– Pengamat militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menilai kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang tidak memiliki bea cukai, imigrasi penerbangan, dan keamanan militer berdampak besar pada kesenjangan lalu lintas barang dan orang dari Bandara IMIP ke luar Indonesia selama lima tahun terakhir.
Oleh karena itu, Menhan menyampaikan pesan yang kuat agar negara tidak tinggal diam terhadap wilayah-wilayah strategis yang ‘lolos’ dari kendali negara,” kata Selamat kepada Monitorindonesia.com, Rabu (26/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
Jadi, kata Daia, pelatihan TNI di sana memperkuat kesan bahwa keberadaan peralatan tersebut sangat penting. Dengan demikian, IMIP tidak lagi berfungsi sebagai bandara industri. “Kalau perlu bisa juga dijadikan pangkalan udara,” jelasnya.
Selamat juga tak memungkiri, Bandara IMIP dibiarkan tanpa aparatur negara pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Ia menilai Jokowi mengabaikan kedaulatan negara. Nah, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hal itu akan berubah. Itu sebabnya TNI dikerahkan untuk melindungi industri strategis dengan tiga pertimbangan.
Pertama, adanya ancaman geopolitik eksternal. Kedua, Indonesia merupakan pusat rantai pasokan global nikel, baterai, dan energi transisi, ujarnya.
Alasan ketiga, rivalitas Amerika Serikat dan China semakin kuat dan berdampak pada Indonesia. Perang, kata Selamat, bukan lagi soal pendaratan pasukan. Namun, hal ini dapat dilakukan melalui chip, mineral penting, dan logistik. “Infrastruktur industri besar dapat menjadi sasaran tekanan, sabotase, atau serangan siber,” jelasnya.
Menurut dia, pengerahan puluhan ribu tentara ke sektor industri strategis bukanlah hal yang salah. Secara doktrinal, kegiatan ini termasuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, OMSP mencakup pengamanan objek vital nasional dan strategis, bantuan pengamanan kepada instansi lain, dan perlindungan aset negara dari serangan atau teror luar.
Jadi, secara hukum pengerahan TNI untuk mengamankan industri strategis tidak menyimpang. Apalagi jika objeknya (yang perlu diamankan) adalah kilang minyak, pembangkit listrik, smelter strategis, bandara logistik, atau kabel komunikasi bawah air, jelas Selamat.
Pengerahan militer untuk melindungi aset strategis milik negara tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. Amerika Serikat, Singapura, dan Arab Saudi juga menerapkan kebijakan serupa.
“AS melalui Garda Nasional menjaga jaringan pipa dan jaringan energi penting. Arab Saudi mengerahkan militer untuk menjaga instalasi minyak Aramco. Sementara SAF Singapura menjaga infrastruktur air dan telekomunikasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga melakukan sidak di kawasan penambangan liar di Bangka Belitung pada 19 November 2025. Tambang ilegal juga banyak ditemukan di Morowali, Sulawesi Tengah.
Keterlibatan TNI dalam pemberantasan penambangan liar merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, Prabowo membentuk Satgas Penguasaan Kawasan Hutan untuk lahan kelapa sawit (PKH).
Tugas Satgas PKH juga mencakup perbaikan tata kelola pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di kawasan hutan. Tujuan akhir pembentukan gugus tugas ini adalah untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Apalagi, Prabowo mengungkapkan, terdapat sekitar 1.000 lokasi penambangan liar yang beroperasi di wilayah Babel dan Morowali.
Akibat aktivitas penambangan tanpa izin dan praktik penyelundupan, Indonesia diperkirakan kehilangan hingga 80 persen produksi timah nasional, kata Kepala Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Freddy Ardianzah.
Diketahui, Latihan Terpadu TNI Tiga Dimensi Tahun 2025 yang digelar di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada 20 November di Morowali, Sulawesi Tengah, lebih dari sekadar latihan bersama biasa.
Namun latihan ini merupakan kali pertama Bandara IMIP bisa dimasuki pejabat negara. Sebanyak 26.998 prajurit dikerahkan dalam latihan terpadu ini.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turut hadir dan memantau langsung pelatihan terpadu tersebut. Sjafrie kemudian mengatakan, ada situasi yang tidak normal di bandara karena tidak ada pejabat negara yang hadir di sana.
“Pencegatan ini dilakukan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di sebuah bandara yang tidak ada pejabat negara yang bertugas di bandara tersebut. Ini anomali di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Sjafrie di Morowali, Sulawesi Tengah saat itu.
“Peraturan harus kita tegaskan, namun ternyata masih terdapat celah yang mengancam kedaulatan ekonomi bahkan dapat mengganggu stabilitas nasional,” imbuhnya.
Bandara IMIP diresmikan pada tanggal 3 Oktober 2019 yang bertepatan dengan hari jadi kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, bandara ini merupakan bandara khusus yang melayani rute domestik dan dikelola oleh pihak swasta. Pesawat Airbus A-320 bisa mendarat di sana.
Keberadaan Bandara IMIP pada awalnya diharapkan dapat menunjang kinerja perusahaan dan mempersingkat waktu perjalanan. Namun, kini muncul persepsi bahwa bandara yang dikelola perusahaan tambang nikel itu ilegal.
Sebab, pekerja yang bekerja di PT IMIP banyak yang merupakan pekerja asing. Mayoritas berasal dari Tiongkok.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. bandasapuluah.com tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini.
