PP PERTI: Membasmi Judi Online Utamakan Penindakan, Ketimbang Pencegahan

Senin, 1 Juli 2024 - 17:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Terkait anggota DPR yang terlibat, mereka mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI untuk tidak hanya memproses, tetapi juga mengumumkan identitas mereka agar transparansi dapat terwujud di hadapan masyarakat.

Pernyataan ini mencerminkan kebutuhan akan tindakan serius dalam menanggapi masalah judi online yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia.

PP PERTI berharap agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik judi online yang merugikan.

ADVERTISEMENT

space kosong

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wakil Sekretaris Jenderal PP PERTI, Ahman Nurdin, merespons dengan tegas terhadap masalah judi online yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia.

Ia menyatakan bahwa fokus utama harus diberikan pada penindakan terhadap penyedia jasa judi online, bukan hanya pada upaya pencegahan melalui edukasi publik.

Ahman Nurdin menegaskan bahwa kesalahan dan tanggung jawab harus ditujukan kepada pihak penyedia layanan judi online yang mengirimkan tawaran kepada masyarakat, bukan sebaliknya.

Baca Juga :  Peringatan Milad ke-96, PERTI Berbenah Bersatu Untuk Indonesia yang Lebih Maju

Dalam konteks ini, Ahman Nurdin mengkritik pendekatan yang mengutamakan pencegahan dibandingkan dengan penindakan, menyatakan bahwa hal tersebut merupakan logika yang keliru.

Dia juga mendesak pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk segera menutup situs judi online yang semakin merajalela.

Menurutnya, pemerintah harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk memberantas permasalahan ini, tanpa bersembunyi di balik alasan teknologi yang canggih yang sulit dikontrol.

Ahman Nurdin juga menyerukan kepada pemerintah agar segera membentuk satuan tugas khusus untuk menangani masalah judi online dengan efektif.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI untuk tidak hanya memproses anggota DPR yang terlibat, tetapi juga secara terbuka mengumumkan siapa saja yang terlibat dalam aktivitas judi online ini.

Baca Juga :  Buya Zulhendri Chaniago Bersilahturahmi ke Ponpes Darul Hikmah Dharmasraya

Hal ini dianggap sebagai langkah transparan yang penting untuk mempertahankan integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Dengan pendekatan yang tegas dan solutif, Ahman Nurdin dan PP PERTI mengajak pemerintah dan lembaga terkait untuk bersama-sama mengambil langkah-langkah konkret guna memberantas perjudian online yang semakin meresahkan ini.

Berita Terkait

Membanggakan! Syafira Ramadhani Gabdika, Siswi SMA 5 Batam Wakili Kepulauan Riau di O2SN Nasional
DPP PKPS Rekomendasikan Langkah Strategis untuk Pembangunan Pessel dalam Rapimnas 2024
Rapimnas PKPS 2024: Menuju Kontribusi Nyata dalam Pembangunan Pessel yang Bermartabat
Fantastis! Polri Selamatkan 42 Juta Jiwa dan Tangkap 38 Ribu Tersangka Narkoba dalam 10 Bulan
DPP PKPS Akan Gelar Rapimnas, Maraknya Narkoba hingga Pilkada jadi Pembahasan
Kepengurusan DPP PDI Perjuangan Diperpanjang, Ini Jabatan Penting untuk Ganjar dan Ahok
Kepengurusan DPP PDI Perjuangan Diperpanjang hingga 2025, Ini Daftarnya
Dinilai Diskriminatif, Mabes Polri Didesak Jelaskan Seleksi 11 Taruna Akpol NTT

Berita Terkait

Selasa, 13 Agustus 2024 - 22:37 WIB

Membanggakan! Syafira Ramadhani Gabdika, Siswi SMA 5 Batam Wakili Kepulauan Riau di O2SN Nasional

Kamis, 8 Agustus 2024 - 14:16 WIB

DPP PKPS Rekomendasikan Langkah Strategis untuk Pembangunan Pessel dalam Rapimnas 2024

Senin, 22 Juli 2024 - 11:03 WIB

Rapimnas PKPS 2024: Menuju Kontribusi Nyata dalam Pembangunan Pessel yang Bermartabat

Selasa, 9 Juli 2024 - 22:26 WIB

Fantastis! Polri Selamatkan 42 Juta Jiwa dan Tangkap 38 Ribu Tersangka Narkoba dalam 10 Bulan

Selasa, 9 Juli 2024 - 21:52 WIB

DPP PKPS Akan Gelar Rapimnas, Maraknya Narkoba hingga Pilkada jadi Pembahasan

Berita Terbaru