Atasi Masalah dengan Masalah, Lisda Hendrajoni Tolak Usulan Bayar UKT dengan Pinjol

Senin, 8 Juli 2024 - 09:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem Lisda Hendrajoni

Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem Lisda Hendrajoni

Lisda meyakini bahwa dua peraturan, yakni Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 dan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada PTN, menjadi penyebab kenaikan UKT. Ia menekankan perlunya peninjauan kembali terhadap peraturan-peraturan tersebut.

“Peninjauan terakhir itu pada tahun 2019, dan sudah diterapkan di 2020 sampai dengan sekarang. Kalau memang harus dilakukan peninjauan kembali sekarang, silakan saja, tapi tidak dengan pinjaman online sebagai solusinya jika ada kenaikan,” tegas Lisda.

Baca Juga :  Lisda Hendrajoni Pastikan Tak Ada Pungli PIP Jalur Pemangku Kepentingan

Lisda yakin bahwa ada solusi lain yang dapat diambil dalam mengatasi masalah ini sehingga opsi penggunaan pinjol tidak perlu dipakai.

ADVERTISEMENT

space kosong

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menanggapi isu kenaikan UKT, Lisda memastikan bahwa Komisi X DPR RI telah membentuk Panja Biaya Pendidikan untuk memvalidasi penganggaran biaya pendidikan di Indonesia yang setiap tahunnya diambil dari APBN sebanyak 20 persen.

“Kita sudah bentuk Panja, dan terdapat berbagai temuan yang nanti akan kita sampaikan. Salah satunya besaran anggaran yang dikelola langsung oleh Kemendikbud,” tutupnya.

Berita Terkait

Membanggakan! Syafira Ramadhani Gabdika, Siswi SMA 5 Batam Wakili Kepulauan Riau di O2SN Nasional
DPP PKPS Rekomendasikan Langkah Strategis untuk Pembangunan Pessel dalam Rapimnas 2024
Rapimnas PKPS 2024: Menuju Kontribusi Nyata dalam Pembangunan Pessel yang Bermartabat
Fantastis! Polri Selamatkan 42 Juta Jiwa dan Tangkap 38 Ribu Tersangka Narkoba dalam 10 Bulan
DPP PKPS Akan Gelar Rapimnas, Maraknya Narkoba hingga Pilkada jadi Pembahasan
Kepengurusan DPP PDI Perjuangan Diperpanjang, Ini Jabatan Penting untuk Ganjar dan Ahok
Kepengurusan DPP PDI Perjuangan Diperpanjang hingga 2025, Ini Daftarnya
Dinilai Diskriminatif, Mabes Polri Didesak Jelaskan Seleksi 11 Taruna Akpol NTT

Berita Terkait

Selasa, 13 Agustus 2024 - 22:37 WIB

Membanggakan! Syafira Ramadhani Gabdika, Siswi SMA 5 Batam Wakili Kepulauan Riau di O2SN Nasional

Kamis, 8 Agustus 2024 - 14:16 WIB

DPP PKPS Rekomendasikan Langkah Strategis untuk Pembangunan Pessel dalam Rapimnas 2024

Senin, 22 Juli 2024 - 11:03 WIB

Rapimnas PKPS 2024: Menuju Kontribusi Nyata dalam Pembangunan Pessel yang Bermartabat

Selasa, 9 Juli 2024 - 22:26 WIB

Fantastis! Polri Selamatkan 42 Juta Jiwa dan Tangkap 38 Ribu Tersangka Narkoba dalam 10 Bulan

Selasa, 9 Juli 2024 - 21:52 WIB

DPP PKPS Akan Gelar Rapimnas, Maraknya Narkoba hingga Pilkada jadi Pembahasan

Berita Terbaru