Dinilai Diskriminatif, Mabes Polri Didesak Jelaskan Seleksi 11 Taruna Akpol NTT

Senin, 8 Juli 2024 - 09:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

11 Taruna Akpol asal NTT pose bersama di Polda NTT pada Juli 2024. Foto: net/facebook.com

11 Taruna Akpol asal NTT pose bersama di Polda NTT pada Juli 2024. Foto: net/facebook.com

BANDASAPULUAH.COM – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny K. Harman, meminta Panitia Seleksi Mabes Polri untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai keabsahan identitas 11 taruna Akpol yang dinyatakan lolos dari Polda NTT.

Desakan ini muncul setelah protes publik yang menilai hasil seleksi tersebut diskriminatif, karena hanya satu dari 11 taruna/taruni adalah anak asli NTT.

Benny menegaskan pentingnya proses rekrutmen taruna Akpol dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel, objektif, dan nondiskriminatif, serta bebas dari nepotisme dan intervensi anak-anak pejabat.

ADVERTISEMENT

space kosong

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jika proses seleksi benar-benar obyektif dan transparan, maka masyarakat NTT harus menghormati hasil tersebut. Namun, jika terbukti ada kecurangan, saya meminta agar hasil seleksi segera dianulir,” ujar Benny, seperti dikutip fraksidemokrat.org, Senin (8/7).

Baca Juga :  Polda Sumbar Tanam Ribuan Bibit Pohon

Protes publik muncul karena adanya kecurigaan bahwa NTT hanya digunakan sebagai tempat untuk memenuhi kuota setiap provinsi, sementara 11 taruna tersebut diduga bukan penduduk asli NTT.

Benny menyatakan bahwa aspirasi publik ini akan dibawa dalam rapat kerja dengan Kapolri pada masa persidangan mendatang.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Ariasandy, menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka dan transparan.

“Pelaksanaan seleksi diawasi dengan ketat oleh pengawas internal dan eksternal, serta hasil tes berdasarkan perolehan masing-masing peserta seleksi,” ungkapnya seperti dikutip dari VoxNtt.

Baca Juga :  Peringatan HUT Bhayangkara Ke-78, 3 Jurnalis Pesisir Selatan Diganjar Penghargaan

Ariasandy merinci bahwa proses seleksi administrasi dilakukan secara berjenjang di tingkat Polres dan Polda NTT, dengan setiap tahapan diawasi ketat oleh pengawas internal (Itwasda dan Propam) serta pengawas eksternal dari berbagai kalangan.

Klik selanjutnya untuk membaca halaman berikutnya…

Berita Terkait

Membanggakan! Syafira Ramadhani Gabdika, Siswi SMA 5 Batam Wakili Kepulauan Riau di O2SN Nasional
DPP PKPS Rekomendasikan Langkah Strategis untuk Pembangunan Pessel dalam Rapimnas 2024
Rapimnas PKPS 2024: Menuju Kontribusi Nyata dalam Pembangunan Pessel yang Bermartabat
Fantastis! Polri Selamatkan 42 Juta Jiwa dan Tangkap 38 Ribu Tersangka Narkoba dalam 10 Bulan
DPP PKPS Akan Gelar Rapimnas, Maraknya Narkoba hingga Pilkada jadi Pembahasan
Kepengurusan DPP PDI Perjuangan Diperpanjang, Ini Jabatan Penting untuk Ganjar dan Ahok
Kepengurusan DPP PDI Perjuangan Diperpanjang hingga 2025, Ini Daftarnya
Atasi Masalah dengan Masalah, Lisda Hendrajoni Tolak Usulan Bayar UKT dengan Pinjol

Berita Terkait

Selasa, 13 Agustus 2024 - 22:37 WIB

Membanggakan! Syafira Ramadhani Gabdika, Siswi SMA 5 Batam Wakili Kepulauan Riau di O2SN Nasional

Kamis, 8 Agustus 2024 - 14:16 WIB

DPP PKPS Rekomendasikan Langkah Strategis untuk Pembangunan Pessel dalam Rapimnas 2024

Senin, 22 Juli 2024 - 11:03 WIB

Rapimnas PKPS 2024: Menuju Kontribusi Nyata dalam Pembangunan Pessel yang Bermartabat

Selasa, 9 Juli 2024 - 22:26 WIB

Fantastis! Polri Selamatkan 42 Juta Jiwa dan Tangkap 38 Ribu Tersangka Narkoba dalam 10 Bulan

Selasa, 9 Juli 2024 - 21:52 WIB

DPP PKPS Akan Gelar Rapimnas, Maraknya Narkoba hingga Pilkada jadi Pembahasan

Berita Terbaru