Kasus Kereta Cepat Whoosh, Mantan Pimpinan KPK Sebut Jokowi Layak Diusut

BANDASAPULUAH.COM – Mantan Ketua KPK Haryono Umar menegaskan, mantan Presiden RI Joko Widodo sebaiknya dipanggil KPK terkait kasus kereta cepat Whoosh.

Demikian disampaikan Haryono Umar kepada pantauindonesia.com, Jakarta, Rabu (19/11).

Dia mengatakan, alasan pemanggilan tersebut karena pesanan awal proyek kereta cepat Whoosh datang dari presiden.

“Perintah awal dari Presiden (Jokowi). Artinya, kalau tidak ada perintah presiden, hal itu tidak mungkin terjadi. Jadi sumber informasi pertama dari presiden pertama. KPK harus berani karena di negara kita ada aturan hukum, artinya untuk mendapatkan informasi ada kewajiban. Misalnya Jusuf Kalla dan Boediono juga dimintai keterangan, saksi di persidangan, apalagi sekarang dia sudah bukan presiden lagi, tidak lagi. Itu dia. susah minta keterangan,” kata Haryono Umar.

Katanya, mark up itu sangat mudah dilacak karena aslinya Jepang, tapi beralih ke China.

KPK harusnya mulai dari draft awal, disitu ada pembahasan draft awal, mulai dari perintah presiden, lalu perintahnya, apa visi dan misinya. “Harus ada ketua tim, dokumen harus lengkap dan masih baru,” tambah Haryono Umar.

“Informasi yang beredar di masyarakat disebut mark-up, yaitu korupsi yang biasa dilakukan dalam pengadaan barang. Mark-up ini jumlahnya triliunan, bukan miliaran. Artinya sangat mudah ditelusuri,” imbuhnya.