ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
– Temuan Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin tentang adanya ‘negara di dalam negara’ di kompleks industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah menjadi sorotan banyak pihak.
Apalagi di kawasan itu terdapat bandara yang bebas beroperasi.
Tidak ada kehadiran aparatur negara sama sekali, baik Bea Cukai maupun Imigrasi di bandara yang diresmikan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) pada 2018 lalu.
Aktivis sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu angkat bicara.
Melalui status Twitternya @msaid_didu pada Kamis (27/11/2025), Said Didu menyebut langkah yang dilakukan Sjafrie Sjamsoeddin merupakan upaya penyelamatan perampokan sumber daya alam.
‘Operasi militer’ itu disebutnya harus dilakukan di sejumlah daerah lain, seperti Teluk Wade, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan lain-lain.
“Operasi Militer penyelamatan sumber daya alam yang dilakukan di Bangka dan Morowali diperkirakan dapat menyelamatkan ratusan triliun perampokan sumber daya alam dan perlu dilanjutkan ke daerah lain seperti Teluk Wade, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dll,” tulis Said Didu pada Kamis (27/11/2025).
Said Didu juga mengatakan, ‘Operasi Militer’ yang dilakukan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap berbagai kerugian yang dilakukan Jokowi.
Ia semakin yakin dengan pernyataan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu.
Negara ini dikatakan membutuhkan waktu hingga satu abad untuk memperbaiki kerusakan alam akibat pertambangan.
“Setiap hari kerusakan yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi semakin terbuka,” tulis Said Didu.
Atas dasar itu, semakin pasti apa yang disampaikan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo bahwa dibutuhkan waktu 100 tahun untuk memperbaiki kerusakan tersebut, dia menekankan.
Pernyataan Said Didu disambut baik banyak pihak.
Beragam pendapat memenuhi kolom komentar postingan tersebut.
@jansuspendbgst: Masih tidak adil. Wah, atas dasar politik kekuasaan, kita terus mengincar dosa-dosa Jokowi, tapi rakyatnya sendiri yang bajingan malah diabaikan begitu saja. Contoh plg baru: Gubernur Sultra yang rakyatnya membuka 3 hektar hutan babat untuk rumah pribadi, dibiarkan saja. Gubernur Pati dan orang-orang Gerindra diabaikan begitu saja.
@Jelajah513: Hentikan kerusakan dengan mengosongkan “isi tas” Mulyono dan keluarganya. Selama mereka kuat dengan dana… mereka akan terus berkembang biak sebagai alat untuk merusak sistem negara.
@soepardji36057: Setiap kejadian pasti mempunyai penyebab awalnya… banyak orang lebih memilih memperbaiki keadaan setelah kejadian, dibandingkan menyusun rencana kerja yang kompeten
@Boediantar4: Semoga akal sehat negeri ini tidak membiarkan fufufafa yang di bawah standar terus berlanjut/memperparah kerusakan yang dilakukan oleh ayah mereka.
@Kinkin18051341: Bodoamat, yang penting misi berhasil membuat tikus-tikus China bebas mencuri wilayah Indonesia dan tambang emas dll. Puluhan ribu triliun rupiah per tahun selama sepuluh tahun terakhir, terus tanpa pajak, mendapat fee, didukung Presiden RI
@Pencipta Saya: Kemerdekaan Indonesia hanya diperuntukkan bagi kelompok elit yang tiba-tiba senang dengan sifat borjuis… Indonesia harus dibenahi kembali jika ingin merdeka 100 persen.
@Andy34995091042: Yang miris, Presiden TNI & Polri tetap melindunginya meski kerugiannya sudah melebihi kerugian para firaun.
@bang_habul: Perbuatan 1 orang tapi bikin ribet se-Indonesia. Tiba-tiba Anda akan dijajah kembali oleh negara lain
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. bandasapuluah.com tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini.
