FIKIR.ID – Demi menyesuaikan produk hukum dengan perkembangan zaman, Pemerintah memasukkan Rancangan Undang-undang (RUU) Paten dan RUU Desain Industri ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2023.
Masukan dari masyarakat sangat dibutuhkan agar peraturan yang dubuat sesuai dengan kebutuhan publik. Untuk itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengadakan Sosialisasi Perubahan UU Paten dan Rancangan UU Desain Industri yang digelar di Universitas Mataram, Lombok.
Andy Mardani selaku pemeriksa Desain Industri DJKI menjelaskan bahwa RUU Desain Industri bertujuan untuk memfasilitasi dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelindungan hukum. Selain itu, dalam RUU tersebut, hak desain industri nantinya dapat dijadikan jaminan fidusia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ada tiga poin penting dalam RUU Desain Industri, di antaranya mengakomodir permohonan melalui pendaftaran internasional, dibentuknya Komisi Banding Desain Industri, dan hak Desain Industri juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia,” ujar Andy di Gedung Dome Universitas Mataram, Lombok pada Kamis, 13 Juli 2023.
Sedangkan dalam bidang paten, Bambang Sagitanto selaku Analis Hukum Madya menerangkan bahwa tujuan perubahan untuk mengatasi isu-isu pada pelayanan paten yang mencakup proses pemeriksaan substantif, perubahan data permohonan, dan biaya tahunan.
“Arah perubahan regulasi, yaitu untuk mendorong inovasi nasional dengan peningkatan pendaftaran kekayaan intelektual (KI) di mana akan membuka kesempatan perolehan hak paten untuk semua bidang teknologi, hingga keringanan biaya bagi UMKM,” katanya.
Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri oleh para mahasiswa dan dosen, aparat penegak hukum, serta Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda).
Pada kesempatan yang sama, para peserta juga dapat melakukan konsultasi secara langsung mengenai pendaftaran maupun pencatatan KI dengan para petugas di booth layanan KI di acara Kumham Goes to Campus 2023 ini.
