JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Wanita Indonesia (PERWATI), Asdirwati Ali, menghadiri pertemuan diskusi bertema “Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Bersama Organisasi Perempuan dan Profesi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI” di kantor Kementerian PPPA, Kamis (31/10/2024). Diskusi tersebut juga dihadiri oleh Menteri PPPA Dra. Hj. Aifatul Chairi Fauzi, M.Si, yang baru saja dilantik.
Dalam kesempatan tersebut, Asdirwati Ali menyampaikan apresiasi kepada Menteri PPPA atas pelantikannya dan mengungkapkan keyakinannya terhadap kepemimpinan Aifatul yang diyakini dapat memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia.
Ia menyampaikan harapan besar agar sinergi antara PERWATI dan Kementerian PPPA dapat terus terjalin erat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang berdampak pada kaum perempuan dan anak-anak di Indonesia.
Asdirwati juga memperkenalkan sejarah PERWATI, yang merupakan salah satu organisasi perempuan tertua di Indonesia dan didirikan di bawah naungan PERTI pada tahun 1928, setelah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
Sebagai organisasi yang bergerak dalam dakwah, pendidikan, sosial keumatan, dan ekonomi keluarga berbasis syariah, PERWATI kini memiliki cabang di hampir seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi yang baru terbentuk.
Selama ini, PERWATI telah aktif bekerja sama dengan Kementerian PPPA dalam berbagai program seperti pencegahan stunting, pengembangan ekonomi keluarga yang melibatkan ibu rumah tangga, pencegahan pernikahan dini, serta peningkatan kesehatan reproduksi.
“Kolaborasi ini juga meliputi upaya melindungi hak anak dan kesehatan mereka, serta memperkuat peran muslimah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di masyarakat”, ungkap Asdirwati.
Pada kesempatan tersebut, PERWATI menyampaikan dukungannya terhadap program kerja 100 hari Menteri PPPA. Menurut Asdirwati, banyak program yang disampaikan Menteri PPPA sejalan dengan program unggulan PERWATI, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan perempuan di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
“PERWATI siap menjalin kerjasama dalam mengedukasi masyarakat akan program-program tersebut demi mencapai dampak nyata di seluruh penjuru negeri,” ucapnya.
Diantara beberapa program 100 hari yang diusulkan Menteri PPPA, PERWATI mendukung program “Rumah Bersama Merah Putih” dan “Call Center Pengaduan berbagai permasalahan masyarakat.”
Menurut Asdirwati, program ini akan sangat bermanfaat jika ditempatkan di desa dan kelurahan untuk mempermudah masyarakat di akar rumput mengakses layanan perlindungan perempuan dan anak, serta sebagai sarana edukasi tentang berbagai permasalahan yang mereka hadapi.
“Dengan adanya Rumah Bersama Merah Putih dan Call Center Pengaduan di desa-desa, masyarakat, khususnya kaum perempuan, dapat memperoleh informasi dan edukasi langsung mengenai isu-isu sosial yang penting bagi mereka. Hal ini juga sekaligus menjadi langkah konkret dalam memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dan anak di tingkat lokal,” ujar Asdirwati.
Diskusi tersebut ditutup dengan harapan akan adanya sinergi berkelanjutan antara PERWATI dan Kementerian PPPA RI dalam menghadirkan program-program yang tidak hanya inovatif, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat. PERWATI berharap kolaborasi ini dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak-anak Indonesia.
Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PERTI, Ahman Nurdin, turut memberikan tanggapan positif terkait partisipasi PERWATI dalam acara tersebut. Menurutnya, sinergi yang ditunjukkan oleh PERWATI dengan Kementerian PPPA merupakan langkah yang sangat strategis dan penting dalam menguatkan peran organisasi perempuan di Indonesia.
“PERWATI adalah organisasi yang lahir dengan komitmen besar dalam dakwah dan pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan. Kehadiran PERWATI dalam upaya kolaboratif ini menunjukkan kepedulian nyata untuk menyentuh akar permasalahan yang dihadapi perempuan di berbagai daerah, terutama di wilayah 3T,” kata Ahman.
Ahman juga menyoroti peran PERWATI dalam mengembangkan ekonomi keluarga berbasis syariah serta keterlibatannya dalam berbagai isu sosial yang krusial, seperti pencegahan stunting, kesehatan reproduksi, dan pencegahan pernikahan dini. Menurutnya, program-program ini sangat relevan dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan, khususnya pada aspek pemberdayaan perempuan dan kesehatan anak.
“Saya sangat mendukung program seperti ‘Rumah Bersama Merah Putih’ dan ‘Call Center Pengaduan berbagai masalah masyarakat’ yang diusung oleh menteri PPPA. Langkah ini menunjukkan keseriusan dalam memberdayakan masyarakat di tingkat akar rumput dan memberikan akses yang lebih luas bagi mereka untuk memperoleh edukasi serta bantuan yang mereka butuhkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ahman Nurdin menyatakan bahwa PERTI akan terus mendukung program-program PERWATI yang berfokus pada isu-isu keumatan dan keluarga.
“Sebagai organisasi yang lahir dari semangat kebangsaan dan keagamaan, PERTI selalu mengapresiasi inisiatif-inisiatif yang mendorong kemandirian perempuan dan penguatan nilai-nilai keluarga. Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih berdaya dan sejahtera,” ujarnya.
Ahman juga menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan kerja sama antara organisasi perempuan dan pemerintah dalam menghadapi tantangan sosial yang kompleks saat ini.
“Kerja sama seperti ini akan memberi dampak positif yang jauh lebih besar bagi masyarakat luas. Semoga sinergi antara PERWATI dan Kementerian PPPA ini dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi organisasi-organisasi lain untuk lebih aktif dan kolaboratif dalam memajukan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
