BANDASAPULUAH.COM – Ratusan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Provinsi Sumatera Barat menyampaikan keluh kesah mereka kepada anggota Komisi X DPR RI, Lisda Hendrajoni.
Para guru tersebut mengeluhkan masalah relokasi yang menjadi tantangan baru bagi mereka yang diangkat pada tahun 2022. Isu ini mencuat dalam Diskusi Pendidikan yang digelar di Daima Hotel Padang pada Ahad (23/6).
Nofrizal, salah seorang guru yang hadir, mengungkapkan harapannya kepada anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem tersebut.
“Kami berharap Bunda Lisda bisa memperjuangkan agar relokasi ini disetujui, sehingga kami bisa mengabdi dan mengajar di sekolah asal kami,” ujarnya penuh harap.
Para guru PPPK 2022 ini menuntut keadilan dalam penempatan tugas mereka. Banyak dari mereka yang harus mengajar di kabupaten berbeda dengan domisili mereka, yang mengakibatkan jarak tempuh yang sangat jauh.
“Ada yang tinggal di Dharmasraya tetapi harus mengajar di Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa dari kami harus berangkat sejak jam 3 dini hari untuk mencapai sekolah yang berjarak tiga jam perjalanan,” tambah Nofrizal.
Masalah relokasi ini menjadi lebih mencolok setelah kebijakan baru yang memungkinkan guru PPPK tahun 2023 bebas memilih lokasi mengajar sesuai dengan sekolah awal mereka.
“Ini tidak adil bagi kami yang diangkat setahun sebelumnya,” tegas Nofrizal.
Lisda Hendrajoni merespons dengan penuh empati. Ia berjanji akan memperjuangkan aspirasi para guru PPPK ini.
Klik selanjutnya untuk membaca halaman berikutnya…
Halaman : 1 2 Selanjutnya