letaknya dekat dengan jalur laut strategis (ALKI II dan III).

Sjafrie mengungkapkan maraknya pola pelanggaran di sektor pertambangan, dimana sejumlah pihak memanfaatkan celah hukum untuk mencari keuntungan pribadi.

“Menteri Pertahanan menegaskan, berbagai cara dan strategi terus bermunculan dari kelompok kepentingan yang sengaja berupaya mengeksploitasi kekayaan negara, sehingga perlu upaya pengendalian yang konsisten dan terukur,” tegas LHK lagi.

Apakah kamu mengangkat tubuhmu?

Luhut Binsar Pandjaitan turun tangan langsung dengan memberikan penjelasan panjang lebar terkait kontroversi Bandara IMIP yang belakangan ramai diperbincangkan.

Luhut menegaskan, hilirisasi menjadi kunci utama pengembangan kawasan industri, termasuk Morowali. Kebijakan ini bukan keputusan instan, melainkan gagasan yang sudah direncanakannya sejak tahun 2001, saat menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

“Sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, saya bertugas merencanakan dan mengembangkan investasi nasional selama kurang lebih sebelas tahun. Sejak awal, kami melihat perlunya perubahan besar agar Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih baik dari sumber daya yang kita miliki,” kata Luhut.

Pengembangan kawasan industri Morowali yang dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan diresmikan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan tonggak penting hilirisasi. Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada ekspor bahan mentah.

Mendatangkan investor asing bukan perkara mudah. Namun Luhut mengatakan, setelah mempelajari kesiapan berbagai negara, saat itu hanya China yang siap dan mampu memenuhi kebutuhan investasi, pasar, dan teknologi Indonesia.

Atas izin Presiden Joko Widodo, saya bertemu dengan Perdana Menteri Li Qiang untuk menyampaikan permintaan Indonesia agar Tiongkok berinvestasi dalam pengembangan industri hilir, kata Luhut.

Keputusan ini bukannya tanpa risiko. Luhut mengaku Presiden Joko Widodo awalnya sempat khawatir karena Indonesia berpotensi kehilangan nilai ekspor bijih nikel. Namun setelah melalui diskusi mendalam, Luhut meyakinkan manfaat hilirisasi akan terlihat jelas dalam beberapa tahun ke depan.

Selanjutnya salah satu yang menarik adalah pembangunan Bandara Khusus IMIP. Luhut menjelaskan, izin pembangunan bandara ini diberikan sebagai fasilitas bagi investor yang menanamkan modalnya pada proyek hilir di Morowali.

“Kalau mereka berinvestasi sekitar US$ 20 miliar (sekitar Rp 310 triliun dengan asumsi kurs Rp 15.500), wajar jika mereka meminta fasilitas tertentu sepanjang tidak melanggar peraturan nasional,” jelasnya.

Luhut menegaskan, izin khusus yang diberikan kepada Bandara IMIP hanya untuk melayani penerbangan domestik. Artinya, bandara ini tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Saat itu, kami tidak pernah mengizinkan bandara di Morowali atau Teluk Weda menjadi bandara internasional, kata Luhut.

Luhut menjelaskan hilirisasi nikel diawali dengan terhentinya ekspor bijih yang sebelumnya hanya menghasilkan sekitar US$ 1,2 miliar (sekitar Rp 18,6 triliun) per tahun. Kini, hilirisasi menghasilkan produk bernilai tambah seperti baja tahan karat, prekursor, dan katoda yang digunakan di berbagai industri global.

Tahun lalu, ekspor sektor ini mencapai US$ 34 miliar (sekitar Rp 527 triliun) dan akan meningkat menjadi US$ 36-38 miliar (sekitar Rp 558 triliun – Rp 589 triliun) pada tahun ini, dan menjadi salah satu faktor dalam menstabilkan perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global, jelas Luhut.

Luhut menegaskan, dalam setiap kerja sama investasi strategis, terdapat sejumlah ketentuan yang ditetapkan untuk memastikan investasi tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia.

Ketentuan ini berlaku untuk semua mitra internasional, termasuk Tiongkok, dan menjadi dasar setiap proses negosiasi.

Ketentuan tersebut antara lain: penggunaan teknologi terbaik: Investor wajib menggunakan teknologi ramah lingkungan; pemanfaatan tenaga kerja lokal; investor harus memprioritaskan pekerja Indonesia; pengembangan industri terpadu dari hulu hingga hilir; setiap investasi harus berkontribusi terhadap pengembangan industri terpadu.

Sementara terkait berbagai tudingan miring, Luhut menantang semua pihak yang meragukan keputusannya untuk datang kepadanya dengan membawa data. Luhut menegaskan, dirinya tidak berpihak pada China atau Amerika, melainkan berpihak pada Indonesia.

Oleh karena itu, jika ada pihak yang menuding Presiden Joko Widodo mengambil keputusan ini secara sepihak, saya tegaskan koordinasi penuh dilakukan oleh saya, tegasnya.

Dengan penjelasan tersebut, Luhut berharap polemik Bandara IMIP bisa diluruskan. Investasi di Morowali, dengan segala kontroversinya, merupakan bagian dari strategi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang berdaya saing di kancah global.