Soal Pemotongan BOP KPPS, Bawaslu Pessel Minta KPU Bertindak: Jangan Diam!

Sabtu, 20 Juli 2024 - 15:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDASAPULUAH.COM – Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar angkat bicara terkait adanya dugaan pemotongan biaya operasional (BOP) di tingkat KPPS.

Bawaslu Pessel meminta jajaran KPU Pessel untuk menindaklanjuti informasi tersebut.

Ketua Bawaslu Pessel, Afriki Musmaidi mengatakan, jajaran KPU Pessel harus menelusuri kebenaran informasi itu.

ADVERTISEMENT

space kosong

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menyampaikan, KPU Pessel jangan diam terkait informasi tersebut. Menurutnya, hal ini akan membuat informasi tersebut menjadi bias dan merusak nama penyelenggara.

“Kalau benar bawahannya seperti itu. KPU harus segera menindaklanjuti. Karena itu tugasnya untuk memantau dan mengontrol jajarannya,” ungkapnya pada wartawan, Sabtu (20/7).

Ia menjelaskan, penyelewengan anggaran dalam penyelenggaraan Pemilu sangat menjadi atensi bagi penyelenggara, tidak terkecuali di tubuh KPU.

Baca Juga :  Tingkatkan Partisipasi Kaum Disabilitas dalam Pengawasan Pilkada, Bawaslu Pessel Gelar RDK

Ia mengatakan, jajaran penyelenggara mesti harus terbuka soal anggaran dan transparan dalam penggunaannya. Meski satu rupiah sekaligus.

“Kalau kami di Bawaslu itu sangat diwanti-wanti oleh Pimpinan kami Ketua Bawaslu. Jangan ratusan ribu. Satu rupiah pun jangan sekali-kali memotongnya,” terang Afriki Musmaidi.

Terkait informasi yang membawa nama jajaran KPU Pessel, ia mengingatkan KPU Pessel tidak diam dan abai soal informasi publik. Sebab, hal itu sudah menjadi tanggung jawabnya untuk menindaklanjuti.

“Ya, tentu KPU harus bertanggung jawab menelusuri kebenaran itu. Jika benar, tentu ada sanksinya. Jika tidak, tentu hal itu terbantahkan,” tutupnya.

Baca Juga :  Bangun Sinergisitas Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Pessel Gelar Pertemuan dengan Panwascam dan Stake Holders

Sebelumnya diberitakan, Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan mendapat sorotan usai penyelenggaran pemungutan suara ulang (PSU) DPD di daerah setempat.

Selain tidak sukses memaksimalkan partisipasi pemilih, jajaran KPU di Pesisir Selatan juga diduga telah membagi-bagikan sisa biaya operasional (BOP) tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Klik selanjutnya untuk membaca halaman berikutnya…

Follow WhatsApp Channel Bandasapuluah.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PKM UNP Gelar Pelatihan Serigraphy bagi Guru Seni Budaya SMP se-Kabupaten Tanah Datar
Dituding Tidak Adil, Penanganan Kasus Perusakan di Pasir Alai Menuai Kekecewaan Warga
Perempuan 17 Tahun Asal Tarusan Diduga Terkena Hipnotis, Begini Kondisinya
Kisah Pilu Gadis Penderita Kanker di Pesisir Selatan: Terlantar Karena BPJS Pasisia Rancak Tak Aktif
KAN Tegaskan Tidak Pernah Mempersulit Pembangunan Pasar Surantih
Makan Korban, BADKO HMI Sumbar Serukan Aksi Tegas terhadap Penambangan Ilegal
Sejumlah Organisasi Wartawan Pertanyakan Undangan Rakor Disdikbud Pessel di Rumdis Bupati
Timbulkan Bau Tak Sedap dan Cemari Lingkungan, Warga Keluhkan Aktivitas Ayam Potong di Pesisir Selatan

Berita Terkait

Rabu, 20 November 2024 - 12:48 WIB

PKM UNP Gelar Pelatihan Serigraphy bagi Guru Seni Budaya SMP se-Kabupaten Tanah Datar

Rabu, 13 November 2024 - 22:36 WIB

Dituding Tidak Adil, Penanganan Kasus Perusakan di Pasir Alai Menuai Kekecewaan Warga

Kamis, 17 Oktober 2024 - 23:34 WIB

Perempuan 17 Tahun Asal Tarusan Diduga Terkena Hipnotis, Begini Kondisinya

Selasa, 8 Oktober 2024 - 14:46 WIB

Kisah Pilu Gadis Penderita Kanker di Pesisir Selatan: Terlantar Karena BPJS Pasisia Rancak Tak Aktif

Jumat, 4 Oktober 2024 - 00:25 WIB

KAN Tegaskan Tidak Pernah Mempersulit Pembangunan Pasar Surantih

Berita Terbaru