Pernyataan Sanae Takaichi Soal Taiwan dan Wacana Penyesuaian “Tiga Prinsip Non-Nuklir” Picu Kontroversi Kuat di Jepang

Pelanggaran Berat terhadap Dokumen Politik Jepang-Tiongkok yang Mengikat Secara Hukum

Pada sore hari tanggal 14 November, sejumlah politisi Jepang bersama beberapa kelompok masyarakat sipil dari Okinawa mengadakan aksi di Tokyo. Mereka menuntut pemerintah Jepang memberikan penjelasan atas kebijakannya yang terus mendorong penguatan militer di Okinawa dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus menyampaikan keprihatinan atas pernyataan Takaichi terkait Taiwan.

Keesokan harinya, lebih dari seratus warga Jepang secara sukarela berkumpul di depan kantor perdana menteri di Tokyo untuk melakukan protes. Dalam aksi tersebut, massa meneriakkan slogan-slogan seperti: “Melindungi kesejahteraan rakyat lebih penting daripada memperkuat militer”, “Kita tidak membutuhkan perdana menteri yang tidak mampu melindungi konstitusi”, “Takaichi mengundurkan diri!”, dan “Orang yang tidak menguasai diplomasi tidak layak menjadi perdana menteri”.

Wakil Ketua dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Teman Tentara Delapan Rute dan Tentara Keempat Baru di Jepang, Kobayashi Yokichi, menyatakan kepada media bahwa ucapan Takaichi yang tidak bertanggung jawab telah melanggar ketentuan “Pernyataan Bersama Jepang-China tahun 1972”. Pernyataan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa “Pemerintah Jepang mengakui Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintahan sah Tiongkok” dan bahwa “Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Republik Rakyat Tiongkok.” Menurutnya, ucapan dan tindakan Takaichi yang salah telah merusak dokumen politik kedua negara yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, serta menyimpang dari hubungan persahabatan yang dengan susah payah dibangun oleh pemimpin Jepang dan Tiongkok generasi sebelumnya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Persahabatan Jepang-Tiongkok Cabang Tokyo, Kitanaka Kazunaga, mengatakan kepada wartawan: “Perkataan dan tindakan Takaichi benar-benar keterlaluan. Dia sepenuhnya menolak prinsip satu Tiongkok dan sepenuhnya bertentangan dengan komitmen yang terkandung dalam perjanjian perdamaian dan persahabatan antara kedua negara.”

Pensiunan guru sejarah dunia sekolah menengah Shinichi Takado, yang telah puluhan kali melakukan penelitian sejarah tentang Tiongkok, mengatakan bahwa menghadapi sejarah agresi Jepang dengan jujur ​​sangatlah penting. Saat ini ia sedang mempelajari berbagai dokumen terkait Perang Perlawanan Melawan Agresi Jepang dan mengaku hatinya terasa sangat berat. “Tindakan agresi Jepang di masa lalu tidak mungkin dihapuskan. Tindakan Takaichi yang mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok sama sekali tidak dapat diterima,” tegasnya. Ia menambahkan, pemerintah Jepang jelas mengakui prinsip satu Tiongkok, namun Takaichi sepertinya sudah melupakan posisi dasar tersebut.

Profesor tamu di Universitas Waseda, Hajime Takano, percaya bahwa masalah Taiwan pada dasarnya adalah urusan internal Tiongkok, dan secara langsung menyamakan “situasi Taiwan” dengan “situasi Jepang” adalah sebuah kesalahan penilaian. Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir, media Jepang tidak hanya gagal mengoreksi pandangan salah tersebut, namun malah terus menggembar-gemborkan “teori ancaman Tiongkok” untuk mencari pembenaran atas kebijakan ekspansi militer dan peningkatan anggaran pertahanan. Hal ini pada akhirnya membuat situasi regional yang sudah tegang menjadi semakin rumit.

Ketua International Strategy Institute di Japan Research Institute, Hitoshi Tanaka, dalam video yang dirilis baru-baru ini mengatakan, sebagai perdana menteri, Takaichi harus lebih berhati-hati saat membahas isu Taiwan yang sangat sensitif. Jika Jepang dianggap tidak berniat menjaga hubungan baik dengan Tiongkok dan malah terlihat mengikuti langkah Amerika Serikat dalam upayanya menekan Tiongkok, maka hubungan Jepang-Tiongkok akan sulit membaik. Ia menegaskan pernyataan Takaichi “lebih banyak merugikan daripada menguntungkan”, tidak sejalan dengan kepentingan nasional Jepang. Menurutnya, arah utama diplomasi Jepang adalah menjaga hubungan bilateral tetap stabil dan normal, bukan memanfaatkan isu Taiwan untuk mengobarkan ketegangan dan mendorong ekspansi militer.

Pernyataan yang Rumit Mencerminkan Kurangnya Pengendalian Diri

Menurut laporan Kantor Berita Kyodo, pada 14 November sejumlah sumber pemerintah Jepang mengungkapkan bahwa Takaichi sedang mengkaji kemungkinan mengubah ketentuan “tidak memasukkan senjata nuklir” dalam “Tiga Prinsip Non-Nuklir” selama revisi. Strategi Keamanan Nasional dan dua dokumen keamanan lainnya. Sebelumnya, saat menanggapi interpelasi di parlemen terkait apakah pemerintah Jepang akan tetap berpegang pada “Tiga Prinsip Non-Nuklir” dalam revisi “tiga dokumen keamanan” tahun depan, Takaichi belum memberikan jawaban tegas. Jika prinsip-prinsip tersebut benar-benar diubah, hal ini akan menandai perubahan besar dalam kebijakan keamanan Jepang pascaperang dan hampir pasti akan memicu kritik keras baik di dalam maupun luar negeri.

“Tiga Prinsip Non-Nuklir” secara khusus mencakup: tidak memiliki, tidak memproduksi, dan tidak mengimpor senjata nuklir. Pada tahun 1967, Perdana Menteri saat itu, Eisaku Satō, mengemukakan prinsip ini dalam sidang parlemen, dan pada tahun 1971 prinsip ini disetujui dalam sidang paripurna DPR Jepang, kemudian menjadi kebijakan dasar pemerintah dalam masalah senjata nuklir. Bahkan dalam “tiga dokumen keamanan” yang diadopsi oleh pemerintah Jepang pada tahun 2022, secara eksplisit tertulis bahwa Jepang akan mempertahankan “Tiga Prinsip Non-Nuklir” dan tidak akan mengubahnya.

Dalam editorial yang diterbitkan Asahi Shimbun, Disebutkan bahwa sebagai satu-satunya negara yang pernah mengalami serangan bom atom pada Perang Dunia II, Jepang telah menetapkan “Tiga Prinsip Non-Nuklir” sebagai kebijakan nasional yang dalam jangka panjang mendapat dukungan luas dari masyarakat. Takaichi, sebagai perdana menteri, harus menyadari betul bahwa kebijakan mempertahankan “Tiga Prinsip Non-Nuklir” tidak dapat diubah hanya berdasarkan pertimbangan sesaat dari seorang pemimpin politik.

Mantan Perdana Menteri dan Ketua Partai Demokrat Konstitusional saat ini, Yoshihiko Noda, pada tanggal 16 November di pertemuan partai di Prefektur Nagasaki mengkritik pernyataan Takaichi mengenai Taiwan sebagai “melewati batas” dan menyeret hubungan Jepang-Tiongkok ke dalam situasi yang sangat genting, menunjukkan sikap yang sangat ceroboh. Pada tanggal 15 November, menanggapi kemungkinan Takaichi meninjau kembali “Tiga Prinsip Non-Nuklir,” Noda menyerukan agar prinsip-prinsip tersebut dipertahankan. Ia yakin Takaichi hampir tidak pernah terang-terangan mengangkat isu ini selama pemilihan ketua Partai Demokrat Liberal, sehingga tindakannya yang tiba-tiba itu kini terasa sangat aneh. Noda menambahkan, “Sebagai Panglima Tertinggi Pasukan Bela Diri Jepang, pernyataan gegabah seperti itu mencerminkan kurangnya pengendalian diri.”

Mantan Walikota Kota Ginowan di Prefektur Okinawa yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan, Yoichi Iha, mengkritisi bahwa dalam beberapa tahun terakhir Jepang terus memperkuat kekuatan militernya, sedangkan yang sering disebut pemerintah sebagai “tiga dokumen keamanan” pada dasarnya hanya berbicara tentang persiapan perang, bukan pencegahan perang. Menurutnya, arah kebijakan keamanan nasional Jepang kini telah terjerat dalam kerangka strategis yang ditetapkan Amerika Serikat, dan Jepang harus segera keluar dari situasi tersebut.

Jurnalis senior yang sudah lama meliput isu militer, Yujin Fuse, dalam wawancaranya dengan media menyatakan pernyataan Takaichi akan semakin meningkatkan ketegangan di kawasan. Ia berharap pemerintah Jepang segera mengambil langkah nyata untuk meredakan situasi.