Kacaunya Organisasi Adat di Minangkabau Karena Politikus

Sabtu, 25 Januari 2020 - 06:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kacaunya Organisasi Adat di Minangkabau Karena Politikus

Kacaunya Organisasi Adat di Minangkabau Karena Politikus

Bandasapuluah.com- Kacaunya tatanan masyarakat adat saat ini dituding disebabkan oleh para politikus. Adat yang seharusnya tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan politik malah menjadi wadah untuk menyukseskan kepentingan sesaat tersebut. Bahkan hal itu diperparah oleh sikap penghulu sebagai pimpinan kaum yang ikut pula terjun ke dunia politik praktis.

“Penghulu tidak boleh untuk masuk dalam dunia politik praktis. Sebab sebagai penghulu, ia harus ‘bajalan luruih, bakato Bana dan mahukum Adia‘. Ketika ikut berpolitik, sangat sulit untuk bersikap demikian,” sebut Dr. Yulizal Yunus, M.Si, Datuak Bagindo Rajo kepada bandasapuluah.com melalui sambungan telepon.

Menurutnya, permasalahan adat yang terjadi selama ini memang disebabkan oleh orang-orang politik. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, permasalahan adat juga telah didalangi oleh para politikus.

“Selama ini, sengketa adat memang disebabkan oleh orang-orang politk. Bahkan sejak zaman kolonialisme Belanda hingga zaman reformasi saat ini,” ujarnya.

Untuk itu, ia berharap apabila ada sengketa adat apalagi mengenai kelembagaan, Pemerintah diharapkan untuk tidak melayani sengketa tersebut. Masalah tersebut sebaiknya dipulangkan kepada penghulu masing-masing. Biarkan penghulu berembuk untuk menyelesaikan.

Lagipula, sebutnya, permasalahan tersebut diselesaikan melalui perdamaian adat. Kalaupun ada yang salah maka hukumnya adalah sanksi sosial. Tidak ada hukumannya berupa penjara. “Penyelesaiannya adalah mediasi, hakimnya hakim mediator. Kalau ada yang salah hukumnya adalah dibuat malu. Setelah itu, ia akan minta maaf. Itu adalah penyelesaian adatnya,” terangnya Ditahun politik ini, Organisasi adat diharapkan jangan masuk kedalam pusaran politik praktis. Apalagi hanya untuk menjadi kuda tarik politik. Sebab akibatnya akan mengacaukan tatanan masyarakat adat di Minangkabau. Yulizal yang juga Tim Ahli Konsolidasi Adat Sumbar berpandangan, kacaunya tatanan masyarakat adat di Minangkabau saat ini disebabkan oleh organisasi adat yang telah dimasuki oleh kepentingan politik praktis. Bahkan Organisasi adat hanya dijadikan sebagai kuda tarik politik. Hal ini tentu sangat merugikan organisasi adat oleh kepentingan sesaat tersebut. “Itu semua bisa menyebabkan kekacauan masyarakat adat, bisa ‘bacakak‘ mamak dengan kemenakan,” tutupnya.

Follow WhatsApp Channel Bandasapuluah.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

IKM Qatar Audiensi dengan Gubernur Sumbar, Bahas Sinergi Perantau dan Pemerintah Daerah
Lengayang Gempar, Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Sela Batu Penahan Abrasi Pantai Pasir Putih
Diduga Setubuhi Anak di Bawah Umur, Pelarian Pria 21 Tahun Asal Pessel Berakhir di Tangerang
Munas VI PKPS Sukses Digelar, Panitia Apresiasi Dukungan Semua Elemen
Ahman Nurdin: Dinamika Munas VI PKPS Tunjukkan Semangat Demokrasi Perantau
Ahman Nurdin Apresiasi Kehadiran DPW dan DPD PKPS di Munas VI
Enidawati Rauf Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Adi Karsyaf sebagai Ketua Umum DPP PKPS
Adi Karsyaf Nahkodai DPP PKPS 5 Tahun Ke Depan

Berita Terkait

Kamis, 3 Juli 2025 - 22:39 WIB

IKM Qatar Audiensi dengan Gubernur Sumbar, Bahas Sinergi Perantau dan Pemerintah Daerah

Kamis, 3 Juli 2025 - 21:34 WIB

Lengayang Gempar, Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Sela Batu Penahan Abrasi Pantai Pasir Putih

Rabu, 2 Juli 2025 - 08:54 WIB

Diduga Setubuhi Anak di Bawah Umur, Pelarian Pria 21 Tahun Asal Pessel Berakhir di Tangerang

Selasa, 1 Juli 2025 - 13:32 WIB

Munas VI PKPS Sukses Digelar, Panitia Apresiasi Dukungan Semua Elemen

Senin, 30 Juni 2025 - 12:31 WIB

Ahman Nurdin Apresiasi Kehadiran DPW dan DPD PKPS di Munas VI

Berita Terbaru

error: Content is protected !!