Tim Reformasi Polri Bahas Kasus ‘Ijazah Palsu’

BANDASAPULUAH.COM – Ijazah palsu menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam belanja bermasalah yang digelar Komisi Percepatan Reformasi Polri. Polemik kasus ini dinilai menjadi persoalan serius di Indonesia saat ini.

Komisi Reformasi Kepolisian yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, pada Rabu (19/11/2025) kembali menggelar forum diskusi dengan sejumlah kelompok dan organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menginventarisasi permasalahan di Polri dan memberikan rekomendasi perubahan institusi sipil bersenjata.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian, Profesor Jimly Asshiddiqie mengatakan, pada acara belanja kedua tersebut juga hadir sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai ormas, termasuk influencer dan konten kreator, serta aktivis sipil, serta purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

“Dalam diskusi tersebut salah satu topik yang mengemuka adalah dugaan ijazah palsu,” kata Jimly, dalam siaran pers, Rabu (19/11/2025). Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan, isu ijazah palsu belakangan ini menjadi polemik dari kalangan akar rumput hingga elite. Jimly mengatakan, persoalan ijazah palsu belakangan ini sudah harus diproses hukum. “Ijazah palsu menjadi masalah serius di Indonesia. Banyak digunakan untuk kompetisi politik,” kata Jimly.

Ia mengenang, selama menjadi hakim konstitusi, banyak permasalahan ijazah palsu yang berujung pada tuntutan hukum, bahkan kasus pidana. Berbicara mengenai permasalahan reformasi Polri, Jimly mengatakan permasalahan ijazah palsu ini terfokus pada mekanisme penyelesaian hukum di kepolisian yang muncul belakangan ini.

Menurut Jimly, perlu ada terobosan hukum dari kepolisian untuk menyelesaikan kasus pidana ijazah palsu melalui mekanisme di luar penegakan hukum. “Mediasi pidana bisa menjadi alternatif penyelesaian perkara, asalkan kedua belah pihak bersedia mengikuti mekanisme yang berlaku,” kata Jimly.

Jimly mengatakan, segala masukan, ide dan wacana, serta saran dan kritik dari seluruh kelompok masyarakat akan diakomodasi oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri yang saat ini masih melakukan proses penyelesaian permasalahan tersebut. Lebih lanjut, kata Jimly, forum serupa juga akan digelar untuk melakukan hal serupa.

Namun, kata Jimly, karena masa jabatan yang terbatas dan penyebaran kelompok masyarakat yang luas, Komisi Percepatan Reformasi tidak dapat mengakomodir pertemuan untuk membahas permasalahan Polri.

Oleh karena itu, pada Rabu (19/11/2025), kata Jimly, Komisi Percepatan Reformasi Polri membuka jaringan komunikasi untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat terkait perubahan Polri. Yakni melalui channel WhatsApp di 0813-1797-771. Jimly mengatakan, segala masukan, saran, pemikiran dan saran, bahkan kritik terhadap perubahan di Polri, akan menjadi bahan bagi Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian dalam memberikan rekomendasi akhir kepada Presiden, serta kepada Polri sebagai akhir kerja tim.

Bahwa Komisi Reformasi Polri belum mengeluarkan rekomendasi apa pun. Sebab saat ini kami baru memasuki pengerjaan tahap pertama. Di bulan pertama ini, kami membuka telinga untuk mendengarkan segala ide, saran, masukan dan kritik terkait permasalahan Polri. Banyak masukan yang membuat kami lebih paham, dan itu semua akan kami petakan untuk percepatan reformasi Polri, kata Jimly.