Sosok Ahmad Ali yang Bilang Soal Ijazah Jokowi Direkayasa Demi Jabatan Cawapres Prabowo, Sindir PD?

BANDASAPULUAH.COM – Begitulah sosok Ahmad Ali, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi sengaja diortel demi memperebutkan posisi calon wakil presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 mendatang.

Pernyataan Ahmad Ali itu menanggapi sindiran politikus Partai Demokrat Benny Kabur Harman saat rapat di DPR yang menyinggung soal ijazah palsu Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, Benny K Harman secara tidak langsung membandingkan Jokowi dengan Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani yang berani menunjukkan ijazahnya secara terang-terangan ketika isu ijazah palsu menerpa dirinya.

Benny menyinggung persoalan ijazah palsu ketika berbicara soal sertifikasi guru yang rawan disalahgunakan, seperti dipalsukan.

Sambil memuji Arsul, Benny menyebut sosok lain yang juga tengah menangani persoalan ijazah palsu.

“Ada teman saya Pak Menteri yang dituduh punya ijazah palsu. Iya teman baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan acara dan menunjukkan ijazah aslinya. Tidak seperti yang lain,” kata Benny.

Ali menilai sindiran Benny merupakan serangan terhadap Jokowi.

Menurutnya, ada oknum di balik persoalan ijazah Jokowi yang kini menjadikan penggugat Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka pencemaran nama baik.

Tujuan pengungkit isu ijazah Jokowi adalah untuk memperebutkan posisi calon wakil presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2025.

“Ada sebuah orkestra.”

“Kalau kita melihat politik, apa yang pada akhirnya berujung pada persaingan wakil presiden, siapa yang akan menjadi saingan Gibran untuk wakil presiden?”

Jadi jika ada yang merasa terganggu dengan kemunculan Mas Gbran sebagai calon wakil presiden dan menungganginya, tidak salah juga.

“Seperti yang dikatakan Pak Prabowo, ada yang bertanggung jawab, ada yang membiayai, dan ada masalah yang sudah lama ya, sudah lama,” kata Ali usai memberikan arahan pada Rakorda PSI Kepulauan Riau (Kepri) di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (22/11/2025) malam.

Banyak yang menafsirkan pernyataan Ahmad Ali merujuk pada sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berpeluang besar menjadi calon wakil presiden.

Analisa pengamat politik Agung Baskoro mengatakan, secara kualitatif sulit dipungkiri persoalan ijazah erat kaitannya dengan Partai Demokrat.

Jadi misalnya ada Mas Roy Suryo, eks Demokrat. Lalu kini kuasa hukumnya, Mas Denny Indrayana, juga mantan Demokrat.

“Kebetulan atau tidak, persoalan ini kita pantau secara jelas dan tegas agar masyarakat mempunyai sesuatu, saluran politik yang jelas ketika membahas masalah diplomasi, kok mendekati yang biru,” kata Agung saat berbicara di acara Sapa Indonesia Malam, Senin (24/11/2025).

Di sisi lain, Agung juga menghitung perolehan suara elektoral Gibran, serta AHY yang kerap dikaitkan dengan posisi cawapres Prabowo pada Pilpres 2029 mendatang.

“Secara kuantitatif, kalau melihat banyak survei, Mas Gibran masih mendominasi kalau soal wakil presiden.”

Namun Mas AHY juga tidak boleh dianggap remeh karena bobot elektoralnya semakin meningkat. Apalagi dia Ketua Umum Partai Demokrat, kata Agung.

Pada akhirnya, menurut Agung, dua nama yang muncul dari hiruk pikuk isu ijazah palsu Jokowi, yakni Gibran dan AHY, harus unjuk gigi di posisinya masing-masing, di pemerintahan, dan di kancah politik di luar Istana.

“Ini semacam beauty kontes (pamer) menurut saya. Pak Prabowo akan lihat apakah Mas Gibran tangguh dalam soal ijazah, dengan keluarga Solo. Sebaliknya, misalnya Mas AHY atau dengan Partai Demokrat, di tanda kutip, dia bisa melihat situasi di luar itu, artinya menunjukkan kinerjanya. Oke, menjaga ijazahnya ya, tapi apakah itu benar-benar bisa menjadi antitesis dari Mas Gibran dalam konteks berbicara tentang kinerjanya sebagai Menko Infrastruktur Daerah,” ujarnya.

Lalu siapakah Ahmad Ali?

Wakil Ketua DPP Partai NasDem Ahmad Ali.

Wakil Ketua DPP Partai NasDem Ahmad Ali. (Kompas.com)

Ahmad Ali lahir di Wosu, Sulawesi Tengah, 16 Mei 1969.

Ia menyelesaikan pendidikan SD hingga SMA di kampung halamannya di Morowali. Ali memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Palu pada tahun 1997.

Sebelum terjun ke dunia politik, Ali adalah seorang wirausaha.

Mantan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Palu ini pernah menjabat sebagai direktur di sejumlah perusahaan.

Berdasarkan laman resmi DPR RI, beliau memiliki pengalaman sebagai Direktur PT Graha Mining Utama, PT Graha Agro Utama, PT Graha Istika Utama, dan PT Tadulako Dirgantara Travel.

Kesuksesannya sebagai wirausaha mengantarkan Ali menjadi anggota Dewan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tengah.

Pada tahun 2009, ia mengadu nasib di panggung politik dengan mengikuti pemilu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Moroawali.

Ia berhasil lolos dan menjabat sebagai anggota DPRD Morowali periode 2009-2014. Karir politik Ali terus berlanjut.

Pada tahun 2014, ia mengikuti pemilu sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasdem yang mewakili daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tengah.

Pasangan nomor urut 1, Ali masuk Parlemen sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019, setelah mengantongi sekitar 8 persen dari total suara sah di daerah pemilihan tersebut.

Ali kembali meraih kesuksesan pada pemilu 2019.

Masih di bawah bendera Partai Nasdem, ia memperoleh 152.270 suara dari dapil Sulawesi Tengah dan lolos ke Senayan sebagai legislator periode 2019-2024.

Saat ini Ali menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan.

Di Nasdem sendiri, Ali memegang jabatan bergengsi.

Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Tengah periode 2013-2018.

Kemudian, pada November 2019 hingga kini, ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum partai pimpinan Surya Paloh itu.

Ali juga menjabat Ketua Fraksi Nasdem DPR RI sebelum digantikan Roberth Rouw pada Februari 2022.

Terbaru, Ahmad Ali menyeberang ke PSI dan menjabat sebagai Ketua Harian PSI periode 2025-2030 pada Jumat (26/9/2025).