Soal Penundaan SK PPPK 2023 Karena Kepentingan Politik, Ini Penjelasan Pemkab Pessel

Rabu, 12 Juni 2024 - 16:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat

Kantor Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat

Penundaan ini semata-mata disebabkan oleh belum lengkapnya persyaratan teknis yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Penundaan ini murni karena belum keluarnya persetujuan teknis dari BKN untuk sebagian PPPK, karena persyaratannya belum lengkap.

Untuk yang sudah mendapatkan persetujuan teknis dari BKN, proses SK-nya sedang berlangsung,” jelas Sekda.

ADVERTISEMENT

space kosong

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada alasan politik di balik penundaan SK ini. “Tidak ada alasan politik. Baru 7 pemda dari 19 pemda (termasuk Provinsi Sumbar) yang telah mengeluarkan SK-nya,” tambahnya.

Baca Juga :  Wisata Menggeliat, Batas Pesisir Selatan-Padang Malah Suram

Mawardi menyampaikan , hal ini bertujuan untuk meluruskan isu yang berkembang, di mana penundaan SK PPPK dikaitkan dengan kepentingan politik dan alokasi anggaran yang diduga digunakan untuk program lain, seperti Program Pesisir Selatan Pintar (PPSP) atau Program Indonesia Pintar (PIP) versi lokal.

Ia memastikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan proses administrasi ini secepat mungkin agar hak-hak para PPPK dapat terpenuhi.

Baca Juga :  Sering Dikeluhkan Konsumen, Dani Sopian Nilai Manajemen PDAM Tirta Langkisau Perlu Diaudit Khusus

Masyarakat dan para PPPK diharapkan bersabar dan memahami situasi ini.

Klik selanjutnya untuk membaca halaman berikutnya…

Berita Terkait

Perempuan 17 Tahun Asal Tarusan Diduga Terkena Hipnotis, Begini Kondisinya
Kisah Pilu Gadis Penderita Kanker di Pesisir Selatan: Terlantar Karena BPJS Pasisia Rancak Tak Aktif
KAN Tegaskan Tidak Pernah Mempersulit Pembangunan Pasar Surantih
Makan Korban, BADKO HMI Sumbar Serukan Aksi Tegas terhadap Penambangan Ilegal
Sejumlah Organisasi Wartawan Pertanyakan Undangan Rakor Disdikbud Pessel di Rumdis Bupati
Timbulkan Bau Tak Sedap dan Cemari Lingkungan, Warga Keluhkan Aktivitas Ayam Potong di Pesisir Selatan
Kapolres Pessel Ajak Niniak Mamak Ayomi Anak Kemenakan dan Jaga Kamtibnas Jelang Pilkada
Masih Bebas Bersyarat, Residivis Narkoba ini Kembali Diringkus Polisi dengan 13 Paket Sabu

Berita Terkait

Kamis, 17 Oktober 2024 - 23:34 WIB

Perempuan 17 Tahun Asal Tarusan Diduga Terkena Hipnotis, Begini Kondisinya

Selasa, 8 Oktober 2024 - 14:46 WIB

Kisah Pilu Gadis Penderita Kanker di Pesisir Selatan: Terlantar Karena BPJS Pasisia Rancak Tak Aktif

Jumat, 4 Oktober 2024 - 00:25 WIB

KAN Tegaskan Tidak Pernah Mempersulit Pembangunan Pasar Surantih

Selasa, 1 Oktober 2024 - 01:16 WIB

Makan Korban, BADKO HMI Sumbar Serukan Aksi Tegas terhadap Penambangan Ilegal

Rabu, 18 September 2024 - 09:38 WIB

Sejumlah Organisasi Wartawan Pertanyakan Undangan Rakor Disdikbud Pessel di Rumdis Bupati

Berita Terbaru