Pertimbangan Rois Syuriyah PBNU Minta Gus Yahya Mundur, Singgung Zionisme dan Pelanggaran Tata Kelola Keuangan

BANDASAPULUAH.COM – Rapat Harian Syuriyah meminta Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mundur dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ada sejumlah pertimbangan ketika keputusan ini diambil.

Pertama, keputusan mengundang pihak-pihak yang terkait dengan Zionisme Internasional ke Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber pembentukan kader-kader tingkat tinggi NU. Langkah tersebut dinilai melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.

Dan bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama, demikian bunyi berita acara Rapat Harian Syuriyah PBNU yang ditandatangani Rais PBNU Aam Miftachul Akhyar, Jumat 21 November 2025.

Rois Syuriyah memandang, pelaksanaan AKN NU dengan mengundang narasumber terkait Zionisme Internasional memenuhi syarat pemberhentian. Hal itu diatur dalam Pasal 8 huruf a Peraturan Persatuan NU Nomor 13 Tahun 2025 tentang, Pemberhentian Fungsionaris, Penggantian Antarwaktu, dan Pemindahan Fungsi Jabatan.

Yang mengatur, pemberhentian pejabat tersebut tidak dilakukan secara terhormat karena yang bersangkutan melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik perkumpulan, demikian bunyi berita acara acara tersebut.

Rois Syuriyah juga menilai tata kelola keuangan di lingkungan PBNU terindikasi pelanggaran hukum syariah. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga NU dan Peraturan Perkumpulan NU yang berlaku.

“Dan akan berdampak berbahaya bagi keberadaan Badan Hukum Persatuan Nahdlatul Ulama,” bunyi isi surat tersebut.

Rois Syuriyah memberi waktu tiga hari bagi Gus Yahya untuk mengundurkan diri. Jika tidak, Gus Yahya akan diberhentikan.

“Jika dalam waktu tiga hari tidak mengundurkan diri, maka Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH.Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,” demikian bunyi berita acara acara tersebut.

Rapat dilaksanakan di Hotel Aston City, Jakarta, Kamis 20 November 2025. Rapat dihadiri 37 dari 53 orang.