PPSP Dituding untuk Kepentingan Politik, Ermizen Akui Program PIP Lokal itu Tidak Pernah Dibahas di DPRD

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Pesisir Selatan, Ermizen

Ketua DPRD Pesisir Selatan, Ermizen

Jadi sebelum mengambil keputusan mungkin telah dia pelajari dulu agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan,” jelasnya.

Ermizen menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki permasalahan dengan program tersebut selama bermanfaat bagi masyarakat Pesisir Selatan.

“Kita tidak ada permasalahan. Meski begitu, walaupun mereka yang mengatur, tetap informasikan juga kepada DPRD. Kami tidak melarang selagi baik untuk masyarakat Pesisir Selatan,” tambahnya.

ADVERTISEMENT

space kosong

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebelumnya diberitakan, Menurut Harmidi, seorang tokoh Pesisir Selatan, penundaan penerbitan SK PPPK ini terjadi karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memprihatinkan.

Baca Juga :  Hampir 100 Persen! Rusma Yul Anwar Janji ke 2021 PPPK: Per 1 Agustus Sudah Harus Terima Gaji

Harmidi menuding pemerintah daerah sengaja menunda proses penerbitan SK PPPK untuk menggunakan dana gaji PPPK guna kepentingan politik, termasuk program PIP lokal. “

Akhirnya, Pemda sengaja menunda proses terbit SK PPPK dengan cara belum melengkapi syarat untuk diterbitkan oleh BKN, dengan hitungan gaji untuk PPPK tertunda selama 2 bulan atau lebih,” jelas Harmidi.

Baca Juga :  Seberapa Kaya Yozki Wandri? Kepala BKPSDM Pessel yang Urus PPPK 2023

Klik selanjutnya untuk membaca halaman berikutnya…

Follow WhatsApp Channel Bandasapuluah.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PKM UNP Gelar Pelatihan Serigraphy bagi Guru Seni Budaya SMP se-Kabupaten Tanah Datar
Dituding Tidak Adil, Penanganan Kasus Perusakan di Pasir Alai Menuai Kekecewaan Warga
Perempuan 17 Tahun Asal Tarusan Diduga Terkena Hipnotis, Begini Kondisinya
Kisah Pilu Gadis Penderita Kanker di Pesisir Selatan: Terlantar Karena BPJS Pasisia Rancak Tak Aktif
KAN Tegaskan Tidak Pernah Mempersulit Pembangunan Pasar Surantih
Makan Korban, BADKO HMI Sumbar Serukan Aksi Tegas terhadap Penambangan Ilegal
Sejumlah Organisasi Wartawan Pertanyakan Undangan Rakor Disdikbud Pessel di Rumdis Bupati
Timbulkan Bau Tak Sedap dan Cemari Lingkungan, Warga Keluhkan Aktivitas Ayam Potong di Pesisir Selatan

Berita Terkait

Rabu, 20 November 2024 - 12:48 WIB

PKM UNP Gelar Pelatihan Serigraphy bagi Guru Seni Budaya SMP se-Kabupaten Tanah Datar

Rabu, 13 November 2024 - 22:36 WIB

Dituding Tidak Adil, Penanganan Kasus Perusakan di Pasir Alai Menuai Kekecewaan Warga

Kamis, 17 Oktober 2024 - 23:34 WIB

Perempuan 17 Tahun Asal Tarusan Diduga Terkena Hipnotis, Begini Kondisinya

Selasa, 8 Oktober 2024 - 14:46 WIB

Kisah Pilu Gadis Penderita Kanker di Pesisir Selatan: Terlantar Karena BPJS Pasisia Rancak Tak Aktif

Jumat, 4 Oktober 2024 - 00:25 WIB

KAN Tegaskan Tidak Pernah Mempersulit Pembangunan Pasar Surantih

Berita Terbaru