Harmidi Pertanyakan Fungsi DPRD Pessel Dapil V Terkait DBH: Seharusnya Prioritaskan Penghasil Utama Sawit

Senin, 10 Juni 2024 - 11:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tokoh Muda Pesisir Selatan, Sumatera Barat Harmidi. Foto: ist.

Tokoh Muda Pesisir Selatan, Sumatera Barat Harmidi. Foto: ist.

BANDASAPULUAH.COM – Sebagai salah satu tokoh muda yang peduli terhadap pembangunan dan pemerataan di Pesisir Selatan, Harmidi menegaskan keprihatinannya terhadap pembangunan infrastruktur di daerahnya.

Harmidi mengungkapkan kebingungannya terkait alokasi dana bagi hasil (DBH) sawit tahun 2023 yang seharusnya diperuntukkan bagi daerah sekitar perkebunan dan industri sawit.

Namun, justru dana tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi dan pemeliharaan jalan di luar daerah penghasil utama sawit.

ADVERTISEMENT

space kosong

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Harmidi, kebijakan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 91 tahun 2023.

Dalam PMK tersebut dijelaskan bahwa dana bagi hasil sawit seharusnya diutamakan untuk daerah sekitar perkebunan dan industri sawit seperti Kecamatan Pancung Soal, yang merupakan salah satu penghasil utama sawit di Pesisir Selatan.

Baca Juga :  Diduga Cemari Lingkungan, PT Kemilau Permata Sawit Digugat ke PN Painan

Akan tetapi, pada kenyataannya, banyak ruas jalan di Pancung Soal yang rusak parah, jembatan yang tidak layak, serta fasilitas umum yang tidak memadai.

Harmidi menyoroti ketidakadilan yang terjadi dalam alokasi dana tersebut.

“Sungguh ironis melihat kondisi infrastruktur yang memprihatinkan di Pancung Soal, sementara dana bagi hasil sawit justru dialokasikan untuk daerah-daerah yang bukan merupakan penghasil utama sawit.

Apa fungsi kedewanan DPRD Pessel dari Dapil V jika tidak mampu mengawal alokasi dana secara tepat sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan?” tanya Harmidi.

Baca Juga :  Penundaan SK PPPK 2023 di Pesisir Selatan Diduga Karena Kepentingan Politik

Bukan hanya sekadar menunjukkan ketidakpuasan, Harmidi juga memperlihatkan bukti-bukti konkret mengenai kondisi infrastruktur di Pancung Soal yang membutuhkan perhatian serius.

Klik selanjutnya untuk membaca halaman berikutnya…

Follow WhatsApp Channel Bandasapuluah.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PKM UNP Gelar Pelatihan Serigraphy bagi Guru Seni Budaya SMP se-Kabupaten Tanah Datar
Dituding Tidak Adil, Penanganan Kasus Perusakan di Pasir Alai Menuai Kekecewaan Warga
Perempuan 17 Tahun Asal Tarusan Diduga Terkena Hipnotis, Begini Kondisinya
Kisah Pilu Gadis Penderita Kanker di Pesisir Selatan: Terlantar Karena BPJS Pasisia Rancak Tak Aktif
KAN Tegaskan Tidak Pernah Mempersulit Pembangunan Pasar Surantih
Makan Korban, BADKO HMI Sumbar Serukan Aksi Tegas terhadap Penambangan Ilegal
Sejumlah Organisasi Wartawan Pertanyakan Undangan Rakor Disdikbud Pessel di Rumdis Bupati
Timbulkan Bau Tak Sedap dan Cemari Lingkungan, Warga Keluhkan Aktivitas Ayam Potong di Pesisir Selatan

Berita Terkait

Rabu, 20 November 2024 - 12:48 WIB

PKM UNP Gelar Pelatihan Serigraphy bagi Guru Seni Budaya SMP se-Kabupaten Tanah Datar

Rabu, 13 November 2024 - 22:36 WIB

Dituding Tidak Adil, Penanganan Kasus Perusakan di Pasir Alai Menuai Kekecewaan Warga

Kamis, 17 Oktober 2024 - 23:34 WIB

Perempuan 17 Tahun Asal Tarusan Diduga Terkena Hipnotis, Begini Kondisinya

Selasa, 8 Oktober 2024 - 14:46 WIB

Kisah Pilu Gadis Penderita Kanker di Pesisir Selatan: Terlantar Karena BPJS Pasisia Rancak Tak Aktif

Jumat, 4 Oktober 2024 - 00:25 WIB

KAN Tegaskan Tidak Pernah Mempersulit Pembangunan Pasar Surantih

Berita Terbaru